alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Fraksi Badung Gede Setujui KUA-PPAS dan 4 Ranperda Jadi Perda

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (3/8), Fraksi Badung Gede DPRD Badung mengaku sepakat dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Fraksi yang merupakan gabungan Partai Demokrat dan Gerindra di DPRD Badung ini juga setuju empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Perda. Mulai dari Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan dan Ranperda tentang Penetapan Desa.

Bendahara Fraksi Badung Gede, I Gede Aryantha saat membacakan PU, menyampaikan pada prinsipnya Fraksi Badung Gede setuju empat ranperda tersebut untuk disahkan. “Kami mengapresiasi kebijakan tersebut (empat Ranperda) untuk disahkan,” ujar Aryantha.

Baca Juga :  DPRD Badung Apresiasi Opini WTP 8 Kali, Suyasa Sebut Giri Prasta Taat Asas

Selanjutnya mengenai dokumen penganggaran daerah yang dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS 2023, Gede Aryantha juga memberikan apresiasi kepada pemerintah. Pasalnya, pendapatan daerah dirancang naik 29,63 persen dari APBD induk tahun 2022. Termasuk PAD yang dirancang mengalami peningkatan sebesar 51,46 persen dari APBD Induk 2022.

Peningkatan ini pun dianggap positif dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

“Rancangan belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 19,13 persen  yang akan berdampak positif dalam pelaksanaan semua kewajiban daerah yang diakui serta terhindar dari inefisiensi agar tetap dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan clean government,” ungkapnya.

Selanjutnya dipaparkan pada tahun anggaran 2023, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Seperti bidang pangan, sandang dan papan, bidang  kesehatan dan pendidikan serta bidang infrastruktur.

Baca Juga :  1 Hektare Lahan Terbakar Dekat Hutan di Batur Tengah

Namun khusus untuk bidang kesehatan Fraksi Badung Gede mempertanyakan, implementasi rencana pembuatan rumah sakit di Kuta Selatan dan begitu juga dengan implementasi penandatangan nota kesepahaman ( MoU) antara Pemkab Badung dengan Universitas Udayana.

“Kami juga menanyakan bagaimana sikap pemerintah terkait fasilitas penunjang di bidang infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di daerah wisata, khususnya jalan menuju Uluwatu serta daerah Canggu,” paparnya.

 

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (3/8), Fraksi Badung Gede DPRD Badung mengaku sepakat dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Fraksi yang merupakan gabungan Partai Demokrat dan Gerindra di DPRD Badung ini juga setuju empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Perda. Mulai dari Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan dan Ranperda tentang Penetapan Desa.

Bendahara Fraksi Badung Gede, I Gede Aryantha saat membacakan PU, menyampaikan pada prinsipnya Fraksi Badung Gede setuju empat ranperda tersebut untuk disahkan. “Kami mengapresiasi kebijakan tersebut (empat Ranperda) untuk disahkan,” ujar Aryantha.

Baca Juga :  Sebelum Tewas, Teller Cantik Sempat Pasang Pelapis Pagar Bersama Pacar

Selanjutnya mengenai dokumen penganggaran daerah yang dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS 2023, Gede Aryantha juga memberikan apresiasi kepada pemerintah. Pasalnya, pendapatan daerah dirancang naik 29,63 persen dari APBD induk tahun 2022. Termasuk PAD yang dirancang mengalami peningkatan sebesar 51,46 persen dari APBD Induk 2022.

Peningkatan ini pun dianggap positif dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

“Rancangan belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 19,13 persen  yang akan berdampak positif dalam pelaksanaan semua kewajiban daerah yang diakui serta terhindar dari inefisiensi agar tetap dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan clean government,” ungkapnya.

Selanjutnya dipaparkan pada tahun anggaran 2023, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Seperti bidang pangan, sandang dan papan, bidang  kesehatan dan pendidikan serta bidang infrastruktur.

Baca Juga :  4 Hari Hilang Misterius, Bocah Asal Baha Ditemukan Tewas di Sungai

Namun khusus untuk bidang kesehatan Fraksi Badung Gede mempertanyakan, implementasi rencana pembuatan rumah sakit di Kuta Selatan dan begitu juga dengan implementasi penandatangan nota kesepahaman ( MoU) antara Pemkab Badung dengan Universitas Udayana.

“Kami juga menanyakan bagaimana sikap pemerintah terkait fasilitas penunjang di bidang infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di daerah wisata, khususnya jalan menuju Uluwatu serta daerah Canggu,” paparnya.

 

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/