alexametrics
25.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Sepakat, Badung Potong Pendapatan Pegawai Kontrak hingga Kunker Dewan

MANGUPURA, BALI EXPRESS – DPRD Badung kembali menggelar rapat tertutup bersama eksekutif, Jumat (2/7). Terdapat sejumlah pokok masalah yang dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari penerapan PPKM Darurat sampai pemotongan upah pegawai.

Rapat yang digelar di lantai 3 gedung dewan itu dipimpin ketua DPRD Badung I Putu Parwata dan dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Usai rapat, Giri Prasta mengatakan perihal Surat Edaran (SE) Nomor 900/2803/SETDA/BPKAD yang berisi 13 poin, di antaranya potongan TPP PNS sebesar 50 persen terhitung mulai April 2021. Pegawai kontrak yang upahnya Rp 7 juta ke bawah dipotong 30 persen, sementara pegawai kontrak yang besaran upahnya di atas Rp 7 juta dipotong 50 persen terhitung Juni  2021 telah disepakati. “Jadi begini, yang namanya rasionalisasi semuanya sepakat. Tapi saya akan melihat kemampuan daerah,” kata Giri Prasta usai rapat.

Menurut orang nomor satu di Badung ini, rasionalisasi tidak hanya dilakukan di pihak eksekutif, pihak dewan pun berlaku sama. “Apakah di DPRD bisa kami lakukan rasionalisasi? Bisa dong. Contoh masalah kunker. Kalau kunker terus dilaksanakan, apakah daerah tujuan bisa menerima, karena PPKM Darurat,” ujarnya sembari mengajak untuk bersama-sama dalam memperbaiki Kabupaten Badung.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang tersebut secara tegas menjelaskan SE tersebut tetap dilaksanakan.  “Jadi pelaksanaan SE itu tetap jalan, tapi selalu kami lakukan evaluasi sesuai dengan kemampuan daerah,” tegasnya.

 

Disinggung apakah rasionalisasi akan diberlakukan kepada seluruh pegawai, menurutnya semua pegawai  dirasionalisasi. Namun ia menyebutkan untuk tenaga kesehatan yang kini berjibaku dalam memerangi Covid-19 mendapatkan pengecualian. “Jangan salah petugas kesehatan itu ada penambahan lho. Kami sudah buat. Ini perintah dari undang-undang berkenaan dengan peraturan pemerintah. Penambahan itu kami berikan kepada nakes dan termasuk pendukungnya, contoh sopir ambulan, pembersih lantai yang ada di ruang isolasi,” imbuhnya.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan,  tidak menampik adanya pemotongan untuk kalangan DPRD Badung. “Kami sepakat menyerahkan direktif bupati  kepada bupati. Kami tidak ada hambatan  apa-apa  dalam kebijakan yang diambil bupati apakah pemotongannya nanti seperti apa. Kami adalah bagian satu pemerintahan, apapun keputusan bupati kami serahkan ke beliau,” tandasnya. (esa)


MANGUPURA, BALI EXPRESS – DPRD Badung kembali menggelar rapat tertutup bersama eksekutif, Jumat (2/7). Terdapat sejumlah pokok masalah yang dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari penerapan PPKM Darurat sampai pemotongan upah pegawai.

Rapat yang digelar di lantai 3 gedung dewan itu dipimpin ketua DPRD Badung I Putu Parwata dan dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Usai rapat, Giri Prasta mengatakan perihal Surat Edaran (SE) Nomor 900/2803/SETDA/BPKAD yang berisi 13 poin, di antaranya potongan TPP PNS sebesar 50 persen terhitung mulai April 2021. Pegawai kontrak yang upahnya Rp 7 juta ke bawah dipotong 30 persen, sementara pegawai kontrak yang besaran upahnya di atas Rp 7 juta dipotong 50 persen terhitung Juni  2021 telah disepakati. “Jadi begini, yang namanya rasionalisasi semuanya sepakat. Tapi saya akan melihat kemampuan daerah,” kata Giri Prasta usai rapat.

Menurut orang nomor satu di Badung ini, rasionalisasi tidak hanya dilakukan di pihak eksekutif, pihak dewan pun berlaku sama. “Apakah di DPRD bisa kami lakukan rasionalisasi? Bisa dong. Contoh masalah kunker. Kalau kunker terus dilaksanakan, apakah daerah tujuan bisa menerima, karena PPKM Darurat,” ujarnya sembari mengajak untuk bersama-sama dalam memperbaiki Kabupaten Badung.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang tersebut secara tegas menjelaskan SE tersebut tetap dilaksanakan.  “Jadi pelaksanaan SE itu tetap jalan, tapi selalu kami lakukan evaluasi sesuai dengan kemampuan daerah,” tegasnya.

 

Disinggung apakah rasionalisasi akan diberlakukan kepada seluruh pegawai, menurutnya semua pegawai  dirasionalisasi. Namun ia menyebutkan untuk tenaga kesehatan yang kini berjibaku dalam memerangi Covid-19 mendapatkan pengecualian. “Jangan salah petugas kesehatan itu ada penambahan lho. Kami sudah buat. Ini perintah dari undang-undang berkenaan dengan peraturan pemerintah. Penambahan itu kami berikan kepada nakes dan termasuk pendukungnya, contoh sopir ambulan, pembersih lantai yang ada di ruang isolasi,” imbuhnya.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan,  tidak menampik adanya pemotongan untuk kalangan DPRD Badung. “Kami sepakat menyerahkan direktif bupati  kepada bupati. Kami tidak ada hambatan  apa-apa  dalam kebijakan yang diambil bupati apakah pemotongannya nanti seperti apa. Kami adalah bagian satu pemerintahan, apapun keputusan bupati kami serahkan ke beliau,” tandasnya. (esa)


Most Read

Artikel Terbaru

/