alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Setuju Rancangan KUA-PPAS 2023 Disahkan, Fraksi Golkar Berikan 10 Catatan

MANGUPURA, BALI EXPRESS — Terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Fraksi Golkar sejatinya menyetujui untuk dijadikan perda. Namun terdapat sebanyak 19 catatan strategis yang disampaikan melalui pemandangan umum (PU). Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Rabu (3/8).

Dalam PU Fraksi Golkar yang dibacakan Ni Luh Gede Sri Mediastuti tersebut, ada 19 catatan. Diantaranya meminta pemerintah menjadikan proyeksi PAD 2022 sebagai tolak ukur proyeksi pendapatan 2023 agar benar-benar menggunakan indikator yang tepat.

“Rekapitulasi jumlah piutang pajak daerah yang tidak tertagih ditahun-tahun sebelumnya yang cukup besar agar dilakukan upaya, tidak menutup kemungkinan upaya paksa,” ujar Sri Mediastuti.

Baca Juga :  DPRD Badung Tegaskan Aktivitas Pengerukan Pantai Dreamland Tak Potong Tebing

Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 82,85 persen, belanja modal sebesar 1,68 persen dan belanja transfer sebesar 10,21 persen dari total belanja daerah dikritisi Golkar.

Kecilnya rancangan anggaran terhadap belanja modal, menurut Fraksi Golkar kemungkinan akan berpengaruh terhadap kecilnya peningkatan pada capaian pendapatan di tahun-tahun berikutnya.

Pada bidang peningkatan ketahanan pangan, melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan alokasi dana yang cukup besar, Fraksi Golkar mempertanyakan apakah kondisi riil di lapangan sudah bisa dikatakan dalam kondisi swasembada.

“Kami juga meminta kesejahteraan nelayan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, utamanya nelayan-nelayan kecil yang ada di kawasan Sawangan, Bengiat, Samuh dan pesisir lainnya agar diperhatikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Setwan Gelar Sosialisasi Jaminan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Badung

Fraksi yang dipimpin I Gusti Ngurah Shaskara mendorong program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Sehingga kedepan tidak ada lagi pemanfaatan situs-situs (goa) untuk kepentingan komersial pihak tertentu.

Golkar juga mendorong normalisasi insentif kepala lingkungan yang selama ini terjadi pemotongan, demikian juga normalisasi terhadap pemotongan lembaga yang lain.

Lebih lanjut di bidang pariwisata, Fraksi Golkar mendorong pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata terutama trotoarisasi, normalisasi sungai dan penataan pantai di Kuta Utara. Mendorong dilanjutkannya pembangunan Taman Bung Karno sehingga dapat dijadikan ikon Ibu Kota Mangupura sekaligus penghargaan terhadap Bapak Bangsa. “Taman ini dapat dijadikan objek pariwisata di Desa Penarungan,” paparnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS — Terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Fraksi Golkar sejatinya menyetujui untuk dijadikan perda. Namun terdapat sebanyak 19 catatan strategis yang disampaikan melalui pemandangan umum (PU). Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Rabu (3/8).

Dalam PU Fraksi Golkar yang dibacakan Ni Luh Gede Sri Mediastuti tersebut, ada 19 catatan. Diantaranya meminta pemerintah menjadikan proyeksi PAD 2022 sebagai tolak ukur proyeksi pendapatan 2023 agar benar-benar menggunakan indikator yang tepat.

“Rekapitulasi jumlah piutang pajak daerah yang tidak tertagih ditahun-tahun sebelumnya yang cukup besar agar dilakukan upaya, tidak menutup kemungkinan upaya paksa,” ujar Sri Mediastuti.

Baca Juga :  Gelar Rapat Kerja, Komisi III DPRD Badung Bahas Penyelarasan NJOP

Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 82,85 persen, belanja modal sebesar 1,68 persen dan belanja transfer sebesar 10,21 persen dari total belanja daerah dikritisi Golkar.

Kecilnya rancangan anggaran terhadap belanja modal, menurut Fraksi Golkar kemungkinan akan berpengaruh terhadap kecilnya peningkatan pada capaian pendapatan di tahun-tahun berikutnya.

Pada bidang peningkatan ketahanan pangan, melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan alokasi dana yang cukup besar, Fraksi Golkar mempertanyakan apakah kondisi riil di lapangan sudah bisa dikatakan dalam kondisi swasembada.

“Kami juga meminta kesejahteraan nelayan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, utamanya nelayan-nelayan kecil yang ada di kawasan Sawangan, Bengiat, Samuh dan pesisir lainnya agar diperhatikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Empat Pengunjung Tak Bermasker Ditolak Masuk Pasar

Fraksi yang dipimpin I Gusti Ngurah Shaskara mendorong program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Sehingga kedepan tidak ada lagi pemanfaatan situs-situs (goa) untuk kepentingan komersial pihak tertentu.

Golkar juga mendorong normalisasi insentif kepala lingkungan yang selama ini terjadi pemotongan, demikian juga normalisasi terhadap pemotongan lembaga yang lain.

Lebih lanjut di bidang pariwisata, Fraksi Golkar mendorong pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata terutama trotoarisasi, normalisasi sungai dan penataan pantai di Kuta Utara. Mendorong dilanjutkannya pembangunan Taman Bung Karno sehingga dapat dijadikan ikon Ibu Kota Mangupura sekaligus penghargaan terhadap Bapak Bangsa. “Taman ini dapat dijadikan objek pariwisata di Desa Penarungan,” paparnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/