BALIEXPRESS.ID – Kasus seorang siswa di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan viral di media sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, langsung angkat bicara dan meminta masyarakat yang mengalami kesulitan biaya pendidikan untuk segera melapor ke pemerintah.
Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, siap mencari solusi untuk memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi.
"Kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah. Pasti akan kita carikan solusi," kata Muhaimin dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2025).
Insiden ini terjadi di sebuah SD swasta di Medan, Sumatra Utara.
Seorang siswa kelas 4 berinisial M (10) dihukum oleh wali kelasnya dengan duduk di lantai selama dua hari, mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB, pada 6-7 Januari 2025.
Hukuman tersebut diberikan karena M menunggak pembayaran SPP selama Oktober hingga Desember 2024.
Video yang menunjukkan siswa tersebut dihukum viral di media sosial, hingga memicu kecaman dari masyarakat terhadap tindakan wali kelas tersebut.
Muhaimin menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab pemerintah, dan masalah seperti ini seharusnya tidak terjadi.
"Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen. Semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi," tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembinaan bagi guru yang memberikan hukuman tidak pantas.
"Guru ini harus diberi edukasi agar memahami bahwa tindakan seperti itu salah," tambah Muhaimin.
Ia meminta kepala dinas pendidikan dan Kementerian Pendidikan untuk turun tangan dan memberikan arahan yang tepat.
Muhaimin mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan kendala pembayaran biaya sekolah kepada pemerintah.
Menurutnya, pendidikan dasar dan menengah tidak boleh menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Pemerintah akan memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi atau hambatan keuangan," ujarnya.
Muhaimin juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kasus serupa, agar setiap permasalahan dapat segera ditangani.
"Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang mengalami tekanan psikologis hanya karena masalah keuangan," tutupnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. (*)
Editor : Nyoman Suarna