alexametrics
30.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Aturan Denda Bendesa Adat Kota Tabanan Tuai Polemik

TABANAN, BALI EXPRESS – Beredarnya sebuah gambar surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kota Tabanan di media sosial, memunculkan polemik di kalangan masyarakat. 

Bagaimana tidak, dalam surat bukti pelanggaran tersebut berisi tentang sejumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi mulai dari tidak menggunakan masker dengan denda Rp 100.000, melanggar jam buka atau tutup untuk warung tradisional Rp 100.000, dan toko modern dikenakan denda Rp 500.000. 

Kemudian yang melanggar jam malam, bertamu lewat jam, yang bertamu maupun tuan rumah dikenakan denda masing-masing Rp 250.000, dan keluyuran lewat jam juga dikenakan denda Rp 250.000.

Tak sedikit masyarakat yang merasa jika aturan tersebut sangat memberatkan, sebab banyak masyarakat yang masih harus berada diluar rumah di atas pukul 22.00 Wita untuk bekerja. 

Terkait hal tersebut, Bendesa Adat Kota Tabanan I Gusti Gede Ngurah Siwa Genta, mengatakan, sanksi aturan yang dibuat Desa Adat Kota Tabanan terkait Pararem Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 itu, rencananya diterapkan mulai tanggal 1 September 2020, kemudian direvisi akan diterapkan di tanggal 9 September 2020 bersamaa dengan aturan  penerapan denda masker dari Provinsi Bali. 

“Awalnya tanggal 1 September itu rencana kita mulai penerapan sosialiasi terkait penegakan sanksi terhadap yang melanggar,” ungkapnya Rabu (2/9).

Namun, kata dia, sanksi yang diterapkan tersebut bersifat fleksibel, misalnya masyarakat yang masih berada diluar rumah lewat pukul 22.00 Wita karena memiliki kepentingan mendesak ataupun pulang kerja tidak akan dikenakan sanksi. “Nah yang kita kenakan denda adalah masyarakat yang kedapatan keluar rumah lewat pukul 22.00 Wita tanpa tujuan yang jelas,” lanjutnya.

Disamping mengatur tentang jam malam, pihaknya juga mengatur pembatasan jam operasional terhadap pedagang tradisional dan toko modern sampai pukul 22.00 Wita. Dimana hal itu, menurutnya telah disesuaikan dengan aturan Perbup yang masih berlaku saat ini. “Artinya kita tetapkan sesuai aturan yang ada, ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kerumunan,” sambungnya.

Kata dia, pararem yang telah dibuat ini telah disahkan pada tanggal 19 Juni oleh DPMA (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat) Provinsi Bali. Dan, setelah diterima langsung disosialisasikan ke 24 banjar adat di Desa Adat Kota Tabanan. Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh satgas di masing-masing banjar adat.

“Pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung akan ditindak di tempat.  Sanksi untuk toko modern akan disidang oleh satgas. Jadi, penerapan sanksi masih fleksibel, kita tidak ingin ada yang kena sebenarnya. Sanksi dibuat agar masyarakat selalu mengingat akan protokol kesehatan,” dalihnya.

Sedangkan uang denda yang masuk ke Desa Adat Kota Tabanan akan digunakanbsebagai subsidi untuk kegiatan yang dilakukan Satgas Gotong Royong. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Beredarnya sebuah gambar surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kota Tabanan di media sosial, memunculkan polemik di kalangan masyarakat. 

Bagaimana tidak, dalam surat bukti pelanggaran tersebut berisi tentang sejumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi mulai dari tidak menggunakan masker dengan denda Rp 100.000, melanggar jam buka atau tutup untuk warung tradisional Rp 100.000, dan toko modern dikenakan denda Rp 500.000. 

Kemudian yang melanggar jam malam, bertamu lewat jam, yang bertamu maupun tuan rumah dikenakan denda masing-masing Rp 250.000, dan keluyuran lewat jam juga dikenakan denda Rp 250.000.

Tak sedikit masyarakat yang merasa jika aturan tersebut sangat memberatkan, sebab banyak masyarakat yang masih harus berada diluar rumah di atas pukul 22.00 Wita untuk bekerja. 

Terkait hal tersebut, Bendesa Adat Kota Tabanan I Gusti Gede Ngurah Siwa Genta, mengatakan, sanksi aturan yang dibuat Desa Adat Kota Tabanan terkait Pararem Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 itu, rencananya diterapkan mulai tanggal 1 September 2020, kemudian direvisi akan diterapkan di tanggal 9 September 2020 bersamaa dengan aturan  penerapan denda masker dari Provinsi Bali. 

“Awalnya tanggal 1 September itu rencana kita mulai penerapan sosialiasi terkait penegakan sanksi terhadap yang melanggar,” ungkapnya Rabu (2/9).

Namun, kata dia, sanksi yang diterapkan tersebut bersifat fleksibel, misalnya masyarakat yang masih berada diluar rumah lewat pukul 22.00 Wita karena memiliki kepentingan mendesak ataupun pulang kerja tidak akan dikenakan sanksi. “Nah yang kita kenakan denda adalah masyarakat yang kedapatan keluar rumah lewat pukul 22.00 Wita tanpa tujuan yang jelas,” lanjutnya.

Disamping mengatur tentang jam malam, pihaknya juga mengatur pembatasan jam operasional terhadap pedagang tradisional dan toko modern sampai pukul 22.00 Wita. Dimana hal itu, menurutnya telah disesuaikan dengan aturan Perbup yang masih berlaku saat ini. “Artinya kita tetapkan sesuai aturan yang ada, ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kerumunan,” sambungnya.

Kata dia, pararem yang telah dibuat ini telah disahkan pada tanggal 19 Juni oleh DPMA (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat) Provinsi Bali. Dan, setelah diterima langsung disosialisasikan ke 24 banjar adat di Desa Adat Kota Tabanan. Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh satgas di masing-masing banjar adat.

“Pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung akan ditindak di tempat.  Sanksi untuk toko modern akan disidang oleh satgas. Jadi, penerapan sanksi masih fleksibel, kita tidak ingin ada yang kena sebenarnya. Sanksi dibuat agar masyarakat selalu mengingat akan protokol kesehatan,” dalihnya.

Sedangkan uang denda yang masuk ke Desa Adat Kota Tabanan akan digunakanbsebagai subsidi untuk kegiatan yang dilakukan Satgas Gotong Royong. 


Most Read

Artikel Terbaru

/