Ia mempertanyakan apakah Mahfud berani menindak kader PDIP jika terbukti melanggar hukum jika dirinya kelak terpilih menjadi wakil presiden.
Baca Juga: Cocoklogi Guntur Romli Soal Nomor Urut Capres, Singgung Politik Identitas dan Pelanggaran HAM
"Macam berani sama PDIP aja," sindir Partai Socmed sembari memposting ulang sebuah pemberitaan yang berjudul ‘Jika Terpilih Jadi Wapres, Mahfud ingin Diberi Akses untuk Benahi Penegakan Hukum, dikutip pada Kamis (16/11).
Sebelumnya, cawapres PDI Perjuangan ini mengaku meminta akses resmi ke Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar bisa menangani permasalahan hukum apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.
"Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal," ujar Mahfud belum lama ini di Jakarta.
Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, kata dia, apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.
Sindiran akun Partai Socmed itu pun mendapat respon dan komentar warganet.
“Hahah sudah dikasih aksesnya juga takut diseruduk,” komentar akun @SandyPrayogi.
“Tum I trust Pak Mahfud walaupun gak dukung kubu dia, integritasnya jangan diragukan. Apa mungkin pak Mahfud sengaja seolah-olah bela PDIP agar dia bisa nantinya kalau kepilih bakal balik nyerang mereka? Karena Jokowi pun begtu,” tulis akun @samsulgala.
Editor : Wiwin Meliana