alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Adaptasi Kehidupan Era Baru, Koster Perbarui Kebijakan Masuk Bali

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperbarui kebijakannya terkait upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Kebijakan ini disesuaikan dengan langkah Pemprov Bali yang sedang bersiap menerapkan Tatanan Kehidupan Era Baru atau New Normal.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bernomor 305 /GUGASCOVID19/VI/ 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dalam Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Surat edaran yang diteken Gubernur Bali sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, Wayan Koster itu diterbitkan 1 Juli 2020 dan akan berlaku pada 5 Juli 2020 mendatang.

Surat edaran itu mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Dalam poin pertama dari surat edaran tersebut mengatur soal ketentuan pemberlakuannya. Edaran itu diberlakukan kepada pelaku perjalanan yang akan masuk Bali selain tujuan perjalanan wisata. Untuk perjalanan wisata diatur dengan ketentuan tersendiri.

Poin keduanya, setiap orang yang melaksanakan perjalanan, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

Poin ketiga mengatur tentang persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Di antaranya, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan transportasi umum darat, laut, dan udara harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Adapun persyaratan itu antara lain menunjukkan identitas diri, KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah; menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polimerase Chain Reaction (PCR) atau surat keterangan hasil nonreaktif uji rapid test dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan di pintu masuk keberangkatan.

Syarat berikutnya, sebelum masuk Bali, wajib mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat https://cekdiri.baliprov.go.id dan dapat menunjukkan QRCode kepada petugas verifikasi.

Sementara pelaku perjalanan yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka GTPP Provinsi dapat mengizinkan untuk masuk, dengan syarat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil nonreaktif uji rapid test yang masih berlaku dari pihak berwenang.

Selanjutnya melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari https://cekdiri.baliprov.go.id;

Sedangkan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan tugas kedinasan atau kegiatan usaha dengan waktu tinggal di Bali lebih dari tujuh hari, wajib melengkapi dengan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau minimum surat keterangan hasil non-reaktif uji rapid tes berlaku dari pihak berwenang.

Syarat terakhir, pelaku perjalanan transit atau hanya melintas melalui wilayah Bali dan tidak bermaksud berkunjung ke Bali, wajib menunjukkan minimum surat keterangan hasil uji rapid test yang masih berlaku dari pihak yang berwenang.

Sementara setiap orang dengan tujuan pengangkutan logistik komuter dapat diberikan izin khusus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Lalu pada poin keempat surat edaran itu mengatur tentang persyaratan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Syarat-syaratnya antara lain untuk yang non-pekerja migran Indonesia (PMI) harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku dari pihak berwenang, kecuali bagi yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (klirens) dari GTPP Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab PCR dengan hasil negatif.

Mereka yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR wajib mengikuti uji swab mandiri yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Laboratorium lain yang ditunjuk oleh GTPP Provinsi serta melakukan karantina secara mandiri selama waktu menunggu hasil uji swab berbasis PCR yang dikeluarkan.

Sedangkan PPLN yang berstatus PMI, ketentuannya antara lain GTPP Provinsi bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan PMI atau ABK. Di antaranya menyediakan akomodasi atau penginapan selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis PCR yang dikeluarkan.

PMI yang tidak memiliki agen, wajib mengikuti uji swab berbasis PCR di lokasi yang ditentukan GTPP Provinsi dengan atau tanpa dijemput langsung oleh GTPP kabupaten/kota. Serta melakukan karantina mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji swab PCR keluar.

PMI yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (klirens) dari GTPP Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis PCR dengan hasil negatif, setibanya di Bali dapat dijemput langsung oleh GTPP kabupaten/kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.

PPLN yang sudah memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab PCR dari GTPP Provinsi atau Surat Klirens Gugus Tugas Nasional bisa tidak melakukan karantina lagi di kabupaten/kota, kecuali bupati/wali kota memiliki kebijakan lain tentang karantina.

Untuk PPLN dengan hasil uji swab PCR positif akan ditangani langsung oleh GTPP Provinsi. Kemudian, PPLN yang tidak memiliki KTP Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka GTPP Provinsi Bali dapat mengizinkan masuk dengan syarat memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab, melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari https://cekdiri.baliprov.go.id.

Pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil uji swab berbasis PCR dengan hasil negatif oleh tim medis GTPP Provinsi Bali, dijemput oleh GTPP kabupaten/kota atau keluarga untuk selanjutnya menjalankan karantina mandiri selama waktu yang ditentukan dan di bawah pengawasan Satgas Gotong Royong Desa Adat.

Edaran itu juga ditujukan kepada bupati/wali kota se-Bali agar menginformasikan dan memfasilitasi Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 kepada seluruh masyarakatnya.

