alexametrics
26.8 C
Denpasar
Saturday, July 2, 2022

Aktivis Perlindungan Anak Adukan Pihak Perampas Tanahnya ke KPK

DENPASAR,BALI EXPRESS-Kasus tanah aktivis perlindungan perempuan dan anak, Siti Sapura alias Ipung kian panas. Pasalnya, sudah beberapa kali Ipung meminta pertanggungjawaban atas hilangnya tanah leluhurnya di kawasan kampung Bugis, Serangan, Denpasar tak kunjung mendapat respon positif.

Lantaran kasus yang berlarut itu, Ipung menyebutkan akan menempuh langkah hukum. “Saya ini masyarakat biasa, tidak punya apa-apa seperti diinjak-injak,”ungkap Ipung dalam keterangan persnya di kantornya, Kamis (2/6).

Langkah hukum yang akan dilakukan, sambung Ipung, mengadukan pihak atau oknum yang diduga bermain ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI atas dugaan adanya praktik korupsi proses pengambilalihan tanahnya.

Selain itu, ia juga mengadukan ke Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup. “Surat pengaduan kita kirim per hari ini, tembusan ke Kejati Bali, BPN Bali dan Ombudsman RI,”sebut Ipung.

Sementara Lurah Serangan dan Bendesa Adat Serangan disomasi dengan batas waktu tujuh hari sejak surat diterima. “Kalau sampai tujuh hari tidak diindahkan atau tidak ada tanggapan saya akan tutup jalan yang dibangun di atas tanah milik saya,”ujar Ipung berapi-api.

Ipung menyebutkan tanah yang dipersoalkan itu merupakan warisan dari orang tuanya. Hak atas tanah itu diperkuat keluarnya putusan PN Denpasar hingga Mahmah Agung.

Persoalan baru muncul saat keluarnya SK Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/575/HK/2014. SK tersebut mengacu pada surat berita acara tertanggal 2 Mei 2016 di Kantor Lurah Serangan tentang penyerahan tanah dari PT BTID selaku pihak pertama, dan I Made Sedana mewakili Desa Adat Serangan sebagai Pihak II.

Berdasar SK itu, tanah Ipung dibangun jalan raya di kawasan Serangan oleh Pemkot Denpasar.  Ipung juga merasa heran dengan Wali Kota Denpasar saat itu yang telah mengeluarkan SK pada tahun 2014.

Pasalnya, hal itu tidak sinkron dengan berita acara penyerahan pada tanggal 2 Mei 2016. Di mana di dalam SK Wali Kota tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud adalah Jalan Tukad Punggawa I.

Sementara Jalan Tukad Punggawa I telah diputus dengan Jalan Tukad Guming. Namun ketika masuk ke tanah miliknya, nama jalan menjadi Jalan Tukad Punggawa dan dipotong lagi dengan Jalan Tukad Penataran menuju Jalan Tukad Punggawa I di sebelah utara.

“Bapak-bapak yang terhormat Jero Bendesa, Lurah Serangan, Camat Denpasar Selatan dan Bapak Wali Kota sekarang, saya bukan masyarakat yang bodoh. Kalau Jalan Tukad Punggawa I itu jalan Pemkot, memang benar. Tapi kalau Jalan Tukad Punggawa tanpa I, itu punya Pemkot, itu darimana? Ini penyelundupan,” ucapnya.

“Siapa yang menerima upeti di sini, siapa yang menerima konpensasi di sini, siapa yang mewakili keluarga besar saya atau keluarga Daeng Abdul Kadir di sini, tentu saya berhak tahu. Karena saya yakin ada mafia dan siapa yang diuntungkan, yakni pasti yang mengeluarkan SK ini,” imbuh Ipung.

 






Reporter: Suharnanto

DENPASAR,BALI EXPRESS-Kasus tanah aktivis perlindungan perempuan dan anak, Siti Sapura alias Ipung kian panas. Pasalnya, sudah beberapa kali Ipung meminta pertanggungjawaban atas hilangnya tanah leluhurnya di kawasan kampung Bugis, Serangan, Denpasar tak kunjung mendapat respon positif.

Lantaran kasus yang berlarut itu, Ipung menyebutkan akan menempuh langkah hukum. “Saya ini masyarakat biasa, tidak punya apa-apa seperti diinjak-injak,”ungkap Ipung dalam keterangan persnya di kantornya, Kamis (2/6).

Langkah hukum yang akan dilakukan, sambung Ipung, mengadukan pihak atau oknum yang diduga bermain ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI atas dugaan adanya praktik korupsi proses pengambilalihan tanahnya.

Selain itu, ia juga mengadukan ke Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup. “Surat pengaduan kita kirim per hari ini, tembusan ke Kejati Bali, BPN Bali dan Ombudsman RI,”sebut Ipung.

Sementara Lurah Serangan dan Bendesa Adat Serangan disomasi dengan batas waktu tujuh hari sejak surat diterima. “Kalau sampai tujuh hari tidak diindahkan atau tidak ada tanggapan saya akan tutup jalan yang dibangun di atas tanah milik saya,”ujar Ipung berapi-api.

Ipung menyebutkan tanah yang dipersoalkan itu merupakan warisan dari orang tuanya. Hak atas tanah itu diperkuat keluarnya putusan PN Denpasar hingga Mahmah Agung.

Persoalan baru muncul saat keluarnya SK Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/575/HK/2014. SK tersebut mengacu pada surat berita acara tertanggal 2 Mei 2016 di Kantor Lurah Serangan tentang penyerahan tanah dari PT BTID selaku pihak pertama, dan I Made Sedana mewakili Desa Adat Serangan sebagai Pihak II.

Berdasar SK itu, tanah Ipung dibangun jalan raya di kawasan Serangan oleh Pemkot Denpasar.  Ipung juga merasa heran dengan Wali Kota Denpasar saat itu yang telah mengeluarkan SK pada tahun 2014.

Pasalnya, hal itu tidak sinkron dengan berita acara penyerahan pada tanggal 2 Mei 2016. Di mana di dalam SK Wali Kota tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud adalah Jalan Tukad Punggawa I.

Sementara Jalan Tukad Punggawa I telah diputus dengan Jalan Tukad Guming. Namun ketika masuk ke tanah miliknya, nama jalan menjadi Jalan Tukad Punggawa dan dipotong lagi dengan Jalan Tukad Penataran menuju Jalan Tukad Punggawa I di sebelah utara.

“Bapak-bapak yang terhormat Jero Bendesa, Lurah Serangan, Camat Denpasar Selatan dan Bapak Wali Kota sekarang, saya bukan masyarakat yang bodoh. Kalau Jalan Tukad Punggawa I itu jalan Pemkot, memang benar. Tapi kalau Jalan Tukad Punggawa tanpa I, itu punya Pemkot, itu darimana? Ini penyelundupan,” ucapnya.

“Siapa yang menerima upeti di sini, siapa yang menerima konpensasi di sini, siapa yang mewakili keluarga besar saya atau keluarga Daeng Abdul Kadir di sini, tentu saya berhak tahu. Karena saya yakin ada mafia dan siapa yang diuntungkan, yakni pasti yang mengeluarkan SK ini,” imbuh Ipung.

 






Reporter: Suharnanto

Most Read

Artikel Terbaru

/