alexametrics
24.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Pemalsu Akta Cerai di Disdukcapil Gianyar Dirumahkan

GIANYAR, BALI EXPRESS – Sehari pasca Bupati Gianyar, Made Mahayastra, menginstruksikan untuk memberhentikan pemalsu Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar, langsung ditindaklanjuti. 

“Oknum Tenaga Harian Lepas (THL) selaku pemalsu Akta Perceraian tersebut telah dirumahkan per Jumat (4/9),” urai  Kadisdukcapil Gianyar, Gede Bhayangkara, saat dikonfirmasi, kemarin. 

Ia menyatakan telah memroses pemberhentian pegawainya yang berinisial IGDB tersebut . “Sudah saya proses, itu melalui mekanisme. Maju dulu (surat pemberhentian), setelah maju dapat petunjuk dari Bagian Hukum, baru saya buat surat pemberhentian. Tunggu saja ya,”  jelasnya. 

Sambil menunggu Surat Keputusan (SK) pemberhentian  keluar, Bhayangkara memastikan IGDB dirumahkan. “Sudah tidak tugas dia, biar tidak meresahkan masyarakat. Sudah saya perintahkan jangan ke kantor,” ungkapnya.

Bhayangkara mengaku masih menunggu soal SK karena tahapannya melalui prosedur. “Menunggu biar saya tidak salah. SK dikeluarkan oleh Kepala Dinas, itu sudah perintah, saya bawahannya siap,” imbuhnya. 

Terkait Akta Cerai palsu itu, pihak Disdukcapil pun telah mengirimkan surat kepada pasangan yang tertera di Akta palsu tersebut. Surat yang diteken oleh Kepala Disdukcapil Gianyar menyatakan Akta tersebut tidak sah atau tidak berlaku. 

Disdukcapil juga meminta kepada pasangan yang tertera di Akta palsu mengembalikan Akta Cerai yang jadi permasalahan tersebut.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Gianyar, Wawan Edy Prastiyo, mengatakan, dikembalikan atau tidak dikembalikannya Akta Perceraian palsu tersebut tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum. 

Ia mengutip Pasal 96A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

” Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil), dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” tegas Wawan. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Sehari pasca Bupati Gianyar, Made Mahayastra, menginstruksikan untuk memberhentikan pemalsu Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar, langsung ditindaklanjuti. 

“Oknum Tenaga Harian Lepas (THL) selaku pemalsu Akta Perceraian tersebut telah dirumahkan per Jumat (4/9),” urai  Kadisdukcapil Gianyar, Gede Bhayangkara, saat dikonfirmasi, kemarin. 

Ia menyatakan telah memroses pemberhentian pegawainya yang berinisial IGDB tersebut . “Sudah saya proses, itu melalui mekanisme. Maju dulu (surat pemberhentian), setelah maju dapat petunjuk dari Bagian Hukum, baru saya buat surat pemberhentian. Tunggu saja ya,”  jelasnya. 

Sambil menunggu Surat Keputusan (SK) pemberhentian  keluar, Bhayangkara memastikan IGDB dirumahkan. “Sudah tidak tugas dia, biar tidak meresahkan masyarakat. Sudah saya perintahkan jangan ke kantor,” ungkapnya.

Bhayangkara mengaku masih menunggu soal SK karena tahapannya melalui prosedur. “Menunggu biar saya tidak salah. SK dikeluarkan oleh Kepala Dinas, itu sudah perintah, saya bawahannya siap,” imbuhnya. 

Terkait Akta Cerai palsu itu, pihak Disdukcapil pun telah mengirimkan surat kepada pasangan yang tertera di Akta palsu tersebut. Surat yang diteken oleh Kepala Disdukcapil Gianyar menyatakan Akta tersebut tidak sah atau tidak berlaku. 

Disdukcapil juga meminta kepada pasangan yang tertera di Akta palsu mengembalikan Akta Cerai yang jadi permasalahan tersebut.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Gianyar, Wawan Edy Prastiyo, mengatakan, dikembalikan atau tidak dikembalikannya Akta Perceraian palsu tersebut tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum. 

Ia mengutip Pasal 96A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

” Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil), dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” tegas Wawan. 


Most Read

Artikel Terbaru

/