alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

PBB Belum Optimal, Komisi III Datangi BPN Buleleng

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Buleleng dinilai belum optimal. Kondisi inipun mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Buleleng. Rombongan dewan ini langsung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng untuk mendapat penjelasan,Senin (3/8).

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ni luh Marleni, menjelaskan, banyak persoalan pertanahan yang terjadi di Buleleng. Persoalan inipun berimbas terhadap kurang optimalnya perolehan pendapatan daerah dari sektor PBB.

Sebelum bertandang ke kantor BPN, Marleni menyebut Komisi III telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penggelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng terkait dengan penerimaan daerah dari sektor PBB.

“Kami di Komisi III kali ini melakukan hearing dengan BPN Buleleng. Selain itu, juga kami ingin mengetahui data terkait dengan zonasi yang menjadi dasar penentuan NJOP bagi Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Buleleng,” ujar Luh Marleni.

Baca Juga :  DK PBB akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat Terkait Ukraina

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi menegaskan, kedatangan Komisi III ke BPN Buleleng untuk mengetahui jumlah sertifikat yang dikeluarkan BPN Buleleng sampai dengan Juli 2020 ini. Sehingga, DPRD Buleleng mempunyai gambaran riil tentang potensi pendapatan daerah dari sektor PBB.

Kurang optimalnya pendapatn dari sektor PBB, diakui lantaran banyak tanah milik masyarakat yang belum disertifikatkan. Masyarakat kerap beranggapan jika mengurus sertifikat tanah sangat sulit. Sehingga mereka enggan mengurusnya terlebih biayanya sangat tinggi.

“Kami berharap agar semua tanah-tanah yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng sudah memiliki sertifikat, sehingga otomatis masyarakat sudah memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Jadi, kami punya gambaran jelas berapa pendapatan daerah dari sektor PBB,” ujar Wandira Adi.

Baca Juga :  Gerak Cepat Sikapi Laporan Giri, Polda Cek 7 Beach Club di Ungasan

Sementara itu, Kepala BPN Buleleng, Komang Widana menjelaskan, pihaknya sudah berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng dalam hal pendataan. Terlebih saat ini sudah terdapat sistem host to host per 15 Juni lalu. “Jadi, data di BPN sudah terkoneksi di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng,” jelas Widana.

Widana menyebut, sejauh ini BPN Buleleng  sudah menerbitkan 273.456 sertifikat tanah sampai bulan Juli 2020. Kurang lebih target setiap bulan menerbitkan 100 sertifikat baru. “Proses pengurusan sertifikat tanah, tidak terlalu susah asal semua persyaratan terpenuhi. Terlebih dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) jadi tanpa dipungut biaya,” pungkas Widana.


SINGARAJA, BALI EXPRESS-Pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Buleleng dinilai belum optimal. Kondisi inipun mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Buleleng. Rombongan dewan ini langsung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng untuk mendapat penjelasan,Senin (3/8).

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ni luh Marleni, menjelaskan, banyak persoalan pertanahan yang terjadi di Buleleng. Persoalan inipun berimbas terhadap kurang optimalnya perolehan pendapatan daerah dari sektor PBB.

Sebelum bertandang ke kantor BPN, Marleni menyebut Komisi III telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penggelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng terkait dengan penerimaan daerah dari sektor PBB.

“Kami di Komisi III kali ini melakukan hearing dengan BPN Buleleng. Selain itu, juga kami ingin mengetahui data terkait dengan zonasi yang menjadi dasar penentuan NJOP bagi Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Buleleng,” ujar Luh Marleni.

Baca Juga :  DK PBB akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat Terkait Ukraina

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi menegaskan, kedatangan Komisi III ke BPN Buleleng untuk mengetahui jumlah sertifikat yang dikeluarkan BPN Buleleng sampai dengan Juli 2020 ini. Sehingga, DPRD Buleleng mempunyai gambaran riil tentang potensi pendapatan daerah dari sektor PBB.

Kurang optimalnya pendapatn dari sektor PBB, diakui lantaran banyak tanah milik masyarakat yang belum disertifikatkan. Masyarakat kerap beranggapan jika mengurus sertifikat tanah sangat sulit. Sehingga mereka enggan mengurusnya terlebih biayanya sangat tinggi.

“Kami berharap agar semua tanah-tanah yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng sudah memiliki sertifikat, sehingga otomatis masyarakat sudah memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Jadi, kami punya gambaran jelas berapa pendapatan daerah dari sektor PBB,” ujar Wandira Adi.

Baca Juga :  HKTI Bali dan Kembang Bantu Sembako Petani Subak Mertasari

Sementara itu, Kepala BPN Buleleng, Komang Widana menjelaskan, pihaknya sudah berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng dalam hal pendataan. Terlebih saat ini sudah terdapat sistem host to host per 15 Juni lalu. “Jadi, data di BPN sudah terkoneksi di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng,” jelas Widana.

Widana menyebut, sejauh ini BPN Buleleng  sudah menerbitkan 273.456 sertifikat tanah sampai bulan Juli 2020. Kurang lebih target setiap bulan menerbitkan 100 sertifikat baru. “Proses pengurusan sertifikat tanah, tidak terlalu susah asal semua persyaratan terpenuhi. Terlebih dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) jadi tanpa dipungut biaya,” pungkas Widana.


Most Read

Artikel Terbaru

/