alexametrics
24.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Tekankan Disiplin Prokes, Satpol PP Badung Mulai Penertiban

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung mulai melakukan sidak terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes), pada Kamis (3/9) sore. Tim yustitusi bersama Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum bersama instansi terkait, seperti TNI dan Polri melaksanakan penertiban secara serentak. Dimulai dari wilayah Kecamatan Kuta Utara.
Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengatakan, sidak menyasar tempat umum. Mulai pasar tradisional, toko modern, pusat perbelanjaan, mal, sekolah, kantor, hingga jalan raya. “Hari ini (kemarin) kami bersama-sama melakukan penertiban,” ungkapnya saat dikonfirmasi.
Mengenai data pelanggar yang ditangani, Suryanegara mengatakan, masih direkap. Sebab kegiatan dimulai sekitar pukul 17.00.

Kegiatan tersebut, menurut Suryanegara, akan dilaksanakan secara rutin. Harapannya masyarakat benar-benar disiplin dalam menjalankan prokes sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Seperti Jumat (4/9), pihaknya bakal menyasar Kecamatan Kuta, berlanjut 7 September serentak di seluruh Badung dan Bali. “Hal ini sesuai surat Sekda Bali untuk penertiban secara serentak di seluruh Bali terkait penerapan dan penegakan disiplin prokes,” terangnya.
Setelah jadwal penertiban serentak usai, pejabat asal Denpasar ini akan melakukan sidak rutin di masing-masing kecamatan. Penertiban dilakukan bersama perangkat daerah terkait. Seperti TNI, Polri, Satgas Covid Desa Adat, dan relawan, untuk mengawasi penerapan disiplin prokes. Penertiban akan dilaksanakan minimal dua kali seminggu. “Kami akan mengawasi penerapan disiplin prokes, karena untuk penegakan hukumnya hanya diberikan kepada Satpol PP,” terangnya.
Kendati demikian, Satgas Desa Adat dapat mengenakan sanksi denda berdasar awig-awig atau perarem. Sebab, dalam Perbup Nomor 52, ada peluang desa adat memberi sanksi kepada pelanggar sesuai aturan desa. “Tetap kami yang menegakkan hukum termasuk pengenaan denda administratif. Tetapi kepada desa adat pun dibolehkan mengenakan denda terhadap pelanggar, tapi harus berdasar perarem atau awig-awig desa adat setempat. Artinya hukum positif memberi peluang desa adat untuk memberi sanksi, karena prinsipnya adalah agar masyarakat sadar untuk berpartisipasi arti pentingnya prokes dan segera bisa keluar dari wabah Covid-19,” paparnya.
Seperti diketahui, dalam Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020 tertuang sanksi bagi pelanggar, yakni berupa administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1), salah satunya disebutkan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung mulai melakukan sidak terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes), pada Kamis (3/9) sore. Tim yustitusi bersama Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum bersama instansi terkait, seperti TNI dan Polri melaksanakan penertiban secara serentak. Dimulai dari wilayah Kecamatan Kuta Utara.
Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengatakan, sidak menyasar tempat umum. Mulai pasar tradisional, toko modern, pusat perbelanjaan, mal, sekolah, kantor, hingga jalan raya. “Hari ini (kemarin) kami bersama-sama melakukan penertiban,” ungkapnya saat dikonfirmasi.
Mengenai data pelanggar yang ditangani, Suryanegara mengatakan, masih direkap. Sebab kegiatan dimulai sekitar pukul 17.00.

Kegiatan tersebut, menurut Suryanegara, akan dilaksanakan secara rutin. Harapannya masyarakat benar-benar disiplin dalam menjalankan prokes sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Seperti Jumat (4/9), pihaknya bakal menyasar Kecamatan Kuta, berlanjut 7 September serentak di seluruh Badung dan Bali. “Hal ini sesuai surat Sekda Bali untuk penertiban secara serentak di seluruh Bali terkait penerapan dan penegakan disiplin prokes,” terangnya.
Setelah jadwal penertiban serentak usai, pejabat asal Denpasar ini akan melakukan sidak rutin di masing-masing kecamatan. Penertiban dilakukan bersama perangkat daerah terkait. Seperti TNI, Polri, Satgas Covid Desa Adat, dan relawan, untuk mengawasi penerapan disiplin prokes. Penertiban akan dilaksanakan minimal dua kali seminggu. “Kami akan mengawasi penerapan disiplin prokes, karena untuk penegakan hukumnya hanya diberikan kepada Satpol PP,” terangnya.
Kendati demikian, Satgas Desa Adat dapat mengenakan sanksi denda berdasar awig-awig atau perarem. Sebab, dalam Perbup Nomor 52, ada peluang desa adat memberi sanksi kepada pelanggar sesuai aturan desa. “Tetap kami yang menegakkan hukum termasuk pengenaan denda administratif. Tetapi kepada desa adat pun dibolehkan mengenakan denda terhadap pelanggar, tapi harus berdasar perarem atau awig-awig desa adat setempat. Artinya hukum positif memberi peluang desa adat untuk memberi sanksi, karena prinsipnya adalah agar masyarakat sadar untuk berpartisipasi arti pentingnya prokes dan segera bisa keluar dari wabah Covid-19,” paparnya.
Seperti diketahui, dalam Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020 tertuang sanksi bagi pelanggar, yakni berupa administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1), salah satunya disebutkan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta.


Most Read

Artikel Terbaru

/