BALIEXPRESS.ID– Pendapatan retribusi tempat pariwisata di Kabupaten Bangli masih tergolong rendah.
Berdasarkan data per 1 Januari hingga 1 Mei 2026, total retribusi yang terkumpul baru mencapai Rp12,11 miliar atau 20,60 persen dari target Rp58,8 miliar.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Wayan Dirga Yusa, tidak menampik kondisi tersebut.
Baca Juga: Delapan Desa di Bangli Kunci Calon Perbekel, Belantih Paling Banyak
Ia menyebutkan, idealnya hingga triwulan kedua (Januari–Juni) pendapatan sudah berada pada kisaran 40 persen.
“Tinggal sebulan lagi masuk akhir triwulan kedua, tapi pendapatan baru 20 persen. Menurut saya ini masih kecil,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Dirga merinci, retribusi yang diperoleh selama periode tersebut bersumber dari lima daya tarik wisata (DTW) yang dikelola pemerintah maupun melalui kerja sama dengan pihak lain.
Baca Juga: 5 Keuntungan Belanja Pisen Official Store di Blibli
DTW Kintamani menyumbang Rp4,58 miliar, Pura Kehen Rp140 juta, Desa Wisata Penglipuran Rp7,34 miliar, Terunyan Rp38 juta, dan Penulisan Rp5 juta.
Menurutnya, kecilnya pendapatan tidak terlepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang belum sesuai ekspektasi.
Baca Juga: WFH ASN Pemprov Bali Tiap Jumat Masih Berjalan, BKPSDM Sebut Efektif Tekan Biaya Operasional
“Kunjungan wisatawan periode Januari hingga 19 Mei 2026 baru mencapai 402.678 orang. Angka ini masih rendah jika dibandingkan target kami setahun yakni sekitar satu juta kunjungan,” tegasnya.
Dirga menjelaskan, rendahnya angka kunjungan diduga turut dipengaruhi kondisi geopolitik global, khususnya perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Konflik itu sempat menyebabkan penutupan sejumlah bandara dan kenaikan harga BBM di beberapa negara, sehingga memengaruhi minat wisatawan asing untuk bepergian.
Ke depan, Disparbud Bangli menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pendapatan.
Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi DTW Kintamani. Dirga meyakini potensi pendapatan dari kawasan tersebut masih bisa ditingkatkan.
Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah penggunaan pola pemungutan one gate system.
Melalui sistem ini, wisatawan dapat membayar retribusi secara online melalui portal pemerintah, meski pembayaran langsung di lokasi tetap dibuka.
Selain itu, pemerintah akan menambah pos pungut pada jalur-jalur yang sering dilalui wisatawan, misalnya akses dari arah Singaraja.
Tak hanya itu, skema pembayaran petugas pungut juga akan diubah. Jika sebelumnya bersifat flat, kini berbasis kinerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi.
“Saya yakin, jika DTW Kintamani bisa dioptimalkan, pendapatan kita bisa jauh lebih besar dari sekarang,” pungkas Dirga, pejabat asal Desa Demulih, Kecamatan Susut. (*)
Editor : I Made Mertawan