28.7 C
Denpasar
Tuesday, February 7, 2023

EDITOR:

I Putu Suyatra

Tolak Demonstrasi, Gugatan Perppu Ciptaker Dapat Melalui MK

Tentunya potensi akan kerawanan pihak penyusup yang dengan sengaja menunggangi tatkala memang ada kesempatan di dalam kerumunan massa demonstrasi dan membuat situasi menjadi semakin memanas karena memancing kericuhan dan anarkisme harus benar-benar bisa diwaspadai. Pasalnya, sebenarnya Perppu Cipta Kerja sendiri sudah sangat menguntungkan bagi para pekerja atau buruh.

Pers Berperan Besar Ciptakan Pemilu Damai

Insan Pers yang menghadirkan informasi yang berkualitas tentu saja diharapkan akan menjadi pendidikan tentang pemilu bagi publik sekaligus mereduksi efek negatif hoax di mana berita hoax tentang pemilu telah terbukti mampu melahirkan polarisasi antara dua kubu yang saling berseberangan.

Penegakan Hukum Demi Hentikan Aksi Keji KST Papua

Semua aksi kekejaman dan juga kekejian yang dilakukan oleh KST Papua dalam menyebarkan teror dan ancaman ketakutan sangatlah meresahkan warga masyarakat di Bumi Cenderawasih sendiri. Untuk itu, sangat diperlukan upaya penindakan secara tegas dari para aparat keamanan yang memang sangatlah didukung oleh seluruh warga demi mengembalikan situasi agar menjadi kondusif di Tanah Papua.

KUHP Baru Sangat Demokratis

Demokratisasi yang selama ini terdapat di Indonesia, tatkala masyarakat mampu secara bebas mengungkapkan kritik mereka akan kinerja dari pemerintah yang sedang berjalan sama sekali tidak akan terganggu dengan adanya penerbitan KUHP Nasional. Pasalnya, justru KUHP Nasional sendiri dibuat untuk lebih menjamin adanya demokratisasi di negara hukum seperti di Tanah Air.

Perppu Cipta Kerja Mempercepat Proses Sertifikasi Halal

Jika usahanya makin besar maka pebisnis UMKM bisa naik level jadi kelas kakap. Ketika dulu hanya berjualan di gerobak, maka lama-lama punya warung, lalu mampu membeli bangunan untuk dijadikan restoran. Otomatis mereka butuh karyawan untuk melayani pelanggan. Sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia.

Perppu Cipta Kerja Jaga Keseimbangan Perlindungan Buruh dan Investasi

Jelas sekali bahwa keseimbangan perlindungan para pekerja atau buruh sangat dijamin dalam Perppu Cipta Kerja ini bahkan dari berbagai macam aspeknya termasuk juga kepada para pekerja penyandang disabilitas. Bukan hanya itu, namun di dalam aturan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ini menjaga pula adanya keberlanjutan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku dunia usaha.

Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024, Rumah Ibadah Bukan Tempat Kampanye

Memang rumah ibadah sendiri merupakan sebuah tempat yang seyogyanya hanya diperuntukkan untuk segala aktivitas terkait peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sama sekali tidak bisa digunakan untuk aktivitas lain, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan politik praktis dan malah justru digunakan untuk berkampanye. Seluruh masyarakat Indonesia harus mampu mengetahui bagaimana dampak buruk yang akan terjadi apabila politik identitas dilakukan pada bangsa ini, untuk itu, wajib menolak adanya segala praktik politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang.

KUHP Nasional Menjunjung Semangat Demokrasi

KUHP tidak anti demokrasi karena yang dilarang adalah penghinaan, bukan kritikan. Lagipula pasal penghinaan kepala Negara adalah delik aduan di mana presiden yang berhak melakukannya. KUHP juga tidak melanggar kebebasan pers, malah membuat pemberitaan-pemberitaan makin jernih dan tidak hanya menjual click bait semata dan menjerumuskan masyarakat.

Para Pemuda Papua Wajib Tolak KST

Para pemuda dihimbau untuk tidak bergabung dengan KST karena kelompok separatis tersebut terlarang dan melanggar aturan Negara. Jangan jadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk bergabung, karena di KST tidak ada apa-apanya dan tidak bisa menumpuk kekayaan. Seharusnya para pemuda tergerak untuk berwirausaha dan tidak terbujuk oleh rayuan KST. Kelompok separatis tersebut juga terus diburu karena merekrut anak di bawah umur dan dikenakan pasal penculikan.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Untuk Mengantisipasi Gejolak Ekonomi

Justru, berbeda dengan kebijakan Perppu yang pernah diterbitkan sebelumnya, Nindyo menilai bahwa Perppu Cipta Kerja kali ini memang berdasarkan adanya situasi yang genting dan harus segera diatasi, terlebih juga sangat penting bagi kepentingan iklim investasi, lantaran Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Latest news