Poin berikutnya, Desa Adat melalui Paiketan Pecalang agar melakukan verifikasi dan pengawasan secara terus-menerus terhadap keberadaan atau pelaku perjalanan ke Bali untuk pencegahan penyebaran Covid-19, serta berkoordinasi dengan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 di Desa Adat.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperbarui kebijakannya terkait upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Kebijakan ini disesuaikan dengan langkah Pemprov Bali yang sedang bersiap menerapkan Tatanan Kehidupan Era Baru atau New Normal.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bernomor 305 /GUGASCOVID19/VI/ 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dalam Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Surat edaran yang diteken Gubernur Bali sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, Wayan Koster itu diterbitkan 1 Juli 2020 dan akan berlaku pada 5 Juli 2020 mendatang.

Surat edaran itu mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Dalam poin pertama dari surat edaran tersebut mengatur soal ketentuan pemberlakuannya. Edaran itu diberlakukan kepada pelaku perjalanan yang akan masuk Bali selain tujuan perjalanan wisata. Untuk perjalanan wisata diatur dengan ketentuan tersendiri.

Poin keduanya, setiap orang yang melaksanakan perjalanan, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

Poin ketiga mengatur tentang persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Di antaranya, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan transportasi umum darat, laut, dan udara harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Adapun persyaratan itu antara lain menunjukkan identitas diri, KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah; menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polimerase Chain Reaction (PCR) atau surat keterangan hasil nonreaktif uji rapid test dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan di pintu masuk keberangkatan.

Syarat berikutnya, sebelum masuk Bali, wajib mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat https://cekdiri.baliprov.go.id dan dapat menunjukkan QRCode kepada petugas verifikasi.

Sementara pelaku perjalanan yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka GTPP Provinsi dapat mengizinkan untuk masuk, dengan syarat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil nonreaktif uji rapid test yang masih berlaku dari pihak berwenang.

Selanjutnya melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari https://cekdiri.baliprov.go.id;

Sedangkan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan tugas kedinasan atau kegiatan usaha dengan waktu tinggal di Bali lebih dari tujuh hari, wajib melengkapi dengan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau minimum surat keterangan hasil non-reaktif uji rapid tes berlaku dari pihak berwenang.

Syarat terakhir, pelaku perjalanan transit atau hanya melintas melalui wilayah Bali dan tidak bermaksud berkunjung ke Bali, wajib menunjukkan minimum surat keterangan hasil uji rapid test yang masih berlaku dari pihak yang berwenang.

Sementara setiap orang dengan tujuan pengangkutan logistik komuter dapat diberikan izin khusus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Lalu pada poin keempat surat edaran itu mengatur tentang persyaratan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Syarat-syaratnya antara lain untuk yang non-pekerja migran Indonesia (PMI) harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang masih berlaku dari pihak berwenang, kecuali bagi yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (klirens) dari GTPP Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab PCR dengan hasil negatif.

Mereka yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR wajib mengikuti uji swab mandiri yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Laboratorium lain yang ditunjuk oleh GTPP Provinsi serta melakukan karantina secara mandiri selama waktu menunggu hasil uji swab berbasis PCR yang dikeluarkan.

Sedangkan PPLN yang berstatus PMI, ketentuannya antara lain GTPP Provinsi bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan PMI atau ABK. Di antaranya menyediakan akomodasi atau penginapan selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis PCR yang dikeluarkan.

PMI yang tidak memiliki agen, wajib mengikuti uji swab berbasis PCR di lokasi yang ditentukan GTPP Provinsi dengan atau tanpa dijemput langsung oleh GTPP kabupaten/kota. Serta melakukan karantina mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji swab PCR keluar.

PMI yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (klirens) dari GTPP Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis PCR dengan hasil negatif, setibanya di Bali dapat dijemput langsung oleh GTPP kabupaten/kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.

PPLN yang sudah memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab PCR dari GTPP Provinsi atau Surat Klirens Gugus Tugas Nasional bisa tidak melakukan karantina lagi di kabupaten/kota, kecuali bupati/wali kota memiliki kebijakan lain tentang karantina.

Untuk PPLN dengan hasil uji swab PCR positif akan ditangani langsung oleh GTPP Provinsi. Kemudian, PPLN yang tidak memiliki KTP Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka GTPP Provinsi Bali dapat mengizinkan masuk dengan syarat memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab, melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari https://cekdiri.baliprov.go.id.

Pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil uji swab berbasis PCR dengan hasil negatif oleh tim medis GTPP Provinsi Bali, dijemput oleh GTPP kabupaten/kota atau keluarga untuk selanjutnya menjalankan karantina mandiri selama waktu yang ditentukan dan di bawah pengawasan Satgas Gotong Royong Desa Adat.

Edaran itu juga ditujukan kepada bupati/wali kota se-Bali agar menginformasikan dan memfasilitasi Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 kepada seluruh masyarakatnya.

Poin berikutnya, Desa Adat melalui Paiketan Pecalang agar melakukan verifikasi dan pengawasan secara terus-menerus terhadap keberadaan atau pelaku perjalanan ke Bali untuk pencegahan penyebaran Covid-19, serta berkoordinasi dengan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 di Desa Adat.


Most Read

Artikel Terbaru

/