alexametrics
27.6 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Forkom PHDI Bakal Cabut Pengayoman Sampradaya yang Berlawanan

DENPASAR, BALI EXPRESS – Menindaklanjuti surat pencabutan pengayoman International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat, sampradaya yang lainya juga akan terdampak. Khususnya sampradaya yang berlawanan dengan dharma agama dan dharma negara.  Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi (Forkom) PHDI Prof Nyoman Sudyana.

“Sesuai surat pecabutan pengayoman, mereka (ISKCON) sudah tidak ada lagi pengayoman. Karena mereka tidak mendapat pengayoman dari PHDI lagi, jadi sebagai payung hukum tidak ada juga ke Kemenkumham dan Dirjen Bimas Hindu.  Karena dasar mereka hanya diayomi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (2/8). 

Pria yang juga selaku Ketua Harian PHDI Kalimantan Tengah ini menyampaikan akan bersurat ke Kemenkumham dalam menindaklanjuti surat pencabutan pengayoman tersebut. Lantaran sebagai ajaran yang dilarang, dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama Hindu dresta Bali.  “Di PHDI pusat sudah resmi, sesuai rekomendasi hasil sabha pandita, bukan saja ISKCON, tapi sampradaya yang tidak sesuai dresta Bali tidak diayomi lagi,” tegas Prof Sudyana. 

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan akan meminta kepada pengurus harian PHDI di masing-masing provinsi menindaklanjuti surat pencabutan itu. Namun secara bertahap sesuai evaluasi-evaluasi  yang ada di setiap provinsi mengenai keberadaan sampradaya. 

“Kami akan minta pengurus harian melakukan tindakan sesuai surat pencabutan. Jadi bukan ISKCON saja, tapi yang masuk sampradaya juga.  Pelan-pelan kami akan melakukan ini melalui rapat evaluasi, dan dinilai. Kemudian tindakan apa yang dilakukan,” imbuhnya.

Sementara mengenai surat yang dibuat PHDI Pusat ditujukan kepada ISKCON adanya salah ketik, ia mengaku sudah diperbaiki. Bahkan disebutkannya sudah dikirim ulang kepada ISKCON. “Itu sudah diperbaiki dan sudah dikirim juga,” tandasnya. 

 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Menindaklanjuti surat pencabutan pengayoman International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat, sampradaya yang lainya juga akan terdampak. Khususnya sampradaya yang berlawanan dengan dharma agama dan dharma negara.  Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi (Forkom) PHDI Prof Nyoman Sudyana.

“Sesuai surat pecabutan pengayoman, mereka (ISKCON) sudah tidak ada lagi pengayoman. Karena mereka tidak mendapat pengayoman dari PHDI lagi, jadi sebagai payung hukum tidak ada juga ke Kemenkumham dan Dirjen Bimas Hindu.  Karena dasar mereka hanya diayomi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (2/8). 

Pria yang juga selaku Ketua Harian PHDI Kalimantan Tengah ini menyampaikan akan bersurat ke Kemenkumham dalam menindaklanjuti surat pencabutan pengayoman tersebut. Lantaran sebagai ajaran yang dilarang, dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama Hindu dresta Bali.  “Di PHDI pusat sudah resmi, sesuai rekomendasi hasil sabha pandita, bukan saja ISKCON, tapi sampradaya yang tidak sesuai dresta Bali tidak diayomi lagi,” tegas Prof Sudyana. 

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan akan meminta kepada pengurus harian PHDI di masing-masing provinsi menindaklanjuti surat pencabutan itu. Namun secara bertahap sesuai evaluasi-evaluasi  yang ada di setiap provinsi mengenai keberadaan sampradaya. 

“Kami akan minta pengurus harian melakukan tindakan sesuai surat pencabutan. Jadi bukan ISKCON saja, tapi yang masuk sampradaya juga.  Pelan-pelan kami akan melakukan ini melalui rapat evaluasi, dan dinilai. Kemudian tindakan apa yang dilakukan,” imbuhnya.

Sementara mengenai surat yang dibuat PHDI Pusat ditujukan kepada ISKCON adanya salah ketik, ia mengaku sudah diperbaiki. Bahkan disebutkannya sudah dikirim ulang kepada ISKCON. “Itu sudah diperbaiki dan sudah dikirim juga,” tandasnya. 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/