BALI EXPRESS - Peta politik Indonesia memanas. Ini menyusul penunjukkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan (Anies - Cak Imin).
Informasi paket Anies - Cak Imin ini sendiri dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
Bahkan, paket Anies - Cak Imin ini juga dibenarkan oleh Anies Baswedan ketika dikonfirmasi oleh DPP Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Anies Baswedan sendiri adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang diusung menjadi capres oleh Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sedangkan Cak Imin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dengan Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Belakangan Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Partai Gerindra juga mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Belakangan, masuknya Partai Golkar dan PAN ke kubu Prabowo Subianto, Cak Imin dan PKB merasa sedikit "tersingkir" dari bursa Cawapres.
Di tengah memanasnya kubu Prabowo Subianto, tiba-tiba Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menunjuk Cak Imin sebagai Cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky dalam keterangannya, Jumat (31/8).
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," sambungnya.
Disebutkan, bahwa setelah dirinya menerima informasi soal persetujuan Anies Baswedan untuk menunjuk Cak Imin sebagai Cawapres, pihak DPP Partai Demokrat memang langsung melakukan konfirmasi ke mantan gubernur DKI Jakarta ersebut.
Hasilnya, memang informasi yang dia terima tidak dibantah.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," ucap Riefky.
Untuk diketahui, bahwa Anies Baswedan sebenarnya pertamakali diusung oleh Partai Nasdem sebagai Calon Presiden.
Hal itu dilakukan pada 3 Oktober 2022.
Meski begitu, hingga 22 Januari 2023, mereka belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
Atas dasar itulah, kata Riefky, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merasa memiliki persahabatan dan chemistry dengan Anies Baswedan bersedia bergabung untuk membangun koalisi.
Hal itu terjadi pada sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, 23 Januari 2023.
Saat itu tidak hanya Partai Demokrat yang diajak. PKS juga diajak bekerjasama oleh Anies Baswedan.
"Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kerja sama," papar Riefky.
Sekarang, karena adanya "perjodohan" yang dilakukan Partai Nasdem untuk paket Anies - Cak Imin, Partai Demokrat dipastikan akan mengambil sikap.
Hanya saja, sikap itu akan diambil melalui rapat Majelis Tinggi Partai.
Sebab, keputusan perjodohan Anies dengan Cak Imin dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh.
"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," pungkas Riefky.