JAKARTA, BALI EXPRESS - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan ulang tahunnya yang ke-51 pada Rabu (10/1), tanpa mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Efriza, Pengamat Politik dari Citra Institute, menganggap bahwa alasan PDIP tidak mengundang Jokowi kurang jelas.
Menurutnya, alasan tersebut tampak tidak tegas, terutama karena Jokowi memiliki agenda kunjungan ke luar negeri di Filipina pada waktu yang bersamaan.
"Sikap PDIP yang tidak mengundang Jokowi terlihat kurang tegas dan argumentasinya membingungkan publik," katanya.
"Kader PDIP menyatakan bahwa Jokowi tidak diundang karena memiliki agenda kunjungan kenegaraan di Filipina, yang seolah-olah mengindikasikan bahwa Jokowi sebenarnya ingin diundang," ujar Efriza kepada wartawan pada Jumat (12/1).
Efriza melanjutkan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP menunjukkan sikap hanya mengundang mereka yang relevan hadir, memberi kesan seolah-olah Jokowi tidak diinginkan.
Namun, pihak TPN (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) justru menambahkan ketegangan dalam hubungan antara PDIP dan Jokowi dengan menyatakan bahwa ketidakhadiran Jokowi tidak menjadi masalah.
"Pernyataan tegas dari PDIP bahwa kehadiran mereka tidak hanya tergantung pada satu tokoh, terutama tokoh yang baru bergabung belakangan ini, diartikan sebagai sindiran kepada Jokowi," ungkapnya.
Efriza menekankan bahwa berdasarkan sejarah hubungan Jokowi dan PDIP, partai tersebut seolah-olah tidak lagi membutuhkan dukungan dari Jokowi, terutama setelah Jokowi mundur dari dukungan terhadap PDIP maupun Ganjar Pranowo.
"PDIP sebaiknya menyampaikan pesan yang jelas untuk menghindari kebingungan publik. Misalnya, dapat diungkapkan bahwa Jokowi sekarang dianggap sebagai masa lalu," saran Efriza.
Lebih lanjut, Efriza menyarankan agar PDIP berani mengambil sikap, seperti mengumumkan bahwa status keanggotaan Jokowi sebagai kader PDIP sedang dibekukan karena tidak mematuhi budaya organisasi partai.
Ia menegaskan bahwa jika Jokowi ingin mengaktifkan kembali status keanggotaannya, perlu meminta maaf dan berkomitmen untuk mematuhi budaya organisasi PDIP.
"Sikap ini dari PDIP dapat menjadi contoh bagi kader lain bahwa kepatuhan terhadap budaya organisasi lebih penting daripada jabatan tertentu, bahkan jika seseorang menjabat sebagai Presiden," tambahnya. (*)