BALI EXPRESS - Nyoman Parta, anggota DPR RI dari Bali, memicu gejolak di ruang rapat Komisi VI DPR RI saat ia meluapkan kemarahannya terhadap kinerja Bulog terkait tingginya harga beras di Pulau Dewata.
Dalam rapat kerja yang digelar di Jakarta pada Rabu (13/3/2024), Parta secara tegas mengkritik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi atas sulitnya akses masyarakat Bali terhadap beras.
Dengan penuh emosi, Parta menyoroti kebijakan Kepala Bulog Bali yang dinilainya sulit diajak berkomunikasi.
"Kepala Bulog Bali susah sekali diajak bicara. Apa tidak bisa digeser dipindahkan dari Bali. Sempat saya bicara seperti itu," ujarnya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa perjuangannya adalah untuk kepentingan rakyat Bali, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Urusan saya urusan rakyat, saya tidak mau telepon kepala Bulog minta proyek tapi bagaimana Rakyat Bali terlayani urusan berasnya," tambahnya.
Parta juga menyerukan campur tangan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perdagangan beras, dengan harapan agar harga beras dapat terjangkau bagi masyarakat.
"Ketika harga beras mahal kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali," tegasnya.
Namun, tanggapan dari pihak Bulog, melalui Kepala Bulog Kanwil Bali, Sony Supriyadi, menyebutkan bahwa wewenang Bulog Provinsi Bali terbatas sebagai operator daerah, bukan penentu kebijakan.
"Kami sudah berupaya untuk memenuhi kadang cuma anu komunikasi jalani dengan baik," ungkapnya.
Sementara itu, terkait pembelian gabah petani, Bulog mengklaim telah membeli dengan harga sesuai aturan harga pembelian pemerintah (HPP), meskipun harga di pasaran lebih tinggi.
"Tapi kalau ada perintah dari pusat kami akan laksanakan dengan skema apa asal ada petunjuk dari pusat kami laksanakan," jelasnya.
Hingga saat ini, Bulog Bali masih mengandalkan pasokan beras impor dari Thailand, dengan stok sekitar 7.000 ton, sementara permintaan beras lokal masih tertunda. ***