DENPASAR, BALI EXPRESS — FIFA secara resmi telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, yang salah satunya Bali jadi tempat laga sepak bola dunia ini.
Pembatalan ini jelas menimbulkan kekecewaan banyak pihak. Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster turut menjadi sasaran, lantaran menolak keikutsertaan Tim Israel dalam ajang tersebut.
Beragam spekulasi berhembus terkait apa yang menjadi dasar penolakan itu. Salah satunya yang juga disebut yakni terkait dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 (Peraturan Menlu 3/2019) tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Terutama yang tertuang pada Bab X dengan sub hal khusus.
Pertama disebutkan, prinsip dasar, bahwa segala bentuk hubungan luar negeri dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan entitas tanpa hubungan diplomatik dengan Indonesia, wilayah yang memisahkan diri dari negara induknya, dan belum mendapatkan pengakuan dari Indonesia, atau wilayah yang sedang dalam sengketa, harus dilakukan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah untuk memperoleh persetujuan.
Selanjutnya, hubungan RI-Israel, sampai saat ini, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.
Maka dalam melakukan hubungan dengan Israel, kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku, dan tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi.
Termasuk tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.
Otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.
Terkait penolakan kehadiran Tim Israel bertanding di Bali oleh Gubernur Bali Wayan Koster juga ditanggapi politisi Partai Hanura Bali Kadek Arimbawa yang sekaligus Ketua DPD Partai Hanura Bali. Lolak sapaan akrabnya mengungkapkan, ia sangat mengapresiasi kepada masyarakat, tentunya pecinta bola.
Masalah keputusan gubernur tersebut dirasakan hal yang lumrah, karena setiap keputusan ada pro dan kontra. “Saya juga berpikir, begitu apa yang disampaikan oleh Gubernur Koster tentang penolakan Israel untuk ikut di Piala Dunia U-20 tentu ada dasarnya, dasar konstitusi kita,” papar pria yang Sarjana Hukum tersebut, Jumat (31/3).
Mantan anggota DPD RI ini juga mengungkapkan, pelaksanaan Piala Dunia U-20 dilakukan saat transisi tahun politik di Indonesia. Sehingga banyak pihak menganggap bahwa olahraga dikaitkan dengan politik. “Banyak irisan dari segitu hitung-hitungan politik. Bagaimana Erick Thohir digadang-gadangkan sebagai calon wakil presiden, jika ditarik ke sana juga bisa. Kita melihat kesiapan dari U-20 sudah sangat luar biasa, dampak ekonomi Bali luar biasa,” sambung Lolak.
Namun, sebagus-bagusnya dampak untuk Bali dan kesiapan Bali sudah matang di titik akhir, akhirnya dipatahkan dengan statement penolakan tersebut. “Ada urusan yang lebih besar dari hal itu (piala dunia),” paparnya.
Kenapa Gubernur Bali sampai menyampaikan penolakan tersebut, Lolak pun menegaskan ada sesuatu dan dasar yang lebih besar. Terutama dalam mempertahankan keutuhan bangsa kita sendiri. “Dalam transisi politik ini, ketika ada isu, hal besar bisa saja dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apakah itu yang menyangkut Israel, politik, agama, hingga terjadi demo besar-besaran. Saya mulai memutar ini dan membayangkan situasi yang ada,” tegasnya.
Sebab hal tersebut pada ujungnya akan merembet ke urusan politik, termasuk ada yang menariknya ke penundaan pemilu. “Akhirnya terjadi chaos di tengah masyarakat. Ini terlihat bagaimana Ganjar Pranowo yang Gubernur Jawa Tengah dan track record dari hasil survey tertinggi digadangkan sebagai capres juga menyampaikan penolakan ini,” ungkapnya.
Selain memang ada rencana penyelenggaran U-20 itu ada di wilayah Jawa Tengah dan Bali. “Diluar ada perintah dari partai, bukan ranah saya, apa perintah dari partainya mereka. Karena hal ini mirip terjadi saat Piala Dunia di Qatar yang akhirnya tidak melibatkan tim kesebelasan Rusia,” pungkas Lolak.
