BALIEXPRESS.ID- DPRD Bangli menggelar rapat paripurna, Selasa (11/3/2025) dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Namun, rapat ini menjadi sorotan lantaran Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati I Wayan Diar dan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika kompak tidak hadir.
Ketidakhadiran mereka mendapat kritik dari anggota DPRD Bangli I Made Joko Arnawa.
Joko menilai absennya pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif dalam agenda penting dewan menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mengurus Bangli. "Serius gak mengurus Bangli ini?" ujar Joko penuh tanya usai mengikuti rapat paripurna.
Joko menegaskan bahwa rapat paripurna ini bukan agenda mendadak, melainkan telah terjadwal jauh-jauh hari melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) dewan.
Oleh karena itu, ia merasa aneh ketika Ketua DPRD sebagai pimpinan justru tidak hadir.
"Yang mengundang rapat paripurna itu kita (DPRD), tapi ketuanya malah tidak hadir," kritik Ketua Fraksi Restorasi Raya tersebut.
Agar rapat tetap berjalan, Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada mengambil alih kepemimpinan rapat.
Sementara itu, bupati diwakili oleh Penjabat Sekda (Pj) Bangli I Made Ari Pulasari yang membacakan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
"Pj Sekda menyampaikan bahwa bupati tidak hadir karena ada kegiatan lain. Berarti lebih mementingkan kegiatan lain daripada mengurus Bangli. Seolah-olah tidak serius ini pemerintah," tegas politikus Partai Gerindra asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani ini.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Bangli, Nasrudin, menjelaskan bahwa Ketua DPRD Ketut Suastika tidak hadir karena ada agenda lain bersama Bupati Sedana Arta.
Ia menegaskan, rapat tetap bisa berjalan meski dipimpin oleh Wakil Ketua Budiada, sementara bupati diwakili oleh Pj Sekda Ari Pulasari.
"Yang bertanggung jawab tetap yang menugaskan," pungkasnya.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, Pj Sekda Bangli Ari Pulasari menanggapi satu per satu pandangan umum fraksi DPRD Bangli.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, ia menyampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi PAD, pemerintah terus menggali potensi, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Terkait realisasi anggaran belanja tidak terduga, Ari Pulasari menegaskan bahwa dana tersebut hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat, sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, ia menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai primadona dan prioritas pembangunan.
Data PDRB Kabupaten Bangli menunjukkan sektor primer, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2024 mencapai 27,23 persen.
"Oleh karena itu, kami akan terus memberikan porsi anggaran yang cukup untuk sektor pertanian dan perikanan," katanya.
Kemudian menjawab pandangan Fraksi Restorasi Raya, pemerintah menegaskan bahwa hubungan antara DPRD dan eksekutif tetap harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangli.
Dalam penganggaran, pemerintah selalu berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan disiplin. (*)
Editor : I Made Mertawan