alexametrics
25.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Sengketa Lahan JH, Perkara Inkracht 28 Tahun lalu Disidangkan Lagi

DENPASAR, BALI EXPRESS- Perkara sengketa lahan  antara Nyoman Siang, warga Jimbaran melawan PT Jimbaran Hijau (JH) dan PT Citra Tama Selaras (CTS) yang disidangkan di PN Denpasar kian menarik perhatian. Sebab, majelis hakim yang diketuai AA Aripathi Nawaksara diduga banyak mengabaikan fakta hukum di persidangan hingga keluar penetapan sita jaminan. 

Pihak PT JH dan CTS, melalui pengacaranya, Agus Samijaya bereaksi keras. Menurutnya, perkara tersebut sudah terang benderang, karena objek tanah itu sudah pernah diperkarakan sesama ahli waris tahun 1990 dan diputus 1993, dilanjutkan dengan eksekusi. “Jadi bagaimana bisa perkara sudah diputus 28 tahun lalu disidang lagi, ini namanya hakim melawan putusan pengadilan, lembaganya sendiri,”sebut murid almarhum Adnan Buyung Nasution ini dikonfirmasi Minggu (1/8).

Agus Samijaya membeberkan riwayat tanah yang mau direbut Nyoman Siang hingga beralih ke PT JH dan PT CTS. Tanah itu status DT (duwe tengah) keluarga (alm) I Ketut Bengkil. Dia memiliki empat anak di antaranya almarhum I Nyoman Ranek,I Wayan Rentong, I Nyoman Mintung dan I Ketut Olog. Tanah Bengkil tersebut bermula seluas kurang lebih 221.710 M2 atau 22,171 hektar. Sejak Bengkil meninggal tanah itu dikuasai I Wayan Rentong (kakek Nyoman Siang) sementara tiga saudarnya yang lain tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu, pada tahun 1990, Nyoman Ranek, Nyoman Mitung dan I Ketut Olog menggugat ke pengadilan dengan register perkara No 142/Pdt.G/1990.PN.Dps. Majelis hakim PN Denpasar kala itu, memutuskan tanah tersebut dibagi sama rata, masing-masing mendapat seperempat atau sekitar 5 hektar.

Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht hingga tingkat peninjauan kembali (PK) dan tereksekusi 26 Oktober 1993. Atas dasar putusan itu, Ketut Olog selaku ahli waris sah Ketut Bengkil menyertifikatkan tanah bagiannya itu tahun 1995 seluas 4,4 hektar. Di atas tanah bagian Ketut Olog itu terdapat objek sebagian tanah eks pipil nomor 456, luas 29,150 M2 yang saat ini menjadi objek sengketa atau objek sita jaminan. “Padahal pipil yang dijadikan bukti Siang menggugat sudah dimatikan sejak adanya putuan pengadilan tahun 1990 itu. Selain itu, kalau Siang menggugat, dia tidak punya hubungan hukum tidak punya legal standing, nah bagaimana dengan fakta ini hakim bisa mengeluarkan sita jaminan,” ungkap pengacara yang mantan aktivis kampus ini.

Selanjutnya, tanah waris Ketut Olog yang bersertifikat hak milik itu dijual kepada PT CTS pada 22 Meli 1995 dengan sertifikat SHGB. Kemudian dialihkan pada PT JH, kemudian dijual lagi ke PT Jimbaran Green Hill 14 Januari 2016. Dalam perkara ini, Nyoman Siang cucu I Wayan Rentong menggugat tanah yang telah dibagi waris sesuai putusan pengadilan. Sedangkan mereka sudah sama-sama mendapatkan bagian sama dari alm. I Ketut Bengkil. Dengan demikian penetapan sita jaminan yang dikeluarkan majelis hakim dalam perkara no 215/Pdt.G/2021/PN.Dps, menurut Agus Samijaya melawan, menabrak dan bertentangan dengan putusan pengadilan no.142/PDT/G/1990/PN.DPS yang telah terekskusi 26Oktober 1993. “Kalau begini lantas dimana letak keadilan dan kepastian hukum akan ditegakkan, buat apa bersidang kalau tidak ada kepastian hukum. Kami sudah laporkan kasus ini ke KPN, KPT, MA dan lainnya karena semua harus tunduk pada putusan pengadilan, presiden saja tunduk kok ini malah melawan putusan,” tegasnya.

Ditambahkan Agus Samijaya, pihaknya juga memprotes  penggugat yang diduga telah mengerahkan massa di objek sengketa, Jumat (30/7). “Saya sudah tanyakan kenapa ada pengerahan massa, dijawab Nyoman Siang katanya saudaranya semua,” kata Agus Samijaya sembari meminta aparat memberi atensi karena saat ini dalam kondisi pandemi yang melarang adanya kerumunan. 

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara (jubir) PN Denpasar Gde Putra Astawa belum bisa berkomentar banyak, karena perkara masih dalam proses persidangan. “Kenapa majelis hakim mengambil itu? (mengeluarkan sita jaminan). Itu semua pertimbangan dan wewenang ada pada majelis hakim. Bukan ranahnya jubir,” ujar Astawa.

Pun saat disinggung adanya tudingan hakim sengaja menabrak putusan pengadilan sebelumnya, Astawa mengatakan tidak bisa menilai karena belum ada putusan. “Sebaiknya argumentasi itu ditanyakan kepada majelis hakim, kami tidak tahu alasannnya. Perkara belum selesai, sehingga tidak etis untuk menilai,” kelitnya.

