BALIEXPRESS.ID – Sebagian besar desa wisata di Kabupaten Bangli belum mampu berkembang.
Dari total 31 desa wisata yang ditetapkan melalui SK Bupati, hanya 7 desa yang menunjukkan perkembangan signifikan.
Minimnya campur tangan pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.
Hal ini pun mendapat perhatian dari Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkomdewi) Bangli yang baru saja melantik pengurusnya.
Pelantikan dilakukan oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di Gedung BMB, Kantor Bupati Bangli, Rabu (24/9/2025).
Ketua Forkomdewi Bangli Kadek Darmayasa Karang menilai kendala utama desa wisata di Bangli terletak pada promosi dan kemampuan mengemas potensi agar lebih menarik bagi wisatawan.
Ia menegaskan, pada dasarnya potensi desa wisata di Bangli, bahkan Bali secara umum, hampir sama, yakni mengandalkan kekayaan alam, seni, dan budaya.
“Sekarang tergantung pada promosi dan kemasan,” jelas Darmayasa usai pelantikan.
Ia menambahkan, Forkomdewi hadir untuk bersama-sama mendorong pengembangan desa wisata di Bangli melalui promosi yang lebih masif, terutama dengan memanfaatkan media digital.
Namun, ia menekankan bahwa semua butuh waktu dan proses. “Kami promosi tidak seperti makan cabai, terpenting bagaimana menikmati proses kemajuan,” tegas praktisi pariwisata ini,” tegas praktisi pariwisata asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku ini.
Lebih lanjut, Darmayasa berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih, misalnya dengan menyisihkan anggaran khusus untuk promosi desa wisata.
Menurutnya, meski sudah ada andil pemerintah, nilainya masih sangat kecil.
“Mudah-mudahan dari pihak pemerintah bisa menganggarkan dana untuk bekap, sehingga promosi dari semua lini terakomodasi secara keseluruhan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Wayan Dirga Yusa, membenarkan bahwa hanya 7 dari 31 desa wisata di Bangli yang berkembang sesuai SK bupati.
Ia juga mengakui promosi masih menjadi kendala utama, termasuk minimnya peran pemerintah.
Ke depan, pengembangan desa wisata akan menjadi perhatian serius pemerintah.
“Anggaran promosi memang sangat minim, belum optimal. Dari angka sangat kecil sekali,” jelas Dirga Yusa.
Editor : I Made Mertawan