alexametrics
26.7 C
Denpasar
Friday, August 12, 2022

Bahas Pengantar Perubahan Perda Penyertaan Modal Dinilai Mendesak

SINGARAJA,BALI EXPRESS – Pihak Eksekutif berencana mengadakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Perseroan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali.

Uaya itu dilakukan agar ada payung hukum untuk bisa menambah Penyertaan Modal Daerah diberikan Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Penjamin Kredit Provinsi Bali sebesar Rp 1,2 miliar.

Menyikapi hal itu, Selasa, (2/8) Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengan Asisten dan Kabag Hukum Setda Buleleng.

Ketua Bapemperda I Nyoman Gede Wandira Adi, usai memimpin rapat menyatakan, pengajuan Ranperda Perubahan Penyertaan Modal yang diajukan oleh Eksekutif belum masuk Propemperda Masa Sidang I Tahun 2022-2023. Tetapi, mengingat Ranperda perubahan ini sangat mendesak, maka Bapemperda DPRD Buleleng akan membahasnya sehabis rapat Paripurna penetapan Perda masa sidang III.

Baca Juga :  Gianyar Siapkan 160 Rombel Pada PPDB SMP

“Ranperda perubahan penyertaan modal ini pada intinya tidak ada permasalah dari segi yuridis, tadi dari Bapemperda sudah meminta Asisten I dan Kabag Hukum untuk membuat kajian dari sisi sosial dan ekonomi sebelum dibahas pada rapat selanjutnya,” tandasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Ida Bagus Suadnyana, menyampaikan Ranperda perubahan penyertaan modal yang diajukan oleh Eksekutif ke Bapemperda DPRD Buleleng dalam rangka memperoleh ijin. “Karena tidak masuk dalam Propemperda Masa Sidang I Tahun 2022-2023,” singkatnya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Perseroan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali ini, mendesak untuk diajukan.

Baca Juga :  Omzet Menurun, Pedagang Pasar Badung Dapat Diskon Sewa Kios

Pasalnya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada perseroan terbatas lembaga penjamin kredit Provinsi Bali, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggelolaan Keuangan Daerah.






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA,BALI EXPRESS – Pihak Eksekutif berencana mengadakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Perseroan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali.

Uaya itu dilakukan agar ada payung hukum untuk bisa menambah Penyertaan Modal Daerah diberikan Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Penjamin Kredit Provinsi Bali sebesar Rp 1,2 miliar.

Menyikapi hal itu, Selasa, (2/8) Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengan Asisten dan Kabag Hukum Setda Buleleng.

Ketua Bapemperda I Nyoman Gede Wandira Adi, usai memimpin rapat menyatakan, pengajuan Ranperda Perubahan Penyertaan Modal yang diajukan oleh Eksekutif belum masuk Propemperda Masa Sidang I Tahun 2022-2023. Tetapi, mengingat Ranperda perubahan ini sangat mendesak, maka Bapemperda DPRD Buleleng akan membahasnya sehabis rapat Paripurna penetapan Perda masa sidang III.

Baca Juga :  Disangka Lubak, Sudayasa Tewas Tertembak Senapan Angin Temannya

“Ranperda perubahan penyertaan modal ini pada intinya tidak ada permasalah dari segi yuridis, tadi dari Bapemperda sudah meminta Asisten I dan Kabag Hukum untuk membuat kajian dari sisi sosial dan ekonomi sebelum dibahas pada rapat selanjutnya,” tandasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Ida Bagus Suadnyana, menyampaikan Ranperda perubahan penyertaan modal yang diajukan oleh Eksekutif ke Bapemperda DPRD Buleleng dalam rangka memperoleh ijin. “Karena tidak masuk dalam Propemperda Masa Sidang I Tahun 2022-2023,” singkatnya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Perseroan Terbatas Lembaga Penjaminan Kredit Provinsi Bali ini, mendesak untuk diajukan.

Baca Juga :  Dewan Buleleng Soroti Tenaga Kerja Asing di Celukan Bawang

Pasalnya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada perseroan terbatas lembaga penjamin kredit Provinsi Bali, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggelolaan Keuangan Daerah.






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/