alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Pengerukan Bukit Ancam Pondasi Pura Ratu Pasek, Pengempon Protes

SEMARAPURA, BALI EXPRESS – Pengerukan bukit di sejumlah desa di Kecamatan Dawan, Klungkung saban hari semakin masif. Aktivitas itu pun sempat jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mendapati di Bali masih ditemukan aktivitas tambang ilegal. Khususnya di Karangasem dan Klungkung.

 

Pengerukan bukit itu juga menuai protes. Seperti aktivitas yang terjadi di wilayah Desa Pikat, Kecamatan Dawan. Pihak pangempon Pura Penataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bhatara Mpu Ghana di Punduk Dawa, keberatan atas pengerukan yang mengancam posisi pura.

 

Bukit bagian sisi timur dari lokasi pura telah dikeruk hingga capai kemiringan hampir 90 derajat. Kondisinya membahayakan posisi pura yang berdiri sebelah barat di atas bukit. Tak ingin menimbulkan bahaya, pihak pangempon meminta bertemu pemilik lahan dan pengembang galian.

 

Ketua Pangempon Pura Penataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek di Punduk Dawa, I Wayan Pandu Prapanca Lagosa mengakui, pihaknya keberatan atas aktivitas pengerukan bukit yang membahayakan. Kondisi tanah bukit yang gembur tentu sewaktu-waktu dikhawatirkan longsor dan berpotensi menggerus pondasi pura.

 

Ia meminta aparat bertindak tegas dengan menghentikan pengerukan tak berizin. Apalagi dia menilai aktivitas pengerukan bukit sudah melanggar kelestarian lingkungan. “Kondisi sudah curam sampai kemiringan 90 derajat, sudah luas areanya. Kami tahu itu 29 Juli lalu. Dihentikan sampai ada kesepakatan kami dengan pemilik lahan,” ungkap Pandu, Jumat (5/8).

Baca Juga :  Klungkung Luncurkan Garam Beryodium Kusamba

 

Kabarnya pemilik lahan akan melepas (menjual) beberapa meter lahannya ke pihak pangempon untuk mengamankan posisi pura. Sementara itu, pemilik lahan yang berasal dari Desa Pikat itu menjual tanahnya untuk mega proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks galian C Gunaksa, Klungkung.

 

Pandu menegaskan tidak anti dengan program pembangunan nasional pemerintah saat ini. Namun ia menyayangkan sampai ada pengerukan bukit di Kecamatan Dawan. “Sesuai aturan atau zona, di Klungkung tidak ada zona galian C. Kenapa tidak diarahkan ke wilayah yang memang zona galian, misalnya Karangasem. Jangan sampai mengeruk bukit,” ketusnya.

 

Perbekel Pikat I Wayan Navy Darsana membenarkan lahan itu milik tiga warganya di Dusun Pangi Kawan. Keberatan oleh pihak pangempon Pura Ratu Pasek sudah disikapi dengan mempertemukannya dengan pemilik lahan, disaksikan Satpol PP Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup Klungkung, dan pemerintah desa melalui rapat di kantor Desa Pikat, Jumat (5/8).

 

Kepala Satpol PP Klungkung Putu Suarta mengatakan kondisi lokasi pengerukan dinilai membahayakan. Terkait izin, Suarta menegaskan pemilik lahan tak kantongi izin. Baik Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) hingga minimal rekomendasi penataan lingkungan.

Baca Juga :  Diet Pakai Sabu, Hasilnya Malah Masuk Penjara

 

Karena itu, Satpol PP Klungkung menghentikan sementara pengerukan itu sampai pemilik lahan punya izin dan ada kesepakatan dengan pangempon pura. “Kami menjaga agar tidak ada konflik sosial karena pura diempon warga se-Bali bahkan Indonesia,” ungkap Suarta.

 

“Bayangkan kondisi tanah yang gembur, walaupun di bawahnya berbatu, tetap bahaya. Jika ada umat yang sembahyang lalu terjadi hal tidak diinginkan, apa jadinya,” tegasnya lagi.

 

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung mencatat ada belasan titik lokasi pengerukan tanah di Kecamatan Dawan. Tapi hanya dua yang mengajukan dokumen UKL-UPL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung I Ketut Suadnyana beberapa waktu lalu mengakui baru dua yang mengurus dokumen.

 

Pihaknya sudah turun berkali-kali ke lokasi pengerukan yang belum kantongi izin untuk segera urus dokumen. Namun aktivitas itu berjalan terus. “Jadi itu dulu ya,” katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu.






