26.5 C
Denpasar
Sunday, April 2, 2023

Pinjaman Disetujui Pusat, Gianyar Tambah Utang 343 Miliar

GIANYAR, BALI EXPRESS – Pemkab Gianyar resmi menambah utang dengan meminjam kepada Kementerian Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 343 Miliar. Dengan demikian total utang Pemkab Gianyar mencapai Rp 750 Miliar. Sebelumnya sebelumnya Pemkab Gianyar juga telah memiliki utang di Bank BPD Bali.

Pinjaman itu secara seremonial ditandatangani oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, di Gedung Comand Center, Kantor Bupati Gianyar, Rabu (4/8). Penandatangan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Sekda Gianyar, Kepala Bappeda Gianyar dan Kepala BPKAD Gianyar.

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta mengatakan bahwa dengan adanya tambahan pinjaman sebesar Rp 343 Miliar di PT. SMI, maka total utang Pemkab Gianyar mencapai sekitar Rp 750 Miliar. “Karena sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BPD Gianyar dan sekarang PT SMI,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pinjaman di Bank BPD Bali sebelumnya digunakan untuk membangun insfrastuktur, seperti Pasar Umum Gianyar dan RSU Payangan. Sedangkan pinjaman ke PT SMI akan digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya, melanjutkan pembangunan di RSU Payangan, hingga membangun jembatan. Serta sisanya ada di dunia pendidikan dan bidang lainnya.

Baca Juga :  Dewan Dorong Stimulus Untuk Pedagang Pasar Blahbatuh Tepat Sasaran

Menurut Tagel, DPRD Gianyar menyetujui pengajuan pinjaman karena tidak memungkinkan membangun menggunakan APBD Gianyar. Apalagi pendapatan Gianyar yang mengandalkan pariwisata terjun bebas akibat pandemi Covid-19. “Kalau dari PAD masih jauh. Sampai saat ini di bawah Rp 200 Miliar. Satu-satunya pinjaman dengan memanfaatkan pola padat karya,” imbuhnya.

Politisi PDIP tersebut menambahkan jika dana pinjaman dari PT SMI bisa dilunasi selama 8 tahun. “Untuk dua tahun terakhir, tidak bayar. Selanjutnya bayar sampai delapan tahun ke depan,” sambungnya.

Untuk skema pembayaran, pihaknya menghitung jika pinjaman akan dibayar setiap tahun. Sedangkan mengenai kegunaan dan porsi dana pinjaman tersebut, kata dia teknisnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar. “Untuk apa saja dana pinjaman itu teknisnya ada di BPKAD Gianyar. Minggu depan sudah harus diamprah,” bebernya.

Baca Juga :  Banyak Usaha Tunggak Pajak, Pemkab Gianyar Beri Tax Incentive

Kata Tagel, pinjaman dari PT SMI ini diberikan secara selektif. Dan Gianyar menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan pinjaman karena sangat terdampak pandemi Covid-19. “Banyak daerah yang mengususlkan tapi PT SMI selektif. Karena terdampak besar, maka dipercayakan ke Gianyar, dengan harapan pembangunan bisa dilaksanakan,” lanjut Tagel.

Dengan pinjaman tersebut, pihaknya berharap masyarakat kecil ikut terdampak perputaran pinjaman tersebut. “Pedagang lokal, penjual batu, pasir, bisa tersalurkan,” ujarnya. 

Terakhir Tagel mengajak masyarakat Gianyar ikut mengawal dan mengawasi penggunaan dana pinjaman tersebut. “Seluruh lapisan masyarakat, baik wartawan, LSM, bersama DPRD harus ikut mengawal dan mengawasi penggunaan dana tersebut,” pungkasnya. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Pemkab Gianyar resmi menambah utang dengan meminjam kepada Kementerian Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 343 Miliar. Dengan demikian total utang Pemkab Gianyar mencapai Rp 750 Miliar. Sebelumnya sebelumnya Pemkab Gianyar juga telah memiliki utang di Bank BPD Bali.

Pinjaman itu secara seremonial ditandatangani oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, di Gedung Comand Center, Kantor Bupati Gianyar, Rabu (4/8). Penandatangan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Sekda Gianyar, Kepala Bappeda Gianyar dan Kepala BPKAD Gianyar.

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta mengatakan bahwa dengan adanya tambahan pinjaman sebesar Rp 343 Miliar di PT. SMI, maka total utang Pemkab Gianyar mencapai sekitar Rp 750 Miliar. “Karena sebelumnya sudah ada pinjaman di Bank BPD Gianyar dan sekarang PT SMI,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pinjaman di Bank BPD Bali sebelumnya digunakan untuk membangun insfrastuktur, seperti Pasar Umum Gianyar dan RSU Payangan. Sedangkan pinjaman ke PT SMI akan digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya, melanjutkan pembangunan di RSU Payangan, hingga membangun jembatan. Serta sisanya ada di dunia pendidikan dan bidang lainnya.

Baca Juga :  Banyak Usaha Tunggak Pajak, Pemkab Gianyar Beri Tax Incentive

Menurut Tagel, DPRD Gianyar menyetujui pengajuan pinjaman karena tidak memungkinkan membangun menggunakan APBD Gianyar. Apalagi pendapatan Gianyar yang mengandalkan pariwisata terjun bebas akibat pandemi Covid-19. “Kalau dari PAD masih jauh. Sampai saat ini di bawah Rp 200 Miliar. Satu-satunya pinjaman dengan memanfaatkan pola padat karya,” imbuhnya.

Politisi PDIP tersebut menambahkan jika dana pinjaman dari PT SMI bisa dilunasi selama 8 tahun. “Untuk dua tahun terakhir, tidak bayar. Selanjutnya bayar sampai delapan tahun ke depan,” sambungnya.

Untuk skema pembayaran, pihaknya menghitung jika pinjaman akan dibayar setiap tahun. Sedangkan mengenai kegunaan dan porsi dana pinjaman tersebut, kata dia teknisnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar. “Untuk apa saja dana pinjaman itu teknisnya ada di BPKAD Gianyar. Minggu depan sudah harus diamprah,” bebernya.

Baca Juga :  Soal Rekrutmen P3K, Dewan Badung Terima Aspirasi KKG Bahasa Inggris

Kata Tagel, pinjaman dari PT SMI ini diberikan secara selektif. Dan Gianyar menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan pinjaman karena sangat terdampak pandemi Covid-19. “Banyak daerah yang mengususlkan tapi PT SMI selektif. Karena terdampak besar, maka dipercayakan ke Gianyar, dengan harapan pembangunan bisa dilaksanakan,” lanjut Tagel.

Dengan pinjaman tersebut, pihaknya berharap masyarakat kecil ikut terdampak perputaran pinjaman tersebut. “Pedagang lokal, penjual batu, pasir, bisa tersalurkan,” ujarnya. 

Terakhir Tagel mengajak masyarakat Gianyar ikut mengawal dan mengawasi penggunaan dana pinjaman tersebut. “Seluruh lapisan masyarakat, baik wartawan, LSM, bersama DPRD harus ikut mengawal dan mengawasi penggunaan dana tersebut,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru