BALIEXPRESS.ID - Ketua DPC PDIP Buleleng, I Putu Agus Suradnyana ternyata mendukung Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta sebagai calon Gubernur Bali pada Pilgub 2024 mendatang.
Bahkan, dirinya yang juga masuk bursa calon gubernur bersama Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, siap mundur jika Giri Prasta yang maju.
Dirinya juga lebih condong dengan paket Giri Prasta berpasangan dengan De Gadjah dalam Pilgub mendatang.
"Saya tidak gila kekuasaan. Jika Giri dan De Gadjah bersatu, saya akan mundur. Saya tidak mengejar posisi tersebut,” ungkapnya.
“Anda tahu sendiri bahwa survei Giri menunjukkan hasil yang tinggi. Namun, syaratnya tetap harus ada jaminan pembangunan bandara,” akunya.
“Kalau tidak, terpaksa saya yang harus jadi pahlawan," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Putu Agus Suradnyana dan Made Muliawan Arya, yang dikenal dengan julukan De Gadjah, kini menjadi topik perbincangan di Singaraja.
Foto-foto mereka terlihat di berbagai sudut kota, dengan baliho besar yang mencolok, meski tanpa dominasi warna merah.
Perbincangan mengenai pasangan PAS-Mulia ini membuat Agus Suradnyana menjelaskan alasannya. Ia menyatakan bahwa ia dan De Gadjah memiliki pandangan yang sejalan.
Meskipun demikian, Agus tetap berada di PDIP dan menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Buleleng.
"Saya dan De Gadjah memiliki visi yang sama. Kami ingin bekerja untuk Bali, bukan untuk mencari uang," ujar PAS.
PAS juga mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu dan berdiskusi dengan De Gadjah, yang juga merupakan instruktur kebugaran putranya.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai hal tentang Bali, termasuk pembangunan bandara di Bali Utara. Agus menyatakan bahwa ia bersedia menjadi Gubernur Bali jika ada jaminan pembangunan bandara di Buleleng.
"Jika ada jaminan untuk membangun bandara di Buleleng, saya siap menjadi Gubernur dan mendampingi De Gadjah. Tapi harus ada jaminannya. Saya sudah sampaikan hal ini kepadanya," tegasnya.
Agus juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Bali. Jika ia terpilih sebagai gubernur, kemungkinan besar jaminan pembangunan tersebut dapat terealisasi.
"Kalau dari pusat setuju tapi di provinsi tidak, tentu tidak akan berjalan. Jika saya di provinsi, kemungkinan besar akan berjalan. Urutannya dari pusat dulu, baru provinsi (gubernur), dan kemudian ke tingkat bawahnya lagi," jelasnya.
Editor : I Putu Suyatra