alexametrics
27.6 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Marak Pembuat Arak Ilegal Kena Sidak, Ini Alur Distribusi Arak Resmi

DENPASAR, BALI EXPRESS –  Beberapa hari lalu Satpol PP Provinsi Bali melakukan sidak dan menyita bahan pembuat arak ilegal yang menggunakan gula pasir. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2022. Terlebih arak gula tidak baik untuk kesehatan.

 

Untuk itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Provinsi Bali, Ida Ayu Putu Kalpikawati, Rabu (3/8) menjelaskan bagaimana sebenarnya distribusi dan pemasaran arak yang legal di Bali.  “Sesuai dengan Pergub 1 Tahun 2020 yang diatur adalah tata kelola arak. Dalam Pergub itu yang diatur adalah arak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Bali, dalam bentuk buah,” paparnya.

 

Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan untuk memproduksi arak yang baik dan benar, harus melalui proses fermentasi dan destilasi. Sementara pada arak gula  yang ilegal memang melalui proses tersebut, namun bahan dasarnya gula pasir bukan dari tumbuh-tumbuhan.

Baca Juga :  Revisi Perda Retribusi Layanan Pasar Fokus Sistem Elektronik

 

“Jadi arak gula pasir bukan merupakan arak yang sebenarnya. Dasarnya dari gula, memang prosesnya hampir sama memang didestilasi. Jadi berbeda dengan yang ada di pergub kita, dan kita tahu untuk arak izinnya dulu tidak ada,” tegas Kalpikawati.

 

Sesuai Pergub, disebutkan pertama alurnya dari petani yang membuat arak lalu dibawa ke koperasi. Nantinya koperasi yang akan membawa ke perusahaan industri yang memiliki izin.  “Kan berjalan jadinya, jadi petani ini tidak langsung.  Namun memiliki wadah yakni koperasi yang membawa ke proses lebih lanjut, seperti dikemas botol dan diberikan izin edarnya,” imbuhnya.

 

Arak yang legal tentunya harus memiliki izin yang legal juga dari Bea Cukai setelah itu barulah arak dapat diedarkan. Jika izin legal tersebut tidak ada, maka arak tersebut tidak boleh beredar.

Baca Juga :  WNA Tidak Pakai Baju Tidur di ATM

 

“Untuk peredaran pasar arak dari industri tadi yang diajak kerjasama menjadi ke distributor dan sub distributor.  Lalu itu langsung ke agen, dan agen ini ada di daerah-daerah kabupaten atau kota,” paparnya.

 

Ditambahkannya dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2020 peran Disperindag adalah pada pembinaan dan pengawasan produksi arak. Dalam hal ini terdapat juga beberapa tim didalamnya yang bergerak, seperti Beacukai atau instansi lainnya yang terkait arak.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS –  Beberapa hari lalu Satpol PP Provinsi Bali melakukan sidak dan menyita bahan pembuat arak ilegal yang menggunakan gula pasir. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2022. Terlebih arak gula tidak baik untuk kesehatan.

 

Untuk itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Provinsi Bali, Ida Ayu Putu Kalpikawati, Rabu (3/8) menjelaskan bagaimana sebenarnya distribusi dan pemasaran arak yang legal di Bali.  “Sesuai dengan Pergub 1 Tahun 2020 yang diatur adalah tata kelola arak. Dalam Pergub itu yang diatur adalah arak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Bali, dalam bentuk buah,” paparnya.

 

Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan untuk memproduksi arak yang baik dan benar, harus melalui proses fermentasi dan destilasi. Sementara pada arak gula  yang ilegal memang melalui proses tersebut, namun bahan dasarnya gula pasir bukan dari tumbuh-tumbuhan.

Baca Juga :  WNA Tidak Pakai Baju Tidur di ATM

 

“Jadi arak gula pasir bukan merupakan arak yang sebenarnya. Dasarnya dari gula, memang prosesnya hampir sama memang didestilasi. Jadi berbeda dengan yang ada di pergub kita, dan kita tahu untuk arak izinnya dulu tidak ada,” tegas Kalpikawati.

 

Sesuai Pergub, disebutkan pertama alurnya dari petani yang membuat arak lalu dibawa ke koperasi. Nantinya koperasi yang akan membawa ke perusahaan industri yang memiliki izin.  “Kan berjalan jadinya, jadi petani ini tidak langsung.  Namun memiliki wadah yakni koperasi yang membawa ke proses lebih lanjut, seperti dikemas botol dan diberikan izin edarnya,” imbuhnya.

 

Arak yang legal tentunya harus memiliki izin yang legal juga dari Bea Cukai setelah itu barulah arak dapat diedarkan. Jika izin legal tersebut tidak ada, maka arak tersebut tidak boleh beredar.

Baca Juga :  Bali Express dan Sejumlah Organisasi Galang Aksi Peduli Pengungsi

 

“Untuk peredaran pasar arak dari industri tadi yang diajak kerjasama menjadi ke distributor dan sub distributor.  Lalu itu langsung ke agen, dan agen ini ada di daerah-daerah kabupaten atau kota,” paparnya.

 

Ditambahkannya dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2020 peran Disperindag adalah pada pembinaan dan pengawasan produksi arak. Dalam hal ini terdapat juga beberapa tim didalamnya yang bergerak, seperti Beacukai atau instansi lainnya yang terkait arak.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/