alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Pedapatan Daerah Merosot, TPP PNS di Bangli Terancam Ditunda

BANGLI, BALI EXPRESS- Covid-19 membuat Pemkab Bangli kesulitan masalah keuangan. Pendapatan daerah merosot. Salah satu dampaknya adalah pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) PNS di Kabupaten Bangli. Pembayaran TPP untuk  Oktober, November, Desember terancam ditunda. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi III DPRD Bangli dengan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Selasa (4/8).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III I Made Natis hanya dihadiri dua anggotanya, yaitu I Made Sudiasa dan I Ketut Suastika. Dari BPKAD hadir Kepala BKPAD I Ketut Riang. Terkait TPP, Suastika mengingatkan BKPAD agar tidak gampangan menunda pembayaran TPP.

Tidak jauh beda dengan Suastika, anggota lainnya, Sudiasa juga mengingatkan agar BKPAD cermat menghitung keuangan supaya penghasilan PNS tidak dipotong-potong maupun terjadi penundaan pembayaran.

Ditemui usia rapat kerja, Sudiasa menegaskan, kenyataan yang dia lihat di lapangan, banyak pegawai mengeluh dengan pemotongan 20 persen TPP 20 yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan ini. Apalagi TPP Oktober, November, Desember terancam dibayar tidak tepat waktu. “Bagaimana caranya, harus diupayakan supaya klir,” pinta Sudiasa.

Baca Juga :  Alit Sutarya Tegaskan Desak Wiratningsih Bukan Istrinya

Di hadapan anggota dewan I Ketut Riang menegaskan, pihaknya harus menerapkan konsep kehatian-hatian dalam menyusun keuangan, karena kondisi keuangan daerah seret.

Terkait soal TPP, Riang yang diwawancara usai rapat kerja membeberkan, pandemi Covid-19 tidak hanya TPP yang menjadi objek refocusing, namun masih banyak  kegiatan lain.

Khusus soal TPP, Riang mengatakan, sudah melakukan pemotongan 20 persen TPP pegawai, yakni mulai Juni-Desember 2020.  Karena kondisi keuangan pada APBD perubahan 2020 seret, pembayaran TPP untuk tiga bulan, yaitu Oktober-Desember juga terancam ditunda secara keseluruhan. Tidak sebatas dipotong 20 persen sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

“Berdasarkan pendapatan, rasa-rasanya untuk TPP tetap pada posisi kami tidak bisa bayar dari bulan Oktober, November Desember. Ada dana, tetapi tidak bisa menutupi bayar TPP,” ungkap Riang. Ia pun kembali menegaskan bahwa hitung-hitungan itu masih bersifat sementara. Jika nanti ada uang, maka TPP tiga bulan tersebut tetap dibayar. Untuk pembayaran TPP, pemerintah merogoh anggaran hampir Rp 9 miliar per bulan.

Baca Juga :  Utamakan Prokes, Pelantikan PAW dan Ketua Dewan Bangli Dibatasi

Seandainya TPP selama tiga bulan tidak bisa dibayar pada bulan itu, maka dirancang dilunasi pada APBD 2021. “Kalau nanti ada penghasilan baru, itu diutamakan. Pedalem (kasihan) pegawai, nak isi perut to,” tandas pejabat asal Desa Belantih, Kecamatan Kintamani ini.


BANGLI, BALI EXPRESS- Covid-19 membuat Pemkab Bangli kesulitan masalah keuangan. Pendapatan daerah merosot. Salah satu dampaknya adalah pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) PNS di Kabupaten Bangli. Pembayaran TPP untuk  Oktober, November, Desember terancam ditunda. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi III DPRD Bangli dengan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Selasa (4/8).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III I Made Natis hanya dihadiri dua anggotanya, yaitu I Made Sudiasa dan I Ketut Suastika. Dari BPKAD hadir Kepala BKPAD I Ketut Riang. Terkait TPP, Suastika mengingatkan BKPAD agar tidak gampangan menunda pembayaran TPP.

Tidak jauh beda dengan Suastika, anggota lainnya, Sudiasa juga mengingatkan agar BKPAD cermat menghitung keuangan supaya penghasilan PNS tidak dipotong-potong maupun terjadi penundaan pembayaran.

Ditemui usia rapat kerja, Sudiasa menegaskan, kenyataan yang dia lihat di lapangan, banyak pegawai mengeluh dengan pemotongan 20 persen TPP 20 yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan ini. Apalagi TPP Oktober, November, Desember terancam dibayar tidak tepat waktu. “Bagaimana caranya, harus diupayakan supaya klir,” pinta Sudiasa.

Baca Juga :  Kalangan Terdidik Dominasi Pengangguran Terbuka di Bali

Di hadapan anggota dewan I Ketut Riang menegaskan, pihaknya harus menerapkan konsep kehatian-hatian dalam menyusun keuangan, karena kondisi keuangan daerah seret.

Terkait soal TPP, Riang yang diwawancara usai rapat kerja membeberkan, pandemi Covid-19 tidak hanya TPP yang menjadi objek refocusing, namun masih banyak  kegiatan lain.

Khusus soal TPP, Riang mengatakan, sudah melakukan pemotongan 20 persen TPP pegawai, yakni mulai Juni-Desember 2020.  Karena kondisi keuangan pada APBD perubahan 2020 seret, pembayaran TPP untuk tiga bulan, yaitu Oktober-Desember juga terancam ditunda secara keseluruhan. Tidak sebatas dipotong 20 persen sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

“Berdasarkan pendapatan, rasa-rasanya untuk TPP tetap pada posisi kami tidak bisa bayar dari bulan Oktober, November Desember. Ada dana, tetapi tidak bisa menutupi bayar TPP,” ungkap Riang. Ia pun kembali menegaskan bahwa hitung-hitungan itu masih bersifat sementara. Jika nanti ada uang, maka TPP tiga bulan tersebut tetap dibayar. Untuk pembayaran TPP, pemerintah merogoh anggaran hampir Rp 9 miliar per bulan.

Baca Juga :  Alit Sutarya Tegaskan Desak Wiratningsih Bukan Istrinya

Seandainya TPP selama tiga bulan tidak bisa dibayar pada bulan itu, maka dirancang dilunasi pada APBD 2021. “Kalau nanti ada penghasilan baru, itu diutamakan. Pedalem (kasihan) pegawai, nak isi perut to,” tandas pejabat asal Desa Belantih, Kecamatan Kintamani ini.


Most Read

Artikel Terbaru

/