BALIEXPRESS.ID – Ajakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kecaman dari berbagai tokoh lintas profesi. Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa upaya menjatuhkan kepala negara yang dipilih secara demokratis merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang dinilai menyerukan penjatuhan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme yang sah, sehingga tidak boleh dijatuhkan melalui narasi di ruang publik.
“Jangan sampai ada pihak yang mencoba menjatuhkan Presiden yang telah dipilih secara demokratis,” ujar Misbakhun.
Menurutnya, ajakan untuk menjatuhkan presiden di forum terbuka merupakan persoalan serius. Ia bahkan menilai hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya makar.
“Membicarakan dan mengajak menjatuhkan presiden di ruang publik adalah tindakan serius dan bisa dianggap sebagai upaya makar,” tegasnya.
Misbakhun menambahkan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Ketidaksukaan terhadap pemimpin itu sah, tetapi mengajak rakyat untuk menjatuhkan presiden bukan dalam koridor demokrasi yang benar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo tidak dapat dipersoalkan, karena diperoleh melalui proses demokrasi yang sah. Selain itu, ia menilai berbagai program pemerintah saat ini telah berpihak kepada masyarakat.
“Program pemerintah sangat pro-rakyat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, hingga penguatan ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis,” ujarnya.
Misbakhun juga menyinggung stabilitas sektor energi dan ketahanan pangan nasional yang dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global. Ia mempertanyakan dasar kritik yang diarahkan kepada pemerintah saat ini.
“Dalam situasi global yang penuh tantangan, stabilitas energi dan pangan tetap terjaga. Lalu apa yang sebenarnya dipermasalahkan?” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Saiful Mujani untuk merefleksikan pernyataannya, mengingat perannya sebagai tokoh yang selama ini dikenal berkontribusi dalam penguatan demokrasi di Indonesia.
Senada dengan itu, aktivis Yulian Paonganan (Ongen) juga mengkritik keras pernyataan tersebut. Ia menilai ajakan menjatuhkan pemerintahan telah melampaui batas kritik dalam demokrasi.
“Kritik itu sah, tetapi jika sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, melainkan masuk wilayah yang lebih serius,” ujarnya.
Ongen mengingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah seharusnya disampaikan melalui jalur konstitusional, seperti pemilihan umum. Ia juga menilai narasi semacam itu berpotensi memicu instabilitas politik, terutama jika disampaikan oleh tokoh berpengaruh.
“Jika dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh figur publik yang memiliki pengaruh luas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kondisi global yang tidak menentu saat ini justru menuntut persatuan nasional, bukan memperkeruh situasi dengan ajakan yang berpotensi memecah belah.
“Indonesia membutuhkan soliditas untuk menghadapi tantangan global. Rakyat harus bersatu, bukan diajak menjatuhkan pemerintah,” tutupny
Editor : I Putu Suyatra