alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Tak Berizin, Pertemuan Investasi Berjangka Gamara Dibubarkan

BADUNG, BALI EXPRESS – Pelatihan atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di sebuah hotel kawasan Kuta, Badung, digrebek dan dibubarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pasalnya kegiatan itu diduga tak berizin alias ilegal.

 

Dalam pembubaran yang berlangsung pada Sabtu (5/3) ini, Bappebti dibawah Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali. Melalui keterangan persnya, PLT Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

 

Baik melalui promosi iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. “Izin usaha itu antara lain sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka,” tuturnya.

 

Lanjut dikatakan olehnya, alasan acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara disebut kegiatan ilegal karena Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan sebelumnya. Gamara didapat menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM), serta bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tak memiliki izin dari Bappebti.

 

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison yang turut hadir dalam pembubaran itu menerangkan penawaran paket paket investasi yang dilakukan oleh Gamara bahkan diduga melanggar Undang-Undang (UU). Tepatnya Pasal 49 ayat 1a Jo Pasal 73D ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang PBK, terancam pidana lima sampai dengan 10 tahun penjara, serta denda Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar.

 

Sehingga sesuai UU PBK, Bappebti memiliki wewenang untuk membubarkan setiap kegiatan yang melanggar ketentuan itu. Tindakan ini diambil demi mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

 

Selain itu, memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti. “Maka dari itu, untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi, setiap kegiatan penawaran kontrak cerjangka, kontrak derivatif, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenai PBK wajib memiliki izin dari Bappebti,” tegasnya.

 

Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Selalu pastikan legalitas dari Pialang Berjangka yang menawarkan investasi.

 

“Jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat, lebih lanjut kami akan mengumpulkan bahan keterangan bersama kepolisian untuk mendalami masalah ini,” pungkasnya. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Bali Kombespol Syamsi yang dikonfirmasi terpisah belum memberikan respon.






Reporter: I Gede Paramasutha

BADUNG, BALI EXPRESS – Pelatihan atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di sebuah hotel kawasan Kuta, Badung, digrebek dan dibubarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pasalnya kegiatan itu diduga tak berizin alias ilegal.

 

Dalam pembubaran yang berlangsung pada Sabtu (5/3) ini, Bappebti dibawah Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali. Melalui keterangan persnya, PLT Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

 

Baik melalui promosi iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. “Izin usaha itu antara lain sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka,” tuturnya.

 

Lanjut dikatakan olehnya, alasan acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara disebut kegiatan ilegal karena Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan sebelumnya. Gamara didapat menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM), serta bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tak memiliki izin dari Bappebti.

 

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison yang turut hadir dalam pembubaran itu menerangkan penawaran paket paket investasi yang dilakukan oleh Gamara bahkan diduga melanggar Undang-Undang (UU). Tepatnya Pasal 49 ayat 1a Jo Pasal 73D ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang PBK, terancam pidana lima sampai dengan 10 tahun penjara, serta denda Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar.

 

Sehingga sesuai UU PBK, Bappebti memiliki wewenang untuk membubarkan setiap kegiatan yang melanggar ketentuan itu. Tindakan ini diambil demi mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

 

Selain itu, memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti. “Maka dari itu, untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi, setiap kegiatan penawaran kontrak cerjangka, kontrak derivatif, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenai PBK wajib memiliki izin dari Bappebti,” tegasnya.

 

Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Selalu pastikan legalitas dari Pialang Berjangka yang menawarkan investasi.

 

“Jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat, lebih lanjut kami akan mengumpulkan bahan keterangan bersama kepolisian untuk mendalami masalah ini,” pungkasnya. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Bali Kombespol Syamsi yang dikonfirmasi terpisah belum memberikan respon.






Reporter: I Gede Paramasutha

Most Read

Artikel Terbaru

/