alexametrics
28.7 C
Denpasar
Saturday, January 29, 2022

BPN Bali Siap Turunkan Sertifikat Untuk Warga Eks Timtim

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali siap memfasilitasi penerbitan sertifikat lahan bagi warga eks Timtim di desa Sumberklampok. Hal itu disampaikan Kakanwil BPN Bali, Ketut Mangku beberapa waktu lalu di Buleleng. Dijelaskan, BPN Bali masih menunggu keputusan pelepasan lahan dari Kementrian Lingkungan Hidup RI. Apabila dari KLH telah turun surat rekomendasi pelepasan, maka BPN Bali segera melakukan pengukuran lahan. “Karena kami punya alat ukur yang sudah mendukung untuk melakukan percepatan pengukuran. Yang kedua bidang-bidang tanahnya sudah jelas, masyarakat yang menempati sudah jelas. Dan ini persoalan bukan setahun dua tahun tapi sudah mereka tinggal di sana sudah 20 tahun paska Timtim memutuskan untuk berpisah dari NKRI,” ungkapnya.

 

Ketut Mangku pun tak bisa berbuat banyak bila keterangan pelasan dari KLH belum diterima. Pun demikian, pihaknya terus mengawal permohonan masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka. “Kalau kami kan sebatas baru mengawal permohonan yang diajukan oleh masyarakat melalui Bupati. Bupati sudah bersurat ke KLH. Dan KLH sudah mengirim tim untuk survey awal. Kita tunggu saja. Saya tidak bisa menargetkan sesuatu yang di luar kewenangan saya,” kata dia.

Baca Juga :  Desa Tamblang Bagikan Bahan Sayur Untuk Keluarga PMI

 

Ketut Mangku mengumpamakan, jika surat rekomendasi pelepasan itu sudah terbit, maka dalam jangka waktu satu minggu mereka akn mendapatkan sertifikat. Pihaknya pun berjanji akan mengerahkan juru ukur dari Denpasar untuk membantu BPN Kabupaten Buleleng mengukur bidang lahan. “Kurang lebih begitu. Artinya saya ingin sampaikan kepada masyarakat kami semua sudah siap. Kalau sudah dilakukan pelepasan, kami ukur secepatnya. Karena hanya 137 hektar. Kalau ngukur itu cepat kami. Tidak ada kendala, selambat-lambatnya dua minggu bila sudah ada pelepasan kami bagikan sertifikatnya,” tegasnya.

 

Sebelumnya, warga yang merupakan eks Timtim ini telah menempati tanah hutan produksi di Desa Sumberklampok sejak tahun 2000. Wilayah yang mereka tempati adalah tanah negara serta dikelola oleh Provinsi Bali. Namun kepemilikiannya adalah milik negara. Untuk pelepasan lahan kepada 107 KK tersebut dibutuhkan rekomendasi dari Kementrian LH RI melalui permohonan masyarakat yang direkomendasi oleh Bupati Buleleng. Masyarakat sudah melayangkan surat permohonan ke Bupati Buleleng. Pada tanggal 12 Oktober lalu surat tersebut ditindaklanjuti serta persoalan sudah ditangan di Dirjen Planologi.

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali siap memfasilitasi penerbitan sertifikat lahan bagi warga eks Timtim di desa Sumberklampok. Hal itu disampaikan Kakanwil BPN Bali, Ketut Mangku beberapa waktu lalu di Buleleng. Dijelaskan, BPN Bali masih menunggu keputusan pelepasan lahan dari Kementrian Lingkungan Hidup RI. Apabila dari KLH telah turun surat rekomendasi pelepasan, maka BPN Bali segera melakukan pengukuran lahan. “Karena kami punya alat ukur yang sudah mendukung untuk melakukan percepatan pengukuran. Yang kedua bidang-bidang tanahnya sudah jelas, masyarakat yang menempati sudah jelas. Dan ini persoalan bukan setahun dua tahun tapi sudah mereka tinggal di sana sudah 20 tahun paska Timtim memutuskan untuk berpisah dari NKRI,” ungkapnya.

 

Ketut Mangku pun tak bisa berbuat banyak bila keterangan pelasan dari KLH belum diterima. Pun demikian, pihaknya terus mengawal permohonan masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka. “Kalau kami kan sebatas baru mengawal permohonan yang diajukan oleh masyarakat melalui Bupati. Bupati sudah bersurat ke KLH. Dan KLH sudah mengirim tim untuk survey awal. Kita tunggu saja. Saya tidak bisa menargetkan sesuatu yang di luar kewenangan saya,” kata dia.

Baca Juga :  Proyek Jembatan Tukad Batupulu Baru 2,5 Persen

 

Ketut Mangku mengumpamakan, jika surat rekomendasi pelepasan itu sudah terbit, maka dalam jangka waktu satu minggu mereka akn mendapatkan sertifikat. Pihaknya pun berjanji akan mengerahkan juru ukur dari Denpasar untuk membantu BPN Kabupaten Buleleng mengukur bidang lahan. “Kurang lebih begitu. Artinya saya ingin sampaikan kepada masyarakat kami semua sudah siap. Kalau sudah dilakukan pelepasan, kami ukur secepatnya. Karena hanya 137 hektar. Kalau ngukur itu cepat kami. Tidak ada kendala, selambat-lambatnya dua minggu bila sudah ada pelepasan kami bagikan sertifikatnya,” tegasnya.

 

Sebelumnya, warga yang merupakan eks Timtim ini telah menempati tanah hutan produksi di Desa Sumberklampok sejak tahun 2000. Wilayah yang mereka tempati adalah tanah negara serta dikelola oleh Provinsi Bali. Namun kepemilikiannya adalah milik negara. Untuk pelepasan lahan kepada 107 KK tersebut dibutuhkan rekomendasi dari Kementrian LH RI melalui permohonan masyarakat yang direkomendasi oleh Bupati Buleleng. Masyarakat sudah melayangkan surat permohonan ke Bupati Buleleng. Pada tanggal 12 Oktober lalu surat tersebut ditindaklanjuti serta persoalan sudah ditangan di Dirjen Planologi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru