BALIEXPRESS.ID- Tiga fraksi di DPRD Bangli menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bangli 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (9/7/2026). Meski demikian, ketiganya sepakat membahas ranperda itu.
Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua Dewan I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar, Fraksi Gabungan Restorasi Raya menilai capaian opini WTP patut diapresiasi, namun bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah terbebas dari berbagai kelemahan.
Fraksi ini melalui pembicara I Nyoman Muliawan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap seluruh rekomendasi BPK.
Baca Juga: Truk Muat Jagung Rem Blong di Bangli, Sopir Lompat Selamatkan Diri
Hal ini penting agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan Fraksi Gabungan Restorasi Raya antara lain masih lemahnya pengendalian manajemen kas, tingginya proporsi belanja pegawai dibandingkan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
Selain itu, fraksi gabungan anggota dewan dari Gerindra dan Nasdem ini menyinggung masih ditemukannya kelemahan administrasi dalam bukti pendukung belanja bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga: Cegah Pendaki Tersesat, Polres Tabanan Dorong Aturan Baru Pendakian Gunung Batukaru
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan serta menyulitkan proses pertanggungjawaban keuangan,” kata Muliawan.
Fraksi Partai Golkar melalui pembicara I Wayan Sutama menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Desa Wisata Panji Buleleng Kian Mandiri, Homestay Warga Tumbuhkan Ekonomi Lokal
Menurut fraksi tersebut, perencanaan yang matang diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program, perubahan anggaran yang berulang, maupun membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) akibat kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal.
Selain itu, Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal, pengendalian pelaksanaan program, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK tepat waktu sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi Bangli terus diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Sementara itu Fraksi PDI juga memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan opini WTP.
Menurut fraksi ini, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik.
Meski demikian, Fraksi PDIP mengingatkan agar setiap rekomendasi BPK dijadikan instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Salah satu perhatian utama adalah masih adanya kelemahan dalam pengendalian manajemen kas yang dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Fraksi PDIP mendorong peningkatan kualitas perencanaan kas, sinkronisasi target pendapatan dan realisasi belanja, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar penyerapan anggaran berjalan lebih optimal. (*)
Editor : I Made Mertawan