alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Perlu Koordinasi, Subak Terancam Digerus Desa Adat  

GIANYAR, BALI EXPRESS – Subak sebagai sistem persawahan yang ada di Bali, khususnya di Gianyar saat ini, terancam dan tergerus oleh desa adat. Sebab, desa adat beranggapan bahwa subak adalah bagian dari desa adat. Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar pada Fakultas Pertanian Unud, Prof Wayan Windia, Jumat (4/9).

Selain itu, ia juga menyampaikan sebagai orang subak ia banyak bertemu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan subak menghadapi wacana tersebut.

“Ada wacana bahwa dilema yang kini dihadapi oleh beberapa subak adalah eksistensinya mulai dipepet dan digerus oleh desa adat. Bahwa desa adat beranggapan subak adalah bagian dari desa adat. Alasannya, Pulau Bali sudah dibagi habis oleh wilayah desa adat. Sehingga subak otomatis menjadi bagian dari desa adat,” jelas pria asal Kecamatan Sukawati tersebut.

Prof Windia juga menyampaikan, desa adat dan subak, masing-masing sebagai simbol lelaki (purusa), dan perempuan (predana). “Struktur masyarakat seperti di Bali disebut tatanannya oleh ahli sosiologi sebagai masyarakat polisentri. Dimana masyarakat memiliki banyak pusat kawasan, dengan kewenangan tertentu sesuai fungsinya masing-masing,” paparnya.

Pria yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra, Sukawati ini, memberikan contoh, semisalnya di kawasan pemukiman adalah kewenangan desa adat (untuk urusan adat) atau desa dinas (untuk urusan ke pemerintahan). Sementara kawasan persawahan adalah kewenangan subak. Di kawasan perkebunan adalah kewenangan subak-abian, dan di kawasan pantai adakah kewenangan bendega.

“Masing-masing lembaga itu sudah memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing. Semua dari mereka adalah juga melestarikan kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali tidak hanya dilestarikan oleh desa adat. Oleh karenanya, tidak benar kalau ada desa adat yang menglaim suatu kawasan tertentu adalah kawasan desa adat,” tegasnya.

Terlebih dengan alasan bahwa semua wilayah Bali sudah habis dibagi untuk kawasan-kawasan desa adat. “Lalu, bisa timbul pertanyaan. Siapa yang membagi. Apa haknya untuk membagi. Apa dasar hukumnya? Barangkali perlu kita lihat UUD 1945. Dalam Pasal 33 (Ayat 3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” imbuhnya.

Guna menghindari friksi sosial di akar rumput, maka  ia menyampaikan yang diperlukan adalah mengadakan koordinasi yang intensif antar-semua lembaga tersebut di lapangan.

“Misalnya saja, kalau ada migran yang membangun gubuk di tengah persawahan untuk kepentingan panen. Bisa saja subak mengizinkan, tetapi desa adat tidak mengizinkan. Maka terjadilah friksi. Contoh lain misalnya, kalau ada investor membangun hotel bertingkat di samping pura, yang membeli sawah di kawasan itu. Bisa saja desa adat mengizinkan, tetapi subak tidak setuju,” sambungnya.

Maka, untuk menghindari friksi seperti itulah, maka diperlukan wadah koordinasi antar-semua lembaga di lapangan, mulai dari desa dinas, desa adat, subak dan bendega.

“Bukan justru dengan jalan subak dicaplok. Monopoli kewenangan justru berbahaya. Karena bisa saja mendorong timbulnya tindakan sewenang-wenang. Dalam sejarahnya (kune dresta), memang selalu ada koordinasi antar-subak dan desa adat,” tandasnya. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Subak sebagai sistem persawahan yang ada di Bali, khususnya di Gianyar saat ini, terancam dan tergerus oleh desa adat. Sebab, desa adat beranggapan bahwa subak adalah bagian dari desa adat. Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar pada Fakultas Pertanian Unud, Prof Wayan Windia, Jumat (4/9).

Selain itu, ia juga menyampaikan sebagai orang subak ia banyak bertemu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan subak menghadapi wacana tersebut.

“Ada wacana bahwa dilema yang kini dihadapi oleh beberapa subak adalah eksistensinya mulai dipepet dan digerus oleh desa adat. Bahwa desa adat beranggapan subak adalah bagian dari desa adat. Alasannya, Pulau Bali sudah dibagi habis oleh wilayah desa adat. Sehingga subak otomatis menjadi bagian dari desa adat,” jelas pria asal Kecamatan Sukawati tersebut.

Prof Windia juga menyampaikan, desa adat dan subak, masing-masing sebagai simbol lelaki (purusa), dan perempuan (predana). “Struktur masyarakat seperti di Bali disebut tatanannya oleh ahli sosiologi sebagai masyarakat polisentri. Dimana masyarakat memiliki banyak pusat kawasan, dengan kewenangan tertentu sesuai fungsinya masing-masing,” paparnya.

Pria yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra, Sukawati ini, memberikan contoh, semisalnya di kawasan pemukiman adalah kewenangan desa adat (untuk urusan adat) atau desa dinas (untuk urusan ke pemerintahan). Sementara kawasan persawahan adalah kewenangan subak. Di kawasan perkebunan adalah kewenangan subak-abian, dan di kawasan pantai adakah kewenangan bendega.

“Masing-masing lembaga itu sudah memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing. Semua dari mereka adalah juga melestarikan kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali tidak hanya dilestarikan oleh desa adat. Oleh karenanya, tidak benar kalau ada desa adat yang menglaim suatu kawasan tertentu adalah kawasan desa adat,” tegasnya.

Terlebih dengan alasan bahwa semua wilayah Bali sudah habis dibagi untuk kawasan-kawasan desa adat. “Lalu, bisa timbul pertanyaan. Siapa yang membagi. Apa haknya untuk membagi. Apa dasar hukumnya? Barangkali perlu kita lihat UUD 1945. Dalam Pasal 33 (Ayat 3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” imbuhnya.

Guna menghindari friksi sosial di akar rumput, maka  ia menyampaikan yang diperlukan adalah mengadakan koordinasi yang intensif antar-semua lembaga tersebut di lapangan.

“Misalnya saja, kalau ada migran yang membangun gubuk di tengah persawahan untuk kepentingan panen. Bisa saja subak mengizinkan, tetapi desa adat tidak mengizinkan. Maka terjadilah friksi. Contoh lain misalnya, kalau ada investor membangun hotel bertingkat di samping pura, yang membeli sawah di kawasan itu. Bisa saja desa adat mengizinkan, tetapi subak tidak setuju,” sambungnya.

Maka, untuk menghindari friksi seperti itulah, maka diperlukan wadah koordinasi antar-semua lembaga di lapangan, mulai dari desa dinas, desa adat, subak dan bendega.

“Bukan justru dengan jalan subak dicaplok. Monopoli kewenangan justru berbahaya. Karena bisa saja mendorong timbulnya tindakan sewenang-wenang. Dalam sejarahnya (kune dresta), memang selalu ada koordinasi antar-subak dan desa adat,” tandasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/