alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Soal Polemik HK, Giri Prasta Larang Aliran Gunakan Fasilitas Desa Adat

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Polemik Hare Krishna (HK) juga ikut dikomentari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Sebab pro-kontra HK juga sempat terjadi di wilayah Kabupaten Badung beberapa waktu lalu. Hanya saja, Giri Prasta memilih mempercayakan penyelesaian polemik tersebut kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat.

Hal itu dikatakan Giri Prasta usai rapat Paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan, Rabu (5/8). “Jujur ya, kami secara pribadi adalah orang Nusantara, Hindunya Hindu Bali. Terhadap persoalan boleh atau tidaknya HK, kami serahkan kepada PHDI Pusat,” ungkapnya.

Selaku pemerintah, Giri Prasta menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada PHDI Pusat. “Itu silahkan, mau gimana keputusan PHDI. Itu bukan ranah Giri Prasta  membicarakan hal itu,” kata pria yang juga menduduki Ketua Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali itu.

Baca Juga :  Jelajahi Kintamani, Komunitas Honda CRF150L Bali Tetap Taati Prokes

Lebih lanjut, mantan ketua DPRD Badung dua periode ini mengimbau desa adat di Badung agar lebih berhati-hati sehingga aktivitas desa adat tidak sampai disusupi oleh kepentingan lain di luar desa adat. “Saya meminta kepada desa adat, yang pertama dresta, awig-awig dan perarem ini jangan sampai hilang. Jangan sampai aliran ini memakai fasilitas desa adat,” ujarnya.

Jika penganut HK melaksanakan kegiatan di tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, dirinya tak bisa melarang. “Yang namanya aliran ini memakai tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, itu tidak ada kewenangan dari Giri Prasta untuk melarang. Tapi, kalau memakai fasilitas umum milik desa adat, ya mohon maaf jangan, kan begitu,” tegasnya.

Baca Juga :  Jessica Iskandar Bikin SIM di Polresta Denpasar

Sebelum mendapat penolakan secara lebih luas, keberadaan HK juga sempat dipermasalahkan oleh masyarakat di Sayan, Mengwi terutama soal ashram. Permasalahan tersebut pun sempat ditanggapi oleh Majelis Desa Adat (MDA) Bali.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Polemik Hare Krishna (HK) juga ikut dikomentari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Sebab pro-kontra HK juga sempat terjadi di wilayah Kabupaten Badung beberapa waktu lalu. Hanya saja, Giri Prasta memilih mempercayakan penyelesaian polemik tersebut kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat.

Hal itu dikatakan Giri Prasta usai rapat Paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan, Rabu (5/8). “Jujur ya, kami secara pribadi adalah orang Nusantara, Hindunya Hindu Bali. Terhadap persoalan boleh atau tidaknya HK, kami serahkan kepada PHDI Pusat,” ungkapnya.

Selaku pemerintah, Giri Prasta menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada PHDI Pusat. “Itu silahkan, mau gimana keputusan PHDI. Itu bukan ranah Giri Prasta  membicarakan hal itu,” kata pria yang juga menduduki Ketua Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali itu.

Baca Juga :  Artha Dipa Tunggu Laporan MDA Alit, Soal Sanksi Adat di Peselatan

Lebih lanjut, mantan ketua DPRD Badung dua periode ini mengimbau desa adat di Badung agar lebih berhati-hati sehingga aktivitas desa adat tidak sampai disusupi oleh kepentingan lain di luar desa adat. “Saya meminta kepada desa adat, yang pertama dresta, awig-awig dan perarem ini jangan sampai hilang. Jangan sampai aliran ini memakai fasilitas desa adat,” ujarnya.

Jika penganut HK melaksanakan kegiatan di tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, dirinya tak bisa melarang. “Yang namanya aliran ini memakai tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, itu tidak ada kewenangan dari Giri Prasta untuk melarang. Tapi, kalau memakai fasilitas umum milik desa adat, ya mohon maaf jangan, kan begitu,” tegasnya.

Baca Juga :  Soal Bantuan Minibus di Nusa Penida, Suwirta Sebut Mesinnya Sudah Tua

Sebelum mendapat penolakan secara lebih luas, keberadaan HK juga sempat dipermasalahkan oleh masyarakat di Sayan, Mengwi terutama soal ashram. Permasalahan tersebut pun sempat ditanggapi oleh Majelis Desa Adat (MDA) Bali.


Most Read

Artikel Terbaru

/