alexametrics
29.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Pemprov Bali Bebaskan Pokok, Denda, dan Bunga BBNKB Sampai 18 Desember

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemprov Bali kembali mengeluarkan program keringanan bagi para pemilik kendaraan bermotor yang belum sempat melakukan balik nama, khususnya untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Program keringanan dalam bentuk penghapusan pokok, bunga, dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini mulai berlaku Senin (6/7). Program ini bakal berlaku sampai 18 Desember 2020 mendatang.

Keringanan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020. Karena itu, Jumat (3/7), program ini disosialisasikan ke seluruh UPT Samsat yang ada di Bali.

Sosialisasi berlangsung secara virtual dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali, dan disampaikan langsung Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, yang juga Ketua Tim Pembina Samsat Pemprov Bali.

Selain sekda, sosialisasi juga dihadiri Kepala Bapenda Bali Made Santha, perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasa Raharja, dan BPD Bali.

“Peraturan Gubernurnya sudah ditetapkan dan diundangkan. Keringanan ini berlaku dari 6 Juli 2020 sampai 18 Desember 2020,” ujar Dewa Indra.

Dia menjelaskan, ada beberapa latar belakang munculnya program keringanan ini. Pertama situasi ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 yang menurun.

Situasi ini sama dengan latar belakang program keringanan yang beberapa bulan lalu diluncurkan sebagaimana ketentuan Pergub 12 Tahun 2020, yakni penghapusan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB pertama yang masih akan berlangsung sampai Agustus 2020 mendatang.

Selain itu, sambung dia, di lapangan masih banyak kendaraan bermotor yang menggunakan plat dari daerah lain dan dipakai untuk aktivitas ekonomi di Bali. Serta ada juga peralihan kepemilikan karena proses jual beli, tetapi belum dibaliknamakan.

“Selain itu, kami di pemerintah daerah juga bisa mendapatkan database yang lebih lengkap lagi. Berapa sebenarnya jumlah kendaraan bermotor di Bali yang belum balik nama. Ini kan selalu jadi isu seksi. Banyak kendaraan berplat luar Bali, tapi belum balik nama dan dipakai bekerja di Bali,” imbuhnya.

Diakuinya, dari sisi fiskal, kebijakan ini memang tidak memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan daerah. Namun dari sisi ekonomi, kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Kebijakan ini kan dalam konteks situasi pandemi. Inilah insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Bahkan pemerintah pusat juga melakukan relaksasi. Meskipun dari sisi pendapatan negara berkurang. Tapi, kalau beban masyarakat bisa diringankan, ekonomi kan berputar. Ekonomi jalan, masyarakat dapat pendapatan,” jelasnya.

Karena itu, sambung dia, proses untuk mencapai pendapatan daerah harus dibarengi juga dengan kemudahan bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit akibat pandemi. “Kami rasa bisa sambil jalan. Antara mengejar pendapatan daerah dengan memberikan keringanan kepada masyarakat. Dan sejauh ini. Juli awal ini, realisasi pendapatan daerah ada di posisi 58 persen. Sekitar Rp 1,65 triliun,” beber Dewa Indra, didampingi Made Santha.

Dengan adanya program keringanan yang diberikan Pemprov Bali ini, pihaknya berharap masyarakat memanfaatkannya. Terlebih program ini berakhir pada pertengahan Desember 2020 mendatang. “Yang belum balik nama menggunakan plat Bali kami harapkan segera balik nama. Toh gratis,” tegasnya.

Disinggung mengenai efektivitas program penghapusan bunga dan denda BBNKB terhadap database jumlah kendaraan, Dewa Indra memberikan gambaran sesuai hasil razia gabungan selama tiga bulan jelang akhir 2019.

“Saat itu ditemukan 3.700 kendaraan yang semestinya balik nama, tapi belum dibaliknamakan. Itu artinya, (jumlahnya) sekarang ini masih di atas itu,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemprov Bali kembali mengeluarkan program keringanan bagi para pemilik kendaraan bermotor yang belum sempat melakukan balik nama, khususnya untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Program keringanan dalam bentuk penghapusan pokok, bunga, dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini mulai berlaku Senin (6/7). Program ini bakal berlaku sampai 18 Desember 2020 mendatang.

Keringanan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020. Karena itu, Jumat (3/7), program ini disosialisasikan ke seluruh UPT Samsat yang ada di Bali.

Sosialisasi berlangsung secara virtual dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali, dan disampaikan langsung Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, yang juga Ketua Tim Pembina Samsat Pemprov Bali.

Selain sekda, sosialisasi juga dihadiri Kepala Bapenda Bali Made Santha, perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasa Raharja, dan BPD Bali.

“Peraturan Gubernurnya sudah ditetapkan dan diundangkan. Keringanan ini berlaku dari 6 Juli 2020 sampai 18 Desember 2020,” ujar Dewa Indra.

Dia menjelaskan, ada beberapa latar belakang munculnya program keringanan ini. Pertama situasi ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 yang menurun.

Situasi ini sama dengan latar belakang program keringanan yang beberapa bulan lalu diluncurkan sebagaimana ketentuan Pergub 12 Tahun 2020, yakni penghapusan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB pertama yang masih akan berlangsung sampai Agustus 2020 mendatang.

Selain itu, sambung dia, di lapangan masih banyak kendaraan bermotor yang menggunakan plat dari daerah lain dan dipakai untuk aktivitas ekonomi di Bali. Serta ada juga peralihan kepemilikan karena proses jual beli, tetapi belum dibaliknamakan.

“Selain itu, kami di pemerintah daerah juga bisa mendapatkan database yang lebih lengkap lagi. Berapa sebenarnya jumlah kendaraan bermotor di Bali yang belum balik nama. Ini kan selalu jadi isu seksi. Banyak kendaraan berplat luar Bali, tapi belum balik nama dan dipakai bekerja di Bali,” imbuhnya.

Diakuinya, dari sisi fiskal, kebijakan ini memang tidak memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan daerah. Namun dari sisi ekonomi, kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Kebijakan ini kan dalam konteks situasi pandemi. Inilah insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Bahkan pemerintah pusat juga melakukan relaksasi. Meskipun dari sisi pendapatan negara berkurang. Tapi, kalau beban masyarakat bisa diringankan, ekonomi kan berputar. Ekonomi jalan, masyarakat dapat pendapatan,” jelasnya.

Karena itu, sambung dia, proses untuk mencapai pendapatan daerah harus dibarengi juga dengan kemudahan bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit akibat pandemi. “Kami rasa bisa sambil jalan. Antara mengejar pendapatan daerah dengan memberikan keringanan kepada masyarakat. Dan sejauh ini. Juli awal ini, realisasi pendapatan daerah ada di posisi 58 persen. Sekitar Rp 1,65 triliun,” beber Dewa Indra, didampingi Made Santha.

Dengan adanya program keringanan yang diberikan Pemprov Bali ini, pihaknya berharap masyarakat memanfaatkannya. Terlebih program ini berakhir pada pertengahan Desember 2020 mendatang. “Yang belum balik nama menggunakan plat Bali kami harapkan segera balik nama. Toh gratis,” tegasnya.

Disinggung mengenai efektivitas program penghapusan bunga dan denda BBNKB terhadap database jumlah kendaraan, Dewa Indra memberikan gambaran sesuai hasil razia gabungan selama tiga bulan jelang akhir 2019.

“Saat itu ditemukan 3.700 kendaraan yang semestinya balik nama, tapi belum dibaliknamakan. Itu artinya, (jumlahnya) sekarang ini masih di atas itu,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/