TANAH LAUT, BALI EXPRESS - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab dipanggil Cak Imin, batal membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional. Rencananya, Cak Imin akan membuka acara tersebut pada Selasa (5/9).
Kabar pembatalan ini menimbulkan pertanyaan, dan Sekretaris DPW PKB Kalsel, Hormansyah, menyiratkan bahwa ada indikasi intimidasi terhadap panitia.
"Kabar-kabar burung juga ada tekanan, tapi untuk lebih jelasnya tanya aja panitia kenapa begitu," Hormansyah.
Namun, Hormansyah menegaskan bahwa Cak Imin tidak batal membuka acara tersebut karena akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Salah banget, salah itu tidak ada. Saya pikir kalau ada yang mengatakan itu hoax aja itu," katanya.
Menko Polhukam Mahfud MD, juga menanggapi pemanggilan Cak Imin oleh KPK yang dinilai memiliki nuansa politik.
Menurut Mahfud, pemanggilan tersebut bukanlah politisasi hukum, dan pemerintah Indonesia berpendirian bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat tekanan politik.
Pemanggilan Cak Imin oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada tahun 2012, saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.
Menurut Mahfud, pemanggilan tersebut hanya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil, menduga bahwa Bupati Tanah Laut, selaku penyelenggara acara, mungkin mendapat intimidasi yang menyebabkan Cak Imin batal hadir.
Gus Jazil mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap motif di balik pembatalan ini.
Dalam sebuah diskusi sebelumnya, Cak Imin mengaku akan menghadiri acara pembukaan MTQ Internasional di Banjarmasin, Kalsel, pada Selasa (5/9).
Oleh karena itu, Cak Imin meminta agar jadwal pemanggilan oleh KPK dijadwalkan ulang, mengatakan,
"Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jami'atul Quro' wal Huffadz (JQH) organisasi para hafiz dan qori Quran NU, jadi saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai wakil ketua DPR saya harus membuka itu, maka kemungkinan saya minta ditunda," katanya.
Pembatalan ini meninggalkan pertanyaan besar tentang alasan di baliknya dan apakah ada unsur politik atau intimidasi yang memengaruhinya.
Editor : I Putu Suyatra