alexametrics
27.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Pencairan Dana Pokir Berbelit-Belit, Ketua Fraksi PDIP Ngegas

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Ribetnya pencairan dana Pokok Pikiran (Pokir) dikeluhkan para anggota Dewan Badung. Dalam rapat yang digelar dengan eksekutif pun akhirnya berlangsung panas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bahkan menyemprot pihak eksekutif terkait sulitnya pencairan dana pokir tersebut.

“Padahal untuk ketemu dengan masyarakat waktunya sangat terbatas. Ujung-ujungnya ditolak atau tidak keluar. Mohon maaf, tolong teman-teman eksekutif bantu kami di Dewan. Sehingga kami juga menjalankan tugas tanpa beban moral besar ke masyarakat. Kalau memang tidak ada anggaran tolong dijelaskan,” tegas Anom Gumanti saat rapat Dewan bersama eksekutif yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakit Ketua II Made Sunarta, Rabu (6/4).

Politisi asal Kuta ini juga mengeluhkan, seringnya ada infomasi yang kurang jelas dari eksekutif dalam proses pengurusan pokir ini. “Ini uang rakyat, bukan hanya kuasa eksekutif. DPRD juga punya kuasa untuk memberi ke masyarakat. Kasi kami informasi yang benar sesuai mekanisme,” paparnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya menerangkan, Pokir ini merupakan usulan program dari masyarakat kepada DPRD dan sudah masuk dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Sehingga akan dikoordinasikan dengan Sekretariat DPRD.

“Mekanismenya Pokir paling lambat disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrembang Kabupaten. Bukan Musrembang kecamatan, sehingga masih bisa diusulkan setelah itu. Sehingga ada kekeliruan dari petugas di lapangan, karena seharusnya Pokir ini memiliki ranah tersendiri,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata menegaskan, hak Dewan dilindungi Undang-Undang (UU) berbeda dengan eksekutif. Termasuk pengusulan perencanaan daerah yang masuk dalam pokir.

“Eksekutif tidak boleh mengubah undang-undang, ini tertinggi diatur bagaimana cara mengusulkan program. Dalam PP 12 tahun 2017 jelas mekanisme pokir itu tidak bisa dipotong-potong. Karena pemerintahan bersama harus ada kesepakatan bersama. Hak kami ini jelas dilindungi UU tidak bisa dikebiri,” tegas Parwata.

Kemudian terkait reses pihaknya menolak diberikan SK ataupun SE dari Bupati ataupun Sekda. Sebab Dewan sudah memiliki payung hukum yang jelas yakni UU 23 dan PP 12 tahun 2017 tentang sistem reses Dewan dan tata tertib Dewan. “Jangan kami diatur disitu. Dalam rapat ini kami menolak edaran yang diberikan soal reses. Reses kami sudah jelas ada payung hukumnya. Kami tidak akan melawan UU. Jangan samakan kami dengan ASN,” terangnya dengan lantang.

Diakhir rapat, Parwata memutuskan Pokir di  tahun 2022 menjadi besaran anggarannya Rp 1 miliar per anggota DPRD. Kemudian  di tahun 2023 menjadi Rp 2 miliar per anggota DPRD dengan melihat tren peningkatan pendapatan saat ini.

Disinggung jika bupati tidak menyetujui keputusan yang diambil DPRD saat rapat kerja ini, Parwata usai rapat mengatakan, ini merupakan pemerintahan bersama dan harus dimaklumi. Pihaknya menyebut, yang diperjuangkan Dewan adalah kepentingan masyarakat sangat kecil kemungkinan bupati tidak setuju.

“Karena bupati dengan pemerintahan (pimpinan dewan dan anggota dewan) yang mengusulkan program dan nanti tinggal menyelaraskan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Inilah yang namanya bersama-sama, kalau tidak kan hanya pemerintahan sendiri-sendiri. Kalau alasannya kurang pendapatannya ya mari bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Sehingga nanti tidak ada saling sikut, saling menjegal maupun mempolitisasi sama sekali itu tidak ada,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini juga tidak menampik adanya kendala pencairan dana pokir. Ia menambahkan, kendala tersebut terjadi karena kemampuan keuangan daerah yang menurun. Hal ini juga dinilai sejalan dengan penurunan program. Bahkan usulan Dewan pun juga menurun.

