BALIEXPRESS.ID- Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, mengusulkan peningkatan porsi bagi hasil pendapatan retribusi dalam kerja sama pengelolaan desa wisata dengan Pemkab Bangli.
Berdasarkan hasil paruman desa, mereka meminta 90 persen untuk desa adat dan 10 persen untuk Pemkab mulai tahun 2026.
General Manajer Desa Wisata Penglipuran, I Wayan Sumiarsa, membenarkan adanya usulan tersebut. Menurutnya, angka dibandingkan skema yang berjalan saat ini.
Dalam perjanjian kerja sama yang berakhir pada 2025, Desa Adat Penglipuran mendapat 60 persen, sementara Pemkab Bangli 40 persen.
Sumiarsa menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang mendorong desa meminta kenaikan.
Salah satu karena tingginya biaya operasional untuk menjaga keberlanjutan Penglipuran sebagai destinasi unggulan.
Dalam beberapa tahun terakhir desa terus melakukan pengembangan daya tarik wisata.
Hutan bambu yang sebelumnya kurang diminati, kini menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan selain berkeliling di pusat desa.
Selain itu, desa juga berkewajiban memperbaiki fasilitas pendukung, seperti perbaikan area parkir di Taman Pahlawan belum lama ini, perbaikan toilet umum, bahu jalan dan sarana lain demi kenyamanan pengunjung.
Tak hanya itu, desa adat juga memberikan subsidi bangunan tradisional yang menjadi daya tarik utama.
Subsidi tersebut diberikan kepada warga yang memperbaiki angkul-angkul, paon (dapur), maupun bale sakanam.
Subsidi angkul-angkul Rp3 juta, sekarang Rp5 juta. “Untuk sakanam dan dapur yang dulunya Rp10 juta, kini naik jadi Rp15 juta,” bebernya dikonfirmasi pada Selasa (16/9/2025).
Sebagai gambaran, pada 2024 pendapatan retribusi Desa Wisata Penglipuran mencapai Rp26 miliar dengan jumlah kunjungan tembus 1 juta wisatawan.
Namun, tahun ini jumlah kunjungan diperkirakan turun sekitar 10 persen.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli, I Wayan Dirga Yusa, membenarkan adanya usulan kenaikan bagi hasil tersebut.
Ia menegaskan bahwa hal itu masih perlu dibahas secara komprehensif bersama tim kerja sama daerah yang dipimpin Sekda Bangli.
“Saya sudah bersurat agar segera dilakukan pembahasan,” terang Dirga Yusa. (*)
Editor : I Made Mertawan