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

SEMARAPURA, BALI EXPRESS – Pengerukan bukit di sejumlah desa di Kecamatan Dawan, Klungkung saban hari semakin masif. Aktivitas itu pun sempat jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mendapati di Bali masih ditemukan aktivitas tambang ilegal. Khususnya di Karangasem dan Klungkung.

 

Pengerukan bukit itu juga menuai protes. Seperti aktivitas yang terjadi di wilayah Desa Pikat, Kecamatan Dawan. Pihak pangempon Pura Penataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bhatara Mpu Ghana di Punduk Dawa, keberatan atas pengerukan yang mengancam posisi pura.

 

Bukit bagian sisi timur dari lokasi pura telah dikeruk hingga capai kemiringan hampir 90 derajat. Kondisinya membahayakan posisi pura yang berdiri sebelah barat di atas bukit. Tak ingin menimbulkan bahaya, pihak pangempon meminta bertemu pemilik lahan dan pengembang galian.

 

Ketua Pangempon Pura Penataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek di Punduk Dawa, I Wayan Pandu Prapanca Lagosa mengakui, pihaknya keberatan atas aktivitas pengerukan bukit yang membahayakan. Kondisi tanah bukit yang gembur tentu sewaktu-waktu dikhawatirkan longsor dan berpotensi menggerus pondasi pura.

 

Ia meminta aparat bertindak tegas dengan menghentikan pengerukan tak berizin. Apalagi dia menilai aktivitas pengerukan bukit sudah melanggar kelestarian lingkungan. “Kondisi sudah curam sampai kemiringan 90 derajat, sudah luas areanya. Kami tahu itu 29 Juli lalu. Dihentikan sampai ada kesepakatan kami dengan pemilik lahan,” ungkap Pandu, Jumat (5/8).

Baca Juga :  Klungkung Luncurkan Garam Beryodium Kusamba

 

Kabarnya pemilik lahan akan melepas (menjual) beberapa meter lahannya ke pihak pangempon untuk mengamankan posisi pura. Sementara itu, pemilik lahan yang berasal dari Desa Pikat itu menjual tanahnya untuk mega proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks galian C Gunaksa, Klungkung.

 

Pandu menegaskan tidak anti dengan program pembangunan nasional pemerintah saat ini. Namun ia menyayangkan sampai ada pengerukan bukit di Kecamatan Dawan. “Sesuai aturan atau zona, di Klungkung tidak ada zona galian C. Kenapa tidak diarahkan ke wilayah yang memang zona galian, misalnya Karangasem. Jangan sampai mengeruk bukit,” ketusnya.

 

Perbekel Pikat I Wayan Navy Darsana membenarkan lahan itu milik tiga warganya di Dusun Pangi Kawan. Keberatan oleh pihak pangempon Pura Ratu Pasek sudah disikapi dengan mempertemukannya dengan pemilik lahan, disaksikan Satpol PP Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup Klungkung, dan pemerintah desa melalui rapat di kantor Desa Pikat, Jumat (5/8).

 

Kepala Satpol PP Klungkung Putu Suarta mengatakan kondisi lokasi pengerukan dinilai membahayakan. Terkait izin, Suarta menegaskan pemilik lahan tak kantongi izin. Baik Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) hingga minimal rekomendasi penataan lingkungan.

Baca Juga :  Ditinggal Sembahyang 10 Menit, Uang Rp 300 Juta di Mobil Raib

 

Karena itu, Satpol PP Klungkung menghentikan sementara pengerukan itu sampai pemilik lahan punya izin dan ada kesepakatan dengan pangempon pura. “Kami menjaga agar tidak ada konflik sosial karena pura diempon warga se-Bali bahkan Indonesia,” ungkap Suarta.

 

“Bayangkan kondisi tanah yang gembur, walaupun di bawahnya berbatu, tetap bahaya. Jika ada umat yang sembahyang lalu terjadi hal tidak diinginkan, apa jadinya,” tegasnya lagi.

 

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung mencatat ada belasan titik lokasi pengerukan tanah di Kecamatan Dawan. Tapi hanya dua yang mengajukan dokumen UKL-UPL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung I Ketut Suadnyana beberapa waktu lalu mengakui baru dua yang mengurus dokumen.

 

Pihaknya sudah turun berkali-kali ke lokasi pengerukan yang belum kantongi izin untuk segera urus dokumen. Namun aktivitas itu berjalan terus. “Jadi itu dulu ya,” katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu.






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

Most Read

Artikel Terbaru

/