“Tapi sekarang indikatornya sudah mulai naik, makanya saya berani mengatakan Pokir dewan dipasang  Rp 2 miliar di tahun 2023, karena saat ini semua dibuka, perjalanan pariwisata dipermudah ke badung dan tren pertumbuhan ekonomi Badung naik dan pendapatannya naik,” imbuhnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Ribetnya pencairan dana Pokok Pikiran (Pokir) dikeluhkan para anggota Dewan Badung. Dalam rapat yang digelar dengan eksekutif pun akhirnya berlangsung panas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bahkan menyemprot pihak eksekutif terkait sulitnya pencairan dana pokir tersebut.

“Padahal untuk ketemu dengan masyarakat waktunya sangat terbatas. Ujung-ujungnya ditolak atau tidak keluar. Mohon maaf, tolong teman-teman eksekutif bantu kami di Dewan. Sehingga kami juga menjalankan tugas tanpa beban moral besar ke masyarakat. Kalau memang tidak ada anggaran tolong dijelaskan,” tegas Anom Gumanti saat rapat Dewan bersama eksekutif yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakit Ketua II Made Sunarta, Rabu (6/4).

Politisi asal Kuta ini juga mengeluhkan, seringnya ada infomasi yang kurang jelas dari eksekutif dalam proses pengurusan pokir ini. “Ini uang rakyat, bukan hanya kuasa eksekutif. DPRD juga punya kuasa untuk memberi ke masyarakat. Kasi kami informasi yang benar sesuai mekanisme,” paparnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya menerangkan, Pokir ini merupakan usulan program dari masyarakat kepada DPRD dan sudah masuk dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Sehingga akan dikoordinasikan dengan Sekretariat DPRD.

“Mekanismenya Pokir paling lambat disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrembang Kabupaten. Bukan Musrembang kecamatan, sehingga masih bisa diusulkan setelah itu. Sehingga ada kekeliruan dari petugas di lapangan, karena seharusnya Pokir ini memiliki ranah tersendiri,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata menegaskan, hak Dewan dilindungi Undang-Undang (UU) berbeda dengan eksekutif. Termasuk pengusulan perencanaan daerah yang masuk dalam pokir.

“Eksekutif tidak boleh mengubah undang-undang, ini tertinggi diatur bagaimana cara mengusulkan program. Dalam PP 12 tahun 2017 jelas mekanisme pokir itu tidak bisa dipotong-potong. Karena pemerintahan bersama harus ada kesepakatan bersama. Hak kami ini jelas dilindungi UU tidak bisa dikebiri,” tegas Parwata.

Kemudian terkait reses pihaknya menolak diberikan SK ataupun SE dari Bupati ataupun Sekda. Sebab Dewan sudah memiliki payung hukum yang jelas yakni UU 23 dan PP 12 tahun 2017 tentang sistem reses Dewan dan tata tertib Dewan. “Jangan kami diatur disitu. Dalam rapat ini kami menolak edaran yang diberikan soal reses. Reses kami sudah jelas ada payung hukumnya. Kami tidak akan melawan UU. Jangan samakan kami dengan ASN,” terangnya dengan lantang.

Diakhir rapat, Parwata memutuskan Pokir di  tahun 2022 menjadi besaran anggarannya Rp 1 miliar per anggota DPRD. Kemudian  di tahun 2023 menjadi Rp 2 miliar per anggota DPRD dengan melihat tren peningkatan pendapatan saat ini.

Disinggung jika bupati tidak menyetujui keputusan yang diambil DPRD saat rapat kerja ini, Parwata usai rapat mengatakan, ini merupakan pemerintahan bersama dan harus dimaklumi. Pihaknya menyebut, yang diperjuangkan Dewan adalah kepentingan masyarakat sangat kecil kemungkinan bupati tidak setuju.

“Karena bupati dengan pemerintahan (pimpinan dewan dan anggota dewan) yang mengusulkan program dan nanti tinggal menyelaraskan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Inilah yang namanya bersama-sama, kalau tidak kan hanya pemerintahan sendiri-sendiri. Kalau alasannya kurang pendapatannya ya mari bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Sehingga nanti tidak ada saling sikut, saling menjegal maupun mempolitisasi sama sekali itu tidak ada,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini juga tidak menampik adanya kendala pencairan dana pokir. Ia menambahkan, kendala tersebut terjadi karena kemampuan keuangan daerah yang menurun. Hal ini juga dinilai sejalan dengan penurunan program. Bahkan usulan Dewan pun juga menurun.

“Tapi sekarang indikatornya sudah mulai naik, makanya saya berani mengatakan Pokir dewan dipasang  Rp 2 miliar di tahun 2023, karena saat ini semua dibuka, perjalanan pariwisata dipermudah ke badung dan tren pertumbuhan ekonomi Badung naik dan pendapatannya naik,” imbuhnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/