alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Meski Dilaporkan, Pemkab Badung Tetap Nikmati Pajak Usaha di Pantai Melasti

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemkab Badung telah melayangkan laporan terkait dugaan penyerobotan tanah negara dan pelanggaran tata ruang di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kuta Selatan. Bahkan, Jumat (1/4) ini, Bendesa dan Perbekel Ungasan kembali dilaporkan ke Polresta Denpasar dengan dugaan pemalsuan surat-surat.

 

Meski telah dilaporkan, ternyata Pemkab Badung telah menerima pemasukan dari pajak usaha di pantai tersebut. Bahkan dari tujuh tempat usaha berupa beach club dan restoran ini, ada dua usaha telah menyetorkan pajak sejak Desember 2021.

 

Kepala Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Badung I Made Sutama mengatakan, pemungutan pajak daerah tidak ada kaitannya dengan izin usaha. Namun pajak daerah dapat dipungut apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. “Asalkan sudah ada transaksi artinya mereka sudah dikenakan pajak. Disana (Pantai Melasti) kan ada usaha beach club, restoran yang sudah terjadi transaksi. Itu lah yang kami kenakan pajak,” ujar. 

 

Menurutnya, pemungutan pajak telah dilakukan sehak Desember 2021. Bahkan sudah ada duabtemat usaha yang membayarkan pajaknya. Sayangnya ia tidak mengungkapkan berapa besaran pajak yang sudah dibayarkan. “Untuk besaranya ada di kantor, saya sudah di rumah,” ungkapnya. 

 

Lebih lanjut Sutama menerangkan, dalam laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pajak daerah dapat dipungut walaupun kegiatan usaha yang bersangkutan belum memiliki izin usaha. Lantaran pajak yang dimaksud bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek pajak. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 “Untuk usaha di Pantai Melasti sudah memenuhi persyaratan untuk dipungut pajak daerah, yaitu sudah beroperasi yang terjadi transaksi,” terangnya. 

 

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) BadungI Made Agus Aryawan menegaskan, pihaknya belum pernah mengeluarkan izin untuk usaha yang ada di Pantai Melasti. “Belum pernah (mengeluarkan izin), sebagian dari usaha tersebut hanya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), itu bukan kami yang mengeluarkan,”  kata Agus Aryawan.

 

Pihaknya menegaskan, sesuai ketentuan setiap usaha paling tidak memiliki tiga jenis perizinan, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pertama Informasi Tata Ruang, sehingga setiap usaha harus sesuai dengan peruntukan. Jika peruntukan sudah sesuai, baru kemudian mengurus Izin Lingkungan, kemudian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Kemudian setelah semuanya lengkap, terakhir baru keluar Izin Operasional,” tegasnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemkab Badung telah melayangkan laporan terkait dugaan penyerobotan tanah negara dan pelanggaran tata ruang di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kuta Selatan. Bahkan, Jumat (1/4) ini, Bendesa dan Perbekel Ungasan kembali dilaporkan ke Polresta Denpasar dengan dugaan pemalsuan surat-surat.

 

Meski telah dilaporkan, ternyata Pemkab Badung telah menerima pemasukan dari pajak usaha di pantai tersebut. Bahkan dari tujuh tempat usaha berupa beach club dan restoran ini, ada dua usaha telah menyetorkan pajak sejak Desember 2021.

 

Kepala Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Badung I Made Sutama mengatakan, pemungutan pajak daerah tidak ada kaitannya dengan izin usaha. Namun pajak daerah dapat dipungut apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. “Asalkan sudah ada transaksi artinya mereka sudah dikenakan pajak. Disana (Pantai Melasti) kan ada usaha beach club, restoran yang sudah terjadi transaksi. Itu lah yang kami kenakan pajak,” ujar. 

 

Menurutnya, pemungutan pajak telah dilakukan sehak Desember 2021. Bahkan sudah ada duabtemat usaha yang membayarkan pajaknya. Sayangnya ia tidak mengungkapkan berapa besaran pajak yang sudah dibayarkan. “Untuk besaranya ada di kantor, saya sudah di rumah,” ungkapnya. 

 

Lebih lanjut Sutama menerangkan, dalam laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pajak daerah dapat dipungut walaupun kegiatan usaha yang bersangkutan belum memiliki izin usaha. Lantaran pajak yang dimaksud bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek pajak. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 “Untuk usaha di Pantai Melasti sudah memenuhi persyaratan untuk dipungut pajak daerah, yaitu sudah beroperasi yang terjadi transaksi,” terangnya. 

 

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) BadungI Made Agus Aryawan menegaskan, pihaknya belum pernah mengeluarkan izin untuk usaha yang ada di Pantai Melasti. “Belum pernah (mengeluarkan izin), sebagian dari usaha tersebut hanya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), itu bukan kami yang mengeluarkan,”  kata Agus Aryawan.

 

Pihaknya menegaskan, sesuai ketentuan setiap usaha paling tidak memiliki tiga jenis perizinan, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pertama Informasi Tata Ruang, sehingga setiap usaha harus sesuai dengan peruntukan. Jika peruntukan sudah sesuai, baru kemudian mengurus Izin Lingkungan, kemudian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Kemudian setelah semuanya lengkap, terakhir baru keluar Izin Operasional,” tegasnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/