BALIEXPRESS.ID- Komisioner KPU Bangli kini tidak lagi mendapatkan mobil dinas, karena kendaraan yang sebelumnya telah ditarik oleh KPU pusat.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Ketua KPU Bangli I Kadek Adiawan menyebutkan bahwa mobil dinas telah ditarik pada Februari 2025.
Sebelumnya, lima komisioner KPU, termasuk sekretaris, mendapatkan jatah mobil dinas.
Kendaraan tersebut disediakan dengan sistem sewa. “Anggaran sewa dari KPU pusat. Rencana awal setelah pilkada tetap dapat, tapi karena ada efisiensi akhirnya ditarik,” ungkap Adiawan.
Dengan kebijakan ini, komisioner KPU Bangli tidak lagi mendapatkan jatah mobil dinas.
Jika ada kegiatan, mereka dapat menggunakan mobil operasional yang tersedia.
Namun, jumlah mobil operasional di KPU Bangli terbatas, hanya ada tiga unit.
“Kalau semua mobil operasional dipakai, iya bisa gunakan kendaraan pribadi,” kata Adiawan.
Adiawan menegaskan bahwa meskipun tahapan pilkada telah selesai, KPU Bangli masih memiliki kegiatan di luar kantor yang memerlukan kendaraan.
Salah satu kegiatan tersebut adalah pendidikan pemilih berkelanjutan.
Program ini rencananya akan menyasar SMA, SMK, dan kampus di Bangli.
“Pendidikan pemilih ini merupakan arahan KPU pusat,” terang ketua KPU asal Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku ini.
KPU Bangli akan terjun langsung ke sekolah-sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pendidikan pemilih.'
Namun, hingga kini frekuensi pelaksanaannya masih belum ditentukan.
“Melalui pendidikan pemilih ini, kami ingin memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu, termasuk menyalurkan hak pilih,” tegasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan