alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Tangani Covid-19 Hingga Desember, Buleleng Anggarkan Lagi Dana   

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Buleleng menganggarkan penanganan Covid-19 hingga akhir Desember nanti Rp 7 miliar. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk perawatan pasien di rumah sakit, dan telah diposting di rancangan APBD 2020.

Ditemui seusai rapat TAPD dengan Banggar DPRD Buleleng, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, realisasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan Covid-19 di Buleleng hingga awal September sudah berjalan Rp 43,36 miliar dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 67 miliar. Sedangkan sisa BTT yang belum cair sekitar lagi Rp 20 miliar, lanjut Suyasa, telah dialihkan ke belanja langsung. 

Namun, yang sudah dieksekusi oleh penerima BTT sampai saat ini, baru Rp 37,81 miliar. Sedangkan sisanya Rp 5,5 miliar disetor kembali ke kas daerah. Meski sudah dikembalikan ke kas negara, dana itu akan tetap diperuntukan sebagai penanganan Covid-19. Nanti akan ditambah lagi Rp 1.5 miliar, sehingga total anggaran Covid-19 hingga akhir Desember nanti sebesar Rp 7 miliar.

Dijelaskan Suyasa, selama ini mekanisme pengamprahan BTT menggunakan sistem PU atau Penambahan Uang. Teknisnya, uang diberi, selanjutnya dibelanjakan. Kalau tidak habis, maka bisa dikembalikan lagi ke kas daerah.

“Setelah dikembalikan, maka diamprah lagi, kalau tidak habis dikembalikan lagi. Begitu seterusnya dan sudah diatensi oleh BPKP sebagai pendamping,” ujar Suyasa  kepada awak media, Jumat (4/9) siang.

Suyasa pun menyebut, dengan sisa anggaran Covid-19 sebesar Rp 7 miliar tersebut sangat mencukupi. Mengingat dengan diterapkanya new normal serta revisi ke lima Permenkes, penanganan Covid-19 jadi lebih ringan.

Seperti pemerintah tidak perlu lagi melakukan rapid test di setiap pintu-pintu masuk Buleleng, tidak lagi melakukan karantina wilayah, serta fasilitas kesehatan di RSUD Buleleng maupun RS Pratama Giri Emas juga sudah dipenuhi.

“Beban BST sekarang kan tidak ada lagi. Kemudian beban untuk penyiapan sarpras seperti ventilator, penyiapan ruangan isolasi sudah tidak ada. Sekarang tidak lagi mengkarantina desa. Karena sudah isolasi mandiri. Jadi sisa anggaran Rp 7 miliar itu cukup,” terangnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, mengaku tidak mempermasalahkan terkait anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19. Sebab, dalam menggunakan anggaran  penanganan Covid-19  selalu dievaluasi oleh BPK dan KPK.

Pihaknya berharap agar Pemkab Buleleng lebih meningkatkan lagi penanganan dan pencegahan Covid-19, agar virus tersebut tidak menyebar luas di Buleleng.

“Kasus Covid-19 di Buleleng saat ini kan cukup tinggi. Jadi perlu ditingkatkan lagi penanganannya. Antara Pemkab dan masyarakat harus memiliki pemikiran yang sama, harus saling bekerjasama untuk mencegah penularan,” pungkasnya. 


SINGARAJA, BALI EXPRESS-Buleleng menganggarkan penanganan Covid-19 hingga akhir Desember nanti Rp 7 miliar. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk perawatan pasien di rumah sakit, dan telah diposting di rancangan APBD 2020.

Ditemui seusai rapat TAPD dengan Banggar DPRD Buleleng, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, realisasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan Covid-19 di Buleleng hingga awal September sudah berjalan Rp 43,36 miliar dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 67 miliar. Sedangkan sisa BTT yang belum cair sekitar lagi Rp 20 miliar, lanjut Suyasa, telah dialihkan ke belanja langsung. 

Namun, yang sudah dieksekusi oleh penerima BTT sampai saat ini, baru Rp 37,81 miliar. Sedangkan sisanya Rp 5,5 miliar disetor kembali ke kas daerah. Meski sudah dikembalikan ke kas negara, dana itu akan tetap diperuntukan sebagai penanganan Covid-19. Nanti akan ditambah lagi Rp 1.5 miliar, sehingga total anggaran Covid-19 hingga akhir Desember nanti sebesar Rp 7 miliar.

Dijelaskan Suyasa, selama ini mekanisme pengamprahan BTT menggunakan sistem PU atau Penambahan Uang. Teknisnya, uang diberi, selanjutnya dibelanjakan. Kalau tidak habis, maka bisa dikembalikan lagi ke kas daerah.

“Setelah dikembalikan, maka diamprah lagi, kalau tidak habis dikembalikan lagi. Begitu seterusnya dan sudah diatensi oleh BPKP sebagai pendamping,” ujar Suyasa  kepada awak media, Jumat (4/9) siang.

Suyasa pun menyebut, dengan sisa anggaran Covid-19 sebesar Rp 7 miliar tersebut sangat mencukupi. Mengingat dengan diterapkanya new normal serta revisi ke lima Permenkes, penanganan Covid-19 jadi lebih ringan.

Seperti pemerintah tidak perlu lagi melakukan rapid test di setiap pintu-pintu masuk Buleleng, tidak lagi melakukan karantina wilayah, serta fasilitas kesehatan di RSUD Buleleng maupun RS Pratama Giri Emas juga sudah dipenuhi.

“Beban BST sekarang kan tidak ada lagi. Kemudian beban untuk penyiapan sarpras seperti ventilator, penyiapan ruangan isolasi sudah tidak ada. Sekarang tidak lagi mengkarantina desa. Karena sudah isolasi mandiri. Jadi sisa anggaran Rp 7 miliar itu cukup,” terangnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, mengaku tidak mempermasalahkan terkait anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19. Sebab, dalam menggunakan anggaran  penanganan Covid-19  selalu dievaluasi oleh BPK dan KPK.

Pihaknya berharap agar Pemkab Buleleng lebih meningkatkan lagi penanganan dan pencegahan Covid-19, agar virus tersebut tidak menyebar luas di Buleleng.

“Kasus Covid-19 di Buleleng saat ini kan cukup tinggi. Jadi perlu ditingkatkan lagi penanganannya. Antara Pemkab dan masyarakat harus memiliki pemikiran yang sama, harus saling bekerjasama untuk mencegah penularan,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/