alexametrics
25.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Suwirta Terbitkan Perbup, Tak Pakai Masker Denda Rp 100 Ribu

SEMARAPURA, BALI EXPRESS –  Sebagai upaya mencegah meluasnya kasus Covid-19, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes). Suwirta mengatakan, perbup ini mengatur agar masyarakat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Klungkung.

Dikatakan Suwirta, perbup itu diselaraskan dengan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, instruksi Menteri Dalam Negeri serta Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020. Dalam perbup itu masyarakat diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Yakni menggunakan alat pelindung diri,  seperti masker dan face shield saat berada di luar rumah, menjaga jarak ketika berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi penanganan Covid-19. “Harus tersedianya tempat mencuci tangan, adanya hand sanitizer di pintu masuk dan keluar, dan melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter, apabila pelaku usaha tersebut melanggar akan dikenankan sanksi,” tegas Suwirta.

Sanksi administratif bagi perorangan berupa penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan pemerintah daerah, dan atau membayar denda Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya Rp 1 juta. Apabila tidak membayar denda, maka dipublikasikan di media massa. Ketika masih saja membandel akan ada rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat atau instansi berwenang.

Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra menambahkan, perbup tersebut mulai berlaku setelah diundangkan, Selasa (1/9) lalu. Namun ditegaskannya, pemerintah tidak ujug-ujug mengenakan sanksi kepada yang melanggar. Masih diberikan ampun. “Kami persuasif dulu,” kata Winastra, Rabu (2/9).


SEMARAPURA, BALI EXPRESS –  Sebagai upaya mencegah meluasnya kasus Covid-19, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes). Suwirta mengatakan, perbup ini mengatur agar masyarakat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Klungkung.

Dikatakan Suwirta, perbup itu diselaraskan dengan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, instruksi Menteri Dalam Negeri serta Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020. Dalam perbup itu masyarakat diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Yakni menggunakan alat pelindung diri,  seperti masker dan face shield saat berada di luar rumah, menjaga jarak ketika berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi penanganan Covid-19. “Harus tersedianya tempat mencuci tangan, adanya hand sanitizer di pintu masuk dan keluar, dan melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter, apabila pelaku usaha tersebut melanggar akan dikenankan sanksi,” tegas Suwirta.

Sanksi administratif bagi perorangan berupa penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan pemerintah daerah, dan atau membayar denda Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya Rp 1 juta. Apabila tidak membayar denda, maka dipublikasikan di media massa. Ketika masih saja membandel akan ada rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat atau instansi berwenang.

Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra menambahkan, perbup tersebut mulai berlaku setelah diundangkan, Selasa (1/9) lalu. Namun ditegaskannya, pemerintah tidak ujug-ujug mengenakan sanksi kepada yang melanggar. Masih diberikan ampun. “Kami persuasif dulu,” kata Winastra, Rabu (2/9).


Most Read

Artikel Terbaru

/