BALIEXPRESS.ID-PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap alasan pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotaan partai, yaitu komunikasi intens yang dijalin Effendi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Juru bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan Effendi dengan Jokowi dianggap berbeda dari komunikasi dengan tokoh politik lainnya, karena dinilai bertentangan dengan langkah politik yang seharusnya diambil berdasarkan rekomendasi partai.
Baca Juga: UPDATE BENCANA BALI: Hujan Deras di Denpasar Picu Pohon Tumbang dan Senderan Rumah Jebol
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi ini beda persoalan. Kalau dengan yang lain-lain tokoh politik yang lain tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno dalam keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).
Seno mengungkapkan bahwa komunikasi tersebut memicu kritik terhadap Jokowi, yang dianggap telah mengganggu marwah demokrasi dan peradaban politik.
Ia menyebutkan bahwa berbagai persoalan politik yang terjadi belakangan ini, yang melibatkan Jokowi, telah menuai kecaman dari masyarakat, terutama anak-anak muda.
Baca Juga: AMOR ING ACINTYA! Pencari Batu Temukan Mayat Perempuan Tersangkut di Bebatuan Tukad Unda, Bali
"Beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan perbicangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi," ujar Seno.
PDIP, menurut Seno, tidak bisa mentolerir sikap Effendi Simbolon yang dianggap melakukan kongkalikong dengan Jokowi.
“Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Seno menegaskan bahwa komunikasi dengan tokoh politik lain masih bisa diproses dengan mediasi, namun membuka komunikasi dengan Jokowi dianggap berbeda dan tidak dapat diterima oleh PDIP.
“Kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas ini yang diambil oleh partai,” tegas Seno.
Sebelumnya, PDIP mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Effendi Simbolon sebagai kader partai, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 28 November 2024.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa Effendi Simbolon telah melanggar kode etik dan AD/ART partai, yang menjadi dasar pemberhentian tersebut.
“Melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ujar Djarot, Sabtu (29/11).
Editor : Wiwin Meliana