BALI EXPRESS, MANGUPURA – Sejumlah program telah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk “memanjakan” masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Termasuk pula santunan-santunan, seperti santunan kematian, penunggu pasien, bahkan wacana “gaji” bagi masyarakat lanjut usia. Kini kembali muncul usulan santunan, namun ditujukan kepada ibu hamil. Usulan tersebut dilontarkan pihak DPRD.
Anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha menyatakan, ibu hamil membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk tetap menjaga asupan gizi seimbang bagi dirinya dan buah hati, seperti susu ibu hamil, vitamin, penguat kandungan, hingga biaya konsultasi dokter. “Kalau persalinan kan sudah ditanggung,” ujarnya.
Aryantha menyampaikan, pasangan yang menanti kelahiran anaknya memiliki penghasilan yang pas-pasan akan cukup memberatkan. Pasalnya, kata dia, harga susu saat ini cukup mahal, apalagi vitamin, biaya USG, hingga konsultasi dokter. “Kalau yang mampu ya tidak masalah. Bagaimana dengan yang tidak. Jangan sampai gaji tidak mencukupi untuk itu. Ini juga penting untuk diprogramkan sehingga masyarakat merasa terbantu,” paparnya.
Melalui pemberian asupan gizi yang cukup pada calon bayi, ia berpendapat, akan sangat membantu perkembangan dan kecerdasam si bayi guna membentuk generasi Badung yang lebih baik lagi ke depannya. “Ini untuk membangun dan melahirkan generasi muda yang cerdas dan hebat,” ujarnya.
Berkenaan dengan usulan tersebut, politisi Partai Gerindra tersebut mengaku telah menyampaikan program tersebut kepada Bupati Badung. Ia yakin, bupati yang telah melahirkan berbagai terobosan juga sepakat akan hal itu, terlebih untuk kecerdasan gerasi Badung. Mengenai nama program, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Giri Prasta. “Pemerintah kan sudah menanggung dari lahir, hidup sampai mati. Saya rasa juga sangat penting membuat program untuk menanggung sebelum kelahiran atau saat masih di dalam kandungan,” tegasnya.
Di lain pihak, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, I Ketut Sudarsana hanya menjawab secara formal. antinya, kata dia, segala bentuk program bantuan sosial harus di-acc bupati. “Setiap kebijakan yang berhubungan dengan bantuan sosial harus melalui persetujuan bupati,” tegasnya. Namun ia berjanji akan meneruskan usulan tersebut ke bupati Badung.
