DENPASAR, BALI EXPRESS – Pengurus pusat PDIP, Jumat siang (17/7), mengumumkan kembali rekomendasi klaster kedua untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 45 kabupaten/kota yang akan tarung dalam Pilkada Serentak 2020.
Sayangnya, rekomendasi untuk Provinsi Bali rupanya tidak masuk dalam klaster kedua ini, sebagaimana pengumuman DPP PDIP melalui telekonferensi yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Nyatanya, saat rekomendasi dibacakan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, enam pasang calon yang akan dijagokan di enam pilkada kabupaten/kota di Bali yang masuk dalam Indonesia Tengah tidak muncul sama sekali.
Pengurus DPD PDIP Bali enggan berkomentar terkait rekomendasi tersebut. Selain karena merupakan kewenangan DPP, pengurus DPD memang tidak mendapatkan instruksi apapun berkaitan dengan pengumuman rekomendasi. Terlebih melakukan persiapan untuk mengikuti telekonferensi.
Memang di Sekretariat DPD PDIP Bali, Jumat (17/7) berlangsung satu agenda rapat. Namun, itu tidak ada kaitannya dengan pengumuman rekomendasi dari DPP. Rapat itu justru membahas soal pengunduran diri kader PDIP Bangli, Made Gianyar dari posisinya sebagai wakil ketua DPD PDIP Bali Bidang Kaderisasi dan Ideologi.
Selain itu, rapat tersebut juga membahas soal kesepakatan untuk mengusulkan pemecatan kader PDIP Bangli, Ngakan Kutha Parwata, yang sudah resmi maju sebagai calon wakil bupati Bangli melalui Partai Golkar.
“Kalau soal rekomendasi kami tidak mengetahui. Itu sudah kewenangan DPP. Yang jelas kami di DPD sudah berproses. Kami terima dari DPC. Kemudian kami serahkan ke DPP,” jelas Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali, Tjokorda Gede Agung, usai mengikuti rapat di DPD, Jumat sore.
Hal yang sama juga dikatakan beberapa kader PDIP di kabupaten/kota yang disebut-sebut kandidat kuat sebagai calon bupati. Semisal Ketut Suiasa, kandidat wakil bupati Badung dari PDIP yang terhitung petahana. Suiasa mengaku tidak mengetahui agenda pengumuman rekomendasi untuk Provinsi Bali.
“Belum mendapat kabar tentang hal itu,” ujar politisi yang juga ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDIP Bali ini.
Jawaban yang sama juga disampaikan Gede Dana. Ketua DPC PDIP Karangasem yang juga ketua DPRD Karangasem ini malah menyarankan untuk bertanya ke DPD. “Coba tanyakan ke DPD nggih,” jawabnya singkat.
Tidak munculnya rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk enam kabupaten/kota di Bali dalam pengumuman klaster kedua, masih menyisakan tanda tanya. Padahal kabar sebelumnya menyebutkan, rekomendasi untuk Provinsi Bali akan diumumkan bersamaan dengan Kota Solo dan Makassar.
Editor : Nyoman Suarna