Curhatan Pedagang Ayam Viral: Terkena Tagihan Pajak Rp500 Juta, Ini 10 Fakta Mengejutkannya

BALIEXPRESS.ID – Sebuah video curhatan seorang pedagang ayam mendadak viral di media sosial, menarik perhatian banyak warganet.

Dalam video tersebut, wanita bernama Nuke mengungkapkan betapa terkejutnya ia saat menerima tagihan pajak penghasilan (PPh) yang menembus angka Rp500 juta untuk tahun 2020.

Dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan bingung, Nuke menceritakan pengalamannya yang penuh stres akibat pemeriksaan pajak yang berlangsung hampir setahun.

“Aku hampir setahun ini diperiksa pajak, bolak-balik ke kantor pajak dan jujur aku stres banget,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun TikTok @nuke.limanov pada Minggu (3/11).

Dari penjelasannya, Nuke mengungkapkan bahwa total pajak yang harus dibayar terdiri dari Rp370 juta untuk pajak terutang ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

“Kaget, sedih, bingung. Ini pajak untuk tahun 2020, dan sekarang 2024, bisnis lagi sepi,” tambahnya.

Dengan tagihan pajak yang sangat besar, banyak warganet yang penasaran tentang seberapa banyak barang yang dijual Nuke hingga mendapatkan tagihan sebesar itu.

Dalam penjelasannya, Nuke menjelaskan bahwa pajak tersebut merupakan pajak pribadi, karena pada tahun 2020 ia belum memiliki badan usaha.

Nuke menceritakan bagaimana ia mengambil ayam dari pemasok dengan total pembelian yang bisa mencapai Rp3,6 miliar per bulan.

Meski terlihat menggiurkan, keuntungan yang diperoleh tidak sebanding, karena banyak biaya lain yang harus dikeluarkan, seperti biaya ekspedisi dan pengembalian ayam yang tidak sesuai pesanan.

“Pekerjaanku mengambil ayam satu truk isinya 3 ton. Anggap harga ayam Rp20 ribu per kg, satu truk nilainya Rp60 juta. Dalam sehari aku kirim 3 truk, jadi sehari bisa Rp180 juta. Tapi secara keuntungan, aku tidak dapat 5 persen pun karena banyak biaya yang harus dikeluarkan,” jelasnya.

Sayangnya, catatan administrasi Nuke pada tahun 2020 sangat minim.

Banyak pengembalian dan biaya lainnya tidak tercatat, sehingga pihak pajak hanya menerima bukti transaksi yang sah.

“Aku tidak punya bukti untuk pengembalian orderan yang tidak sesuai. Pajak tidak mau tahu, mereka lihat pengeluaran harus ada buktinya,” tambahnya.

Pada akhirnya, Nuke harus menanggung beban pajak sebesar Rp370 juta yang dapat dicicil selama setahun, sementara sanksi administrasi bisa diajukan pengurangan setelah pajak dilunasi.

“Enggak ada pilihan, aku harus bayar. Semoga pihak pajak bisa lebih cepat dalam prosesnya,” ungkapnya.

Pengalaman pahit Nuke memberikan pesan berharga bagi pengusaha lain untuk menjaga catatan administrasi yang rapi.

“Pajak itu tidak bisa dihindari. Jika hari ini kita bisa menghindarinya, tinggal tunggu beberapa tahun ke depan pasti akan ditagih,” tegasnya.

Video curhatan Nuke berhasil menarik perhatian warganet dengan hampir 694 ribu penayangan dan 6,5 ribu komentar.

Banyak warganet yang ikut berkomentar mengenai sulitnya sistem pajak yang ada saat ini.

“Pajak dihitung dari omzet bukan laba, padahal laba yang didapat bisa jauh lebih kecil. Sedih,” tulis akun @teh***.

Sementara itu, akun @yan*** mempertanyakan praktik pajak yang melakukan backdate.

“Apa mereka nunggu kita lupa?”

Komentar-komen tersebut mencerminkan keresahan banyak orang terkait sistem pajak yang dianggap kurang ramah bagi pengusaha.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi para pelaku usaha untuk lebih teliti dan disiplin dalam mencatat setiap transaksi untuk menghindari masalah di kemudian hari.

10 Fakta Mengejutkan dari Curhatan Pedagang Ayam

1. Tagihan Pajak Mencapai Rp500 Juta: Nuke, pedagang ayam tersebut, terkejut saat menerima tagihan pajak penghasilan (PPh) yang mencapai Rp500 juta untuk tahun 2020. Ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab pajak yang harus dipikul oleh pelaku usaha, terutama bagi yang baru memulai bisnis.

2. Proses Pemeriksaan Pajak yang Panjang: Nuke mengalami pemeriksaan pajak selama hampir satu tahun, yang menyebabkan stres dan kebingungan. Ini menyoroti betapa rumit dan memakan waktu proses perpajakan bisa terjadi, terutama bagi pengusaha kecil.

3. Pajak Pribadi Tanpa Badan Usaha: Tagihan pajak yang tinggi ternyata merupakan pajak pribadi, karena pada tahun 2020 Nuke belum memiliki badan usaha. Hal ini menunjukkan pentingnya status hukum dalam pengelolaan bisnis untuk menghindari beban pajak yang tidak proporsional.

4. Omzet Penjualan Mencapai Rp3,6 Miliar per Bulan: Nuke mengungkapkan bahwa ia dapat menjual ayam dengan total pembelian mencapai Rp3,6 miliar setiap bulan. Namun, besarnya omzet tidak selalu mencerminkan laba yang diperoleh, karena banyak biaya lain yang harus dikeluarkan.

5. Minimnya Catatan Administrasi: Nuke mengalami kesulitan dalam membuktikan pengeluaran dan pengembalian barang, karena catatan administrasinya pada tahun 2020 sangat minim. Hal ini mengingatkan pentingnya menjaga catatan transaksi yang rapi untuk menghadapi audit pajak.

6. Keuntungan yang Hampir Tidak Ada: Meskipun omzet penjualan terlihat menggiurkan, Nuke menyatakan bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Biaya operasional dan pengembalian ayam yang tidak sesuai pesanan sangat mempengaruhi profitabilitas bisnisnya.

7. Pesan Berharga untuk Pengusaha: Nuke menekankan bahwa pajak tidak bisa dihindari. Dia mengingatkan pengusaha lain untuk menjaga catatan administrasi yang rapi dan teliti, serta selalu mempersiapkan diri untuk kemungkinan pemeriksaan pajak di masa depan.

8. Respon Warganet yang Mencolok: Video curhatan Nuke telah ditonton hampir 694 ribu kali dengan ribuan komentar, mencerminkan kegelisahan banyak orang tentang sistem pajak yang dianggap tidak adil dan kurang transparan bagi pelaku usaha.

9. Sistem Pajak yang Menghitung dari Omzet: Banyak warganet yang mengeluhkan bahwa pajak dihitung dari omzet, bukan laba. Ini menjadi masalah utama bagi pengusaha yang memiliki biaya tinggi namun omzet yang tinggi, membuat mereka sulit untuk memenuhi kewajiban pajak.

10. Kesadaran untuk Disiplin dalam Transaksi: Kasus Nuke mengingatkan semua pelaku usaha bahwa ketelitian dalam mencatat transaksi sangat penting untuk menghindari masalah dengan otoritas pajak di masa depan.

Editor : I Putu Suyatra