alexametrics
29.8 C
Denpasar
Thursday, May 19, 2022

Programkan Bedah Rumah 464 Unit, Perkimta Anggarkan Rp 9,5 Miliar Lebih

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Anggaran sejumlah miliaran rupiah pun disiapkan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Anggaran tersebut disiapkan untuk bantuan rumah swadaya (BRS) dan bantuan perbaikan rumah akibat bencana alam.

Tahun 2022 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah merencanakan program penanganan bantuan bedah rumah sejumlah 464 unit. Dari jumlah tersebut,  sebagian besar diprioritaskan untuk penanganan perbaikan rumah akibat bencana alam yang terjadi dua tahun silam. Total anggaran yang disiapkan Rp 9,5 miliar lebih. “Tahun ini ada penanganan rumah Dinas Perkimta 464 unit, dimana terdiri dari empat sumber anggaran, yaitu bantuan rumah swadaya di bidang perumahan, bencana, kawasan permukiman dan dana alokasi khusus (DAK),” terang Kadis Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, akhir pekan lalu.

Dari 464 unit, sebanyak 158 unit merupakan penanganan bedah rumah untuk BRS atau Bantuan Rumah Swadaya. Anggarannya sejumlah Rp 3 miliar lebih. Kemudian 7 unit dari BRS Kawasan permukiman sebesar Rp 140 juta, penanganan bedah rumah akibat bencana sebanyak 204 unit dengan anggaran Rp 2 miliar lebih dan sebanyak 95 unit dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4 miliar lebih. Sehingga total anggaran BRS mencapai Rp 9,5 miliar lebih.

Bantuan tersebut akan disalurkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pihaknya menilai masyarakat yang telah masuk dalam DTKS adalah masyarakat yang terdata dengan valid dan benar-benar berpenghasilan rendah. Selain itu, penerima bantuan juga wajib memiliki lahan atau dipinjamkan lahan minimal 20 tahun pinjaman dan atas sepengetahuan Perbekel terkait serta masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. “Penerima bantuan rumah itu tidak bersifat pasif ya, swadaya itu bisa berupa tenaga atau bahan. Minimal yang bersangkutan berswadaya mengangkut bahan bangunan agar tidak pakai ongkos, jika tidak begitu maka biaya yang diberikan tidak akan cukup. Itu saja persyaratan umumnya,” terang Kadis Surattini.






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Anggaran sejumlah miliaran rupiah pun disiapkan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Anggaran tersebut disiapkan untuk bantuan rumah swadaya (BRS) dan bantuan perbaikan rumah akibat bencana alam.

Tahun 2022 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah merencanakan program penanganan bantuan bedah rumah sejumlah 464 unit. Dari jumlah tersebut,  sebagian besar diprioritaskan untuk penanganan perbaikan rumah akibat bencana alam yang terjadi dua tahun silam. Total anggaran yang disiapkan Rp 9,5 miliar lebih. “Tahun ini ada penanganan rumah Dinas Perkimta 464 unit, dimana terdiri dari empat sumber anggaran, yaitu bantuan rumah swadaya di bidang perumahan, bencana, kawasan permukiman dan dana alokasi khusus (DAK),” terang Kadis Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, akhir pekan lalu.

Dari 464 unit, sebanyak 158 unit merupakan penanganan bedah rumah untuk BRS atau Bantuan Rumah Swadaya. Anggarannya sejumlah Rp 3 miliar lebih. Kemudian 7 unit dari BRS Kawasan permukiman sebesar Rp 140 juta, penanganan bedah rumah akibat bencana sebanyak 204 unit dengan anggaran Rp 2 miliar lebih dan sebanyak 95 unit dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4 miliar lebih. Sehingga total anggaran BRS mencapai Rp 9,5 miliar lebih.

Bantuan tersebut akan disalurkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pihaknya menilai masyarakat yang telah masuk dalam DTKS adalah masyarakat yang terdata dengan valid dan benar-benar berpenghasilan rendah. Selain itu, penerima bantuan juga wajib memiliki lahan atau dipinjamkan lahan minimal 20 tahun pinjaman dan atas sepengetahuan Perbekel terkait serta masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. “Penerima bantuan rumah itu tidak bersifat pasif ya, swadaya itu bisa berupa tenaga atau bahan. Minimal yang bersangkutan berswadaya mengangkut bahan bangunan agar tidak pakai ongkos, jika tidak begitu maka biaya yang diberikan tidak akan cukup. Itu saja persyaratan umumnya,” terang Kadis Surattini.






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/