Daftar Lengkap 48 Orang yang Namanya Beredar sebagai Kelompok Ahli Gubernur Bali: Dari Pensiunan Polisi hingga Rektor

BALIEXPRESS.ID - Di tengah ketatnya kebijakan efisiensi anggaran dan larangan pengangkatan staf ahli maupun tenaga honorer, muncul kabar mengejutkan: Gubernur Bali, Wayan Koster, dikabarkan mengangkat 48 orang sebagai kelompok ahli untuk periode 2025-2030.

Jumlah ini jauh melampaui periode sebelumnya yang hanya mencakup 35 orang berdasarkan SK tahun 2021.

Kabar ini langsung memicu kehebohan publik. Namun, saat dikonfirmasi, Gubernur Koster tegas membantahnya.

"Belum ada pengangkatan. Salah berita," ujar Koster singkat saat dihubungi pada Rabu malam (5/3/2025).

Meski dibantah, daftar 48 nama yang disebut-sebut masuk dalam kelompok ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Giri Prasta, sudah terlanjur tersebar luas.

Publik pun dibuat bingung dan bertanya-tanya: apakah ini hanya isu liar, atau ada kebenaran yang masih disembunyikan?

Yang lebih menggemparkan, beredarnya kabar ini bertabrakan dengan pernyataan Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang memperingatkan keras kepala daerah agar tidak mengangkat pegawai baru tanpa melalui jalur resmi CPNS.

Jika pengangkatan ini benar terjadi, maka kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.

Berikut daftar lengkap nama yang santer disebut masuk dalam kelompok ahli tersebut:

1. Prof. I Made Damriyasa (Kedokteran Hewan/ Rektor UNHI)

2. Prof. I Wayan Adnyana (Budayawan/ Rektor ISI Bali)

3. Dr. Wayan Kastawan (Ahli Arsitektur/ Unud)

4. Drs. I Ketut Sumarta (Ahli Adat)

5. Dr. I Made Sukamerta (Ahli Pendidikan/ Rektor Univ. Mahasaraswati)

6. Prof. I Made Suarta (Ahli Pendidikan/ Rektor Univ. PGRI Mahadewa)

7. Prof. I Made Agus Gelgel Wirasuta (Ahli Farmasi/ Unud)

8. Dr. Agustinus Dei (Ahli Pendidikan/Kesehatan)

9. Prof. Gede Sedana (Ahli Pertanian/ Rektor Univ. Dwijendra)

10. Prof. A.A Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D. (Ahli Teknologi Pertanian/ Unud)

11. Dr. I Ketut Sudiarta (Ahli Kelautan/ Univ. Warmadewa)

12. I Made Urip (Ahli Kebijakan Pertanian)

13. Pande Agus Widura (Pengusaha Muda)

14. IB. Agung Partha Adnyana (Ahli Pariwisata/ Ketua GIPI Bali)

15. Dr. Agus Made Yoga Iswara (Ahli Pariwisata)

16. Cipto Aji Gunawan (Ahli Pariwisata)

17. Prof. Putu Alit Suthanaya (Ahli Transportasi/ Unud)

18. Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari (Ahli Energi/ Unud)

19. Dr. I Made Rai Ridartha (Ahli Transportasi)

20. Ir. Made Arca Eriawan (Ahli Tata Ruang/ ITB)

21. Prof. Ni Luh Kartini (Ahli Pertanian Organik/Penyelamat Lingkungan/ Unud)

22. I Made Teja (Ahli Lingkungan)

23. I Gusti Rai Ari Temaja/Gung Nik (Aktivis Lingkungan)

24. Prof. Raka Suardana (Ahli Ekonomi/ Undiknas)

25. Prof. Agoes Ganesha Rahyuda (Ahli Ekonomi/ Unud)

26. Dr. I Made Artana (Ahli Ekonomi Digital/ Rektor Univ. Primakara)

27. I Dewa Made Krishna Muku (Ahli Teknologi Informasi/ Rektor Instiki)

28. Trisno Nugroho (Ahli Ekonomi/ Mantan Kepala BI Bali)

29. Umar Ibnu Alkhatab (Praktisi Pemerintahan/ Mantan Ketua Ombudsman Bali)

30. Brigjen Pol. (Purn). Drs. Dewa Parsana (Ahli Keamanan/Ketertiban Masyarakat)

31. Brigjen TNI (Purn) IB. Ketut Surya W. (Ahli Pertahanan)

32. Dr. Faisah Ahmad (Ahli Pertahanan)

33. Dr. Dewa Made Adi Baskara Joni (Ahli IT)

34. I Putu Putra Jaya Wardana (Ahli IT)

35. I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati (Ahli Komunikasi)

36. I Putu Agus Yudiawan (Ahli Komunikasi)

37. I Putu Eka Mahardika (Ahli Komunikasi)

38. Muhammad Shalahuddin Jamil (Hubungan Pusat)

39. Luh Riniti Rahayu (Kaukus Perempuan)

40. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi (Kaukus Perempuan)

41. Prof. I Made Arya Utama (Ahli Hukum Administrasi Negara/ UNUD)

42. Putu Tuni Cakabawa Landra (Ahli Hukum)

43. I Kadek Juliana (Ahli Perancang Peraturan)

44. I Putu Chandra Riantama

45. Nyoman Budi Adnyana

46. I Dewa Made Nefo Dwi Artha

47. I Gusti Agung Dian Hendrawan

48. A.A. Kompyang Gede, S.H.

Masyarakat kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik hebohnya isu ini.

Apakah benar terjadi pengangkatan diam-diam, atau sekadar manuver politik jelang pemilihan?

Yang pasti, publik tidak ingin ada kebijakan yang bertolak belakang dengan aturan pusat dan mengorbankan kepercayaan rakyat. *** 

 

Editor : I Putu Suyatra