alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Paska Palsukan Akta Cerai, Oknum THL Disdukcapil Gianyar Masih Ngantor

GIANYAR, BALI EXPRESS – Paska ditemukannya akta perceraian bodong alias palsu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar telah melakukan penelusuran. Hasilnya, oknum pembuat akta tersebut adalah seorang pegawai Disdukcapil yang masih berstatus tenaga harian lepas (THL) berinisial IGBD. Disdukcapil belum bisa memastikan terkait sanksi untuk oknum pegawai tersebut, dan saat ini IGBD masih bekerja seperti biasa.

Hal itu diungkapkan Kadisdukcapil Gianyar, Gede Bhayangkara  saat ditemui oleh awak media, Rabu (2/9).  Bhayangkara mengatakan, berdasarakan hasil penelusuran, dalam aksinya IGBD selaku petugas pencetakan KTP, menggunakan user pegawai lain berinisial IB OP yang bertugas sebagai upadate Nik.  “Yang menginput dia (IGBD, Red) dengan memakai user petugas update Nik,” terangnya.

Bhayangkara mengatakan, pelaku pencetakan IGBD tetap bekerja di kantor Disdukcapil Gianyar. Namun pegawai pencetak KTP yang sudah bekerja belasan tahun di Kantor Disdukcapil Gianyar ini ditugaskan menghubungi warga yang memesan akta perceraian bodong tersebut. “Hari ini dia (IGBD, Red) masih kerja.  Tetapi masih mengurus orang yang bersangkutan. Saya minta agar diajak ke sini,” sambung Bhayangkara.

Sementara tindakannya terhadap THL yang melakukan pemalsuan akta perceraian itu, Gede Bhayangkara mengaku masih akan melakukan penelusuran, terutama meminta keterangan warga yang akta perceraiannya diterbitkan. “Saya masih telusuri. Nanti saya akan panggil yang membuat akta. Selanjutnya saya lapor ke yang keberatan,” paparnya.

Gede Bhayangkara mengaku tidak keberatan soal kasus tersebut. “Saya tidak keberatan. Hanya karena institusi saya dipakai, maka saya memberikan penjelasan terkait itu. Yang keberatan kan di sana. Yang jelas, akta perceraian itu bodong. IGBD mengaku tidak memungut biaya, tetapi saya tidak tahu. Yang pasti aturannya tidak ada pungut biaya alias gratis. Menurut UUD, semua pelayanan kependudukan gratis,” tegasnya.

Sementara Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo menyampaikan,  sebelumnya PN Gianyar mendapat informasi, bahwa ada oknum yang menjanjikan kepada masyarakat untuk mengurus perceraian tanpa sidang.

“Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa tidak ada satu pun perkara gugatan dan permohonan di Pengadilan yang tanpa sidang. Semua perkara gugatan (contentiosa) dan permohonan (voluntair) di pengadilan negeri manapun wajib melalui sidang,” ungkapnya.

Dijelaskan, pengadilan mempunyai prosedur, yaitu hukum acara. Aparatur pengadilan tidak boleh menyimpangi hukum acara tersebut. Hal itu dilakukan, karena Indonesia negara hukum. Setiap kegiatan harus didasarkan pada hukum. Dan hukum acara berfungsi untuk menjaga keadilan prosedural dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, untuk mewujudkan keadilan substansial.

 “Jadi PN Gianyar selalu mengimbau kepada masyarakat pencari keadilan agar jangan sampai percaya kepada oknum yang menjanjikan atau mengatasnamakan aparatur pengadilan. Yakinlah bahwa hal tersebut justru akan merugikan masyarakat sendiri,” sambungnya.

Wawan juga menerangkan soal Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. “Yaitu tentang administrasi kependudukan yang menyatakan, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” tandasnya.


GIANYAR, BALI EXPRESS – Paska ditemukannya akta perceraian bodong alias palsu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar telah melakukan penelusuran. Hasilnya, oknum pembuat akta tersebut adalah seorang pegawai Disdukcapil yang masih berstatus tenaga harian lepas (THL) berinisial IGBD. Disdukcapil belum bisa memastikan terkait sanksi untuk oknum pegawai tersebut, dan saat ini IGBD masih bekerja seperti biasa.

Hal itu diungkapkan Kadisdukcapil Gianyar, Gede Bhayangkara  saat ditemui oleh awak media, Rabu (2/9).  Bhayangkara mengatakan, berdasarakan hasil penelusuran, dalam aksinya IGBD selaku petugas pencetakan KTP, menggunakan user pegawai lain berinisial IB OP yang bertugas sebagai upadate Nik.  “Yang menginput dia (IGBD, Red) dengan memakai user petugas update Nik,” terangnya.

Bhayangkara mengatakan, pelaku pencetakan IGBD tetap bekerja di kantor Disdukcapil Gianyar. Namun pegawai pencetak KTP yang sudah bekerja belasan tahun di Kantor Disdukcapil Gianyar ini ditugaskan menghubungi warga yang memesan akta perceraian bodong tersebut. “Hari ini dia (IGBD, Red) masih kerja.  Tetapi masih mengurus orang yang bersangkutan. Saya minta agar diajak ke sini,” sambung Bhayangkara.

Sementara tindakannya terhadap THL yang melakukan pemalsuan akta perceraian itu, Gede Bhayangkara mengaku masih akan melakukan penelusuran, terutama meminta keterangan warga yang akta perceraiannya diterbitkan. “Saya masih telusuri. Nanti saya akan panggil yang membuat akta. Selanjutnya saya lapor ke yang keberatan,” paparnya.

Gede Bhayangkara mengaku tidak keberatan soal kasus tersebut. “Saya tidak keberatan. Hanya karena institusi saya dipakai, maka saya memberikan penjelasan terkait itu. Yang keberatan kan di sana. Yang jelas, akta perceraian itu bodong. IGBD mengaku tidak memungut biaya, tetapi saya tidak tahu. Yang pasti aturannya tidak ada pungut biaya alias gratis. Menurut UUD, semua pelayanan kependudukan gratis,” tegasnya.

Sementara Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo menyampaikan,  sebelumnya PN Gianyar mendapat informasi, bahwa ada oknum yang menjanjikan kepada masyarakat untuk mengurus perceraian tanpa sidang.

“Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa tidak ada satu pun perkara gugatan dan permohonan di Pengadilan yang tanpa sidang. Semua perkara gugatan (contentiosa) dan permohonan (voluntair) di pengadilan negeri manapun wajib melalui sidang,” ungkapnya.

Dijelaskan, pengadilan mempunyai prosedur, yaitu hukum acara. Aparatur pengadilan tidak boleh menyimpangi hukum acara tersebut. Hal itu dilakukan, karena Indonesia negara hukum. Setiap kegiatan harus didasarkan pada hukum. Dan hukum acara berfungsi untuk menjaga keadilan prosedural dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, untuk mewujudkan keadilan substansial.

 “Jadi PN Gianyar selalu mengimbau kepada masyarakat pencari keadilan agar jangan sampai percaya kepada oknum yang menjanjikan atau mengatasnamakan aparatur pengadilan. Yakinlah bahwa hal tersebut justru akan merugikan masyarakat sendiri,” sambungnya.

Wawan juga menerangkan soal Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. “Yaitu tentang administrasi kependudukan yang menyatakan, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/