Astawa mengaku kaget dengan banyaknya massa di areal Jimbaran Hijau. Saking banyaknya massa, pelaksanaan penetapan sita jaminan batal. “Biasanya hal seperti ini (penetapan sita jaminan) tidak begitu ramai. Tapi, yang ini di luar dari ekspektasi dan dugaan kami,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS- Perkara sengketa lahan  antara Nyoman Siang, warga Jimbaran melawan PT Jimbaran Hijau (JH) dan PT Citra Tama Selaras (CTS) yang disidangkan di PN Denpasar kian menarik perhatian. Sebab, majelis hakim yang diketuai AA Aripathi Nawaksara diduga banyak mengabaikan fakta hukum di persidangan hingga keluar penetapan sita jaminan. 

Pihak PT JH dan CTS, melalui pengacaranya, Agus Samijaya bereaksi keras. Menurutnya, perkara tersebut sudah terang benderang, karena objek tanah itu sudah pernah diperkarakan sesama ahli waris tahun 1990 dan diputus 1993, dilanjutkan dengan eksekusi. “Jadi bagaimana bisa perkara sudah diputus 28 tahun lalu disidang lagi, ini namanya hakim melawan putusan pengadilan, lembaganya sendiri,”sebut murid almarhum Adnan Buyung Nasution ini dikonfirmasi Minggu (1/8).

Agus Samijaya membeberkan riwayat tanah yang mau direbut Nyoman Siang hingga beralih ke PT JH dan PT CTS. Tanah itu status DT (duwe tengah) keluarga (alm) I Ketut Bengkil. Dia memiliki empat anak di antaranya almarhum I Nyoman Ranek,I Wayan Rentong, I Nyoman Mintung dan I Ketut Olog. Tanah Bengkil tersebut bermula seluas kurang lebih 221.710 M2 atau 22,171 hektar. Sejak Bengkil meninggal tanah itu dikuasai I Wayan Rentong (kakek Nyoman Siang) sementara tiga saudarnya yang lain tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu, pada tahun 1990, Nyoman Ranek, Nyoman Mitung dan I Ketut Olog menggugat ke pengadilan dengan register perkara No 142/Pdt.G/1990.PN.Dps. Majelis hakim PN Denpasar kala itu, memutuskan tanah tersebut dibagi sama rata, masing-masing mendapat seperempat atau sekitar 5 hektar.

Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht hingga tingkat peninjauan kembali (PK) dan tereksekusi 26 Oktober 1993. Atas dasar putusan itu, Ketut Olog selaku ahli waris sah Ketut Bengkil menyertifikatkan tanah bagiannya itu tahun 1995 seluas 4,4 hektar. Di atas tanah bagian Ketut Olog itu terdapat objek sebagian tanah eks pipil nomor 456, luas 29,150 M2 yang saat ini menjadi objek sengketa atau objek sita jaminan. “Padahal pipil yang dijadikan bukti Siang menggugat sudah dimatikan sejak adanya putuan pengadilan tahun 1990 itu. Selain itu, kalau Siang menggugat, dia tidak punya hubungan hukum tidak punya legal standing, nah bagaimana dengan fakta ini hakim bisa mengeluarkan sita jaminan,” ungkap pengacara yang mantan aktivis kampus ini.

Selanjutnya, tanah waris Ketut Olog yang bersertifikat hak milik itu dijual kepada PT CTS pada 22 Meli 1995 dengan sertifikat SHGB. Kemudian dialihkan pada PT JH, kemudian dijual lagi ke PT Jimbaran Green Hill 14 Januari 2016. Dalam perkara ini, Nyoman Siang cucu I Wayan Rentong menggugat tanah yang telah dibagi waris sesuai putusan pengadilan. Sedangkan mereka sudah sama-sama mendapatkan bagian sama dari alm. I Ketut Bengkil. Dengan demikian penetapan sita jaminan yang dikeluarkan majelis hakim dalam perkara no 215/Pdt.G/2021/PN.Dps, menurut Agus Samijaya melawan, menabrak dan bertentangan dengan putusan pengadilan no.142/PDT/G/1990/PN.DPS yang telah terekskusi 26Oktober 1993. “Kalau begini lantas dimana letak keadilan dan kepastian hukum akan ditegakkan, buat apa bersidang kalau tidak ada kepastian hukum. Kami sudah laporkan kasus ini ke KPN, KPT, MA dan lainnya karena semua harus tunduk pada putusan pengadilan, presiden saja tunduk kok ini malah melawan putusan,” tegasnya.

Ditambahkan Agus Samijaya, pihaknya juga memprotes  penggugat yang diduga telah mengerahkan massa di objek sengketa, Jumat (30/7). “Saya sudah tanyakan kenapa ada pengerahan massa, dijawab Nyoman Siang katanya saudaranya semua,” kata Agus Samijaya sembari meminta aparat memberi atensi karena saat ini dalam kondisi pandemi yang melarang adanya kerumunan. 

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara (jubir) PN Denpasar Gde Putra Astawa belum bisa berkomentar banyak, karena perkara masih dalam proses persidangan. “Kenapa majelis hakim mengambil itu? (mengeluarkan sita jaminan). Itu semua pertimbangan dan wewenang ada pada majelis hakim. Bukan ranahnya jubir,” ujar Astawa.

Pun saat disinggung adanya tudingan hakim sengaja menabrak putusan pengadilan sebelumnya, Astawa mengatakan tidak bisa menilai karena belum ada putusan. “Sebaiknya argumentasi itu ditanyakan kepada majelis hakim, kami tidak tahu alasannnya. Perkara belum selesai, sehingga tidak etis untuk menilai,” kelitnya.

Astawa mengaku kaget dengan banyaknya massa di areal Jimbaran Hijau. Saking banyaknya massa, pelaksanaan penetapan sita jaminan batal. “Biasanya hal seperti ini (penetapan sita jaminan) tidak begitu ramai. Tapi, yang ini di luar dari ekspektasi dan dugaan kami,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/