TABANAN, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan telah menyampaikan rekomendasinya terkait optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Namun program tersebut rupanya tidak berhenti sampai dengan terbitnya rekomendasi kepada pihak eksekutif saja.
Saat ini DPRD Tabanan menunggu tindak lanjut rekomendasi pada tahap awal. Salah satunya rencana kerja atau renja dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat yang menjadi leading sector perparkiran.
“Habis cuti bersama ini kami di Dewan harus sudah ada rencana kerja yang lengkap,” tegas Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Jumat (29/4) lalu.
Dia menambahkan, usai cuti bersama pihaknya akan menggelar rapat kerja lagi. Karena hasil rapat kerja pada Kamis (28/4) dirasa belum memadai. “Kami ingin sudah ada renja dari masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Dia menyebutkan, renja sebagai tindak lanjut rekomendasi yang disusun Pansus Optimalisasi Retribusi dan Pajak Parkir itu penting diketahui.
Salah satu untuk mengetahui berapa potensi pajak parkir dan retribusi parkir yang terdata sesuai temuan pansus beberapa lalu yang mungkin untuk digarap. Sehingga potensi pajak dan retribusi parkir tersebut bisa dimasukkan ke dalam revisi peraturan bupati agar ada landasan hukumnya.
“Sejauh ini baru Dishub yang sudah siap sampai ke materi revisi perbup,” tukasnya. Karena itulah, Dirga menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melaksanakan rapat kerja sehabis cuti bersama. Sehingga rencana optimalisasi pendapatan dari sektor perparkiran benar-benar tereksekusi.
“Karena setelah kerjaan di sini (parkir) selasai, kami akan lanjut ke optimalisasi PHR (pajak hotel dan restoran). Kami mau fokus sampai rekomendasi pansus yang kemarin benar-benar jalan. Kami tidak ingin rekomendasi yang sudah kami buat tidak ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Reporter: Chairul Amri Simabur
TABANAN, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan telah menyampaikan rekomendasinya terkait optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Namun program tersebut rupanya tidak berhenti sampai dengan terbitnya rekomendasi kepada pihak eksekutif saja.
Saat ini DPRD Tabanan menunggu tindak lanjut rekomendasi pada tahap awal. Salah satunya rencana kerja atau renja dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat yang menjadi leading sector perparkiran.
“Habis cuti bersama ini kami di Dewan harus sudah ada rencana kerja yang lengkap,” tegas Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Jumat (29/4) lalu.
Dia menambahkan, usai cuti bersama pihaknya akan menggelar rapat kerja lagi. Karena hasil rapat kerja pada Kamis (28/4) dirasa belum memadai. “Kami ingin sudah ada renja dari masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Dia menyebutkan, renja sebagai tindak lanjut rekomendasi yang disusun Pansus Optimalisasi Retribusi dan Pajak Parkir itu penting diketahui.
Salah satu untuk mengetahui berapa potensi pajak parkir dan retribusi parkir yang terdata sesuai temuan pansus beberapa lalu yang mungkin untuk digarap. Sehingga potensi pajak dan retribusi parkir tersebut bisa dimasukkan ke dalam revisi peraturan bupati agar ada landasan hukumnya.
“Sejauh ini baru Dishub yang sudah siap sampai ke materi revisi perbup,” tukasnya. Karena itulah, Dirga menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melaksanakan rapat kerja sehabis cuti bersama. Sehingga rencana optimalisasi pendapatan dari sektor perparkiran benar-benar tereksekusi.
“Karena setelah kerjaan di sini (parkir) selasai, kami akan lanjut ke optimalisasi PHR (pajak hotel dan restoran). Kami mau fokus sampai rekomendasi pansus yang kemarin benar-benar jalan. Kami tidak ingin rekomendasi yang sudah kami buat tidak ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Reporter: Chairul Amri Simabur
