Komentar De Gadjah Soal Instruksi Megawati Soekarnoputri Bikin Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret Prabowo
I Putu Suyatra• Minggu, 23 Februari 2025 | 03:20 WIB
LURUSKAN: De Gadjah, saat berbicara pada acara Uji Publik Cagub dan Cawagub Bali yang digelar BEM Republik Mahasiswa Undiksha Singaraja di Auditorium Undiksha, Selasa (5/11).
BALIEXPRESS.ID - Setelah pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025, muncul gejolak politik yang mengundang perhatian publik.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mengejutkan: kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan mereka dalam program retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini langsung menimbulkan dilema bagi para kepala daerah kader PDIP, terutama di Bali.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, turut menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala daerah di acara tersebut.
"Intinya kepala daerah dipilih oleh rakyat, jadi seharusnya mengikuti program yang dicanangkan Presiden. Kalau tidak datang, itu kembali ke kebijakan masing-masing. Tapi ini kan program nasional," ujar De Gadjah, Sabtu (22/2/2025).
Instruksi Megawati diduga berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.
Situasi ini semakin memanaskan tensi politik internal PDIP.
De Gadjah menepis anggapan bahwa retret tersebut menggunakan dana negara.
"Saya yakin ini bukan pakai uang negara," tegasnya, mencoba meredam spekulasi yang beredar.
Kini, publik menantikan bagaimana sikap PDIP ke depan.
Apakah mereka akan tetap menghindari program retret atau akhirnya mengikuti instruksi negara? Yang pasti, dinamika politik ini masih akan terus bergulir panas